oleh

WPFD 2021, tantangan internal pers terus menggembleng diri

Ketua Umum PWI Pusat, Atal Sembiring Depari. ANTARA/Sarjono.

Jakarta (ANTARA) – Hari ini, 3 Mei 2021, kembali kita—setidaknya insan pers Indonesia– memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia atau World Press Freedom Day (WPFD).

Hari yg diproklamasikan & ditetapkan pada Sidang Umum PBB 1993, menyusul rekomendasi Konferensi Umum UNESCO kepada PBB, dua tahun sebelumnya.

Sejak itulah, kaum pewarta & masyarakat dunia memperingati hari yg amat bernilai tersebut.

Peringatan World Press Freedom Day tentu saja penting. Tidak cuma untuk mengingat & merayakan kebebasan pers bagi wilayah-wilayah yg sudah menikmati kondisi tersebut, tetapi juga untuk terus menyuarakan proteksi media & awaknya dari ancaman atas kebebasan mereka.

Hari ini pun jadi hari yg tepat untuk terus mengenang para jurnalis yg dengan keberanian mereka kehilangan nyawa dalam bertugas menyampaikan kabar sejati kepada khalayak.

Sebagaimana mandat UNESCO saat mengusulkannya kepada Sidang Umum PBB, kebebasan pers & kebebasan berekspresi dipercaya memungkinkan terwujud-nya saling pengertian untuk membangun perdamaian yg berkelanjutan.

“WPFD adalah momen untuk terus mendorong & mengembangkan inisiatif yg mendukung kebebasan pers, & untuk menilai keadaan kebebasan pers di seluruh dunia,” tulis UNESCO.

Saya mencermati ada yg menarik pada peringatan WPFD tahun ini. Tema World Press Freedom Day 2021, yakni “information as a public good” atau “informasi sebagai barang publik”, dengan tegas menggarisbawahi pentingnya informasi yg terverifikasi, andal, & tak terbantahkan.

Hal ini jelas menekankan pada peran penting jurnalis, yg semestinya tidak cuma menikmati kebebasan untuk mengekspresikan rangkaian fakta yg mereka dapatkan di lapangan, memproduksi & menyebarkan informasi, namun juga mengerjakan tugas secara profesional, dengan cara, antara lain, menangani misinformasi yg mungkin terjadi, serta mencegah termuatnya konten berbahaya dalam karya-karya mereka.

Dalam sebuah diskusi informal & sederhana di kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat baru-baru ini, sempat mencuat pertanyaan menggelitik, apakah saat ini pers Indonesia sudah menikmati kebebasan pers? Lazimnya wartawan, tentu saja tidak ada koor bulat untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Ada yg mengatakan belum. Ada pula yg dengan tegas menjawab kebebasan pers tersebut sudah dinikmati para pewarta Indonesia. Suara yg terakhir, yg merujuk pada sekian banyak kemudahan & kebebasan bagi pers yg mulai dikembangkan di era alm Presiden Habibie, ternyata lebih dominan.

Baca juga: Anggota DPR: Pers berperan strategis di era “banjir” informasi

Baca juga: Jazilul Fawaid: Pers Indonesia kembali tujuan bernegara

Belum lagi kebebasan pers di Indonesia pun nisbi lebih baik dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Data Reporters Without Borders, indeks kebebasan Indonesia 2021, naik 6 poin dibanding tahun 2020. Memang peringkatnya ada pada kisaran 113 dari 180 negara dengan predikat “rentan persekusi”.

Data itu menunjukkan kebebasan pers tetap lebih baik dibanding masa-masa sebelum era reformasi. UU Pers juga menegaskan, pers Indonesia adalah pers yg bebas, tanpa sensor & bredel. Hak wartawan dilindungi UU dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Sementara kalangan yg mengatakan belum, pada giliran untuk mengungkap alasan kuat (hujjah) mereka, justru mengangkat hal-hal yg kurang meyakinkan.

Misalnya, ketika muncul pertanyaan, apakah saat ini pemerintah atau organ-nya, baik di pusat maupun di daerah, masih aktif “cawe-cawe” urusan keredaksian media massa, misalnya, dengan menelepon untuk membujuk, menekan; atau mengerjakan hal sejenis melalui komunikasi canggih apa pun dengan maksud sama sebagaimana yg pernah terjadi pada sekian dekade lalu? Kalangan yg mengatakan bahwa kebebasan pers belum dinikmati itu pun sepakat menyatakan hal seperti itu tidak ada lagi.

Tetapi, mengatakan mereka, toh masih ada pihak-pihak yg bahkan di waktu-waktu terakhir pun mengerjakan intimidasi pada wartawan pada saat pewarta tersebut bekerja. Secara khusus, mereka mengangkat masalah pemukulan & intimidasi yg dialami seorang pewarta sebuah media massa terkemuka di Surabaya, belum lama ini.

Dari sini diskusi kemudian mulai fokus pada kasus tersebut. Banyak yg mengatakan, mengambil satu kasus untuk menimbang kondisi keseluruhan, katakan lah generalisasi ala pars pro toto (sebagian untuk seluruh) seperti itu kurang bertanggung jawab.

Ketika ada intimidasi wartawan di Amerika Serikat oleh sebuah kelompok supremasi kulit putih, misalnya, jelas kita tak dapat mengatakan bahwa kebebasan pers di negara ‘mbahnya kebebasan’ itu sudah mati.

Apalagi kemudian muncul pendapat-pendapat yg mempertanyakan sisi profesionalitas & adab dari kalangan pewarta sendiri. Adakah ia komit melaksanakan kode etik jurnalistik? Apakah seorang pewarta benar-benar jujur & tidak sekaligus seorang berkecenderungan memeras?

Justru yg banyak jadi masalah adalah pengguna media sosial dengan informasi tidak seksama & tanpa verifikasi. Masalahnya media sosial lebih cepat daripada pers untuk menyebarluaskan informasi.

Insan pers masih tetap teguh menegakkan kode etik jurnalistik khususnya di media yg wartawannya sudah memiliki sertifikat kompetensi wartawan dari Dewan Pers, & perusahaan medianya sudah diverifikasi Dewan Pers. Memang ada juga pers yg mengerjakan pelanggaran kode etik, namun dapat diselesaikan persoalannya melalui prosedur yg ada di Dewan Pers.

Dari sinilah justru kemudian diskusi lebih menyepakati bahwa momen World Press Freedom Day justru lebih merupakan momen bagi pers untuk mempertanyakan kepada dirinya sendiri, apa yg sudah ia lakukan supaya semua pihak benar-benar dapat menghormati pers karena pers memang layak dihormati? Layak dihormati karena ketidakberpihakan & independensinya.

Layak dihormati karena benar-benar komit untuk membawa kemaslahatan masyarakat dengan beragam informasi yg ia berikan. Layak dihormati & penuh kharisma karena ia memang berdiri di atas semua golongan, dengan misi tak lain & tak bukan kecuali menegakkan kebenaran.

Baca juga: Dewan Pers: Kebebasan pers hadapi disrupsi media sosial

Baca juga: Mendamba UU ITE yg menjamin kebebasan berpendapat
Tentu ada tujuan lain yg wajar, misi ekonomi, misalnya. Hal yg lumrah, bahkan sejak pers mulai memasuki era industri.

Karena itu, manakala UNESCO menjabarkan tema “information as a public good” itu sebagai seruan untuk menegaskan pentingnya menghargai informasi sebagai barang publik, & mengeksplorasi apa yg dapat dilakukan dalam produksi, distribusi, & penerimaan konten untuk memperkuat jurnalisme, & untuk memajukan transparansi serta pemberdayaan baik publik maupun pers sendiri, saya kira itu hal yg brilian & relevan.

Apalagi manakala World Press Freedom Day 2021 juga terus mengingatkan kita akan tiga hal yg mendesak & sangat memengaruhi peluang hidup pers ke depan: pertama, memastikan kelangsungan ekonomi media berita; kedua, prosedur untuk memastikan transparansi perusahaan Internet; serta ketiga, meningkatkan kapasitas literasi media & informasi.

Iklim kebebasan pers, sejati-nya memang harus pula orang pers hidupkan sendiri.

*) Atal S Depari, Ketua Umum PWI Pusat

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2135550/wpfd-2021-tantangan-internal-pers-terus-menggembleng-diri

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *