oleh

Warga Surat Ijo Surabaya tolak pengesahan Raperda Aset Daerah

Ketua Umum KPSIS Haryonosaat menyampaikan aspirasi, di Gedung DPRD Surabaya, Senin (17/5/2021). (ANTARA/HO-KPSIS Surabaya)

Penjara akan dipenuhi oleh pejuang-pejuang Surat Ijo SurabayaSurabaya (ANTARA) – Warga pemegang Surat Ijo yg tergabung dalam Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya (KPSIS) menolak pengesahan Raperda Pengelolaan Aset Kekayaan Daerah, karena ada pasal bagi yg tidak membayar retribusi dapat dipidanakan.

“Kami merasa ditelikung, pengesahan raperda dilakukan saat libur Hari Raya Lebaran,” ujar Ketua Umum KPSIS Haryono saat menyampaikan aspirasi, di Gedung DPRD Surabaya, Senin.

Ia kembali mengatakan bahwa anggota dewan semestinya tidak berpihak kepada Pemkot Surabaya, tetapi berpihaklah kepada warga karena wargalah yg memilih anggota dewan.

Haryono menerangkan, pekan lalu sebelum Lebaran, perwakilan kami menghadap Komisi B DPRD Surabaya supaya Raperda Retribusi Kekayaan Aset Daerah Surabaya tidak disahkan. Namun, argumentasi-argumentasi KPSIS tidak dihiraukan anggota Komisi B.

“Jika raperda ini disahkan, maka penjara akan dipenuhi oleh pejuang-pejuang Surat Ijo Surabaya,” mengatakan Haryono.

Waketum KPSIS Satryo mengatakan, di dalam pasal tersebut disebutkan, apabila warga Surat Ijo memiliki tunggakan retribusi maka diwajibkan membayar denda tiga kali lipat.

“Misalnya, rumah saya retribusinya Rp16 juta per tahun & sejak tahun 2003 tidak pernah bayar jadi hampir 19 tahun. Kami buat rata misalnya Rp10 juta dikali 19 tahun, jadi kami warga Surat Ijo harus membayar Rp190 juta dikali tiga kali lipat, jadi Rp570 juta,” katanya pula.

Menurutnya, jka pihaknya tidak membayar retribusi, maka dapat kena sanksi dipenjara. “Ini sangat mengkhawatirkan & kami nilai raperda ini sangat represif,” mengatakan Satryo.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah membantah Senin ini ada rapat paripurna pengesahan Raperda Pengelolaan Aset Kekayaan Daerah, melainkan cuma rapat paripurna penyampaian penjelasan pengusul raperda penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan pengendara kendaraan bermotor umum.

Selain itu, Raperda Pembentukan Produk Hukum, & Raperda Penyerahan Prasarana & Sarana Utilitas serta penyampaian pendapat akhir fraksi atas Raperda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

“Jadi tidak ada agenda pengesahan Raperda Pengelolaan Aset Kekayaan Daerah,” katanya pula.

Ketua Pansus Retribusi Aset Kekayaan Daerah DPRD Surabaya Mahfud mengatakan KPSIS sejak awal memang menolak & minta supaya dibebaskan dari retribusi.

Menurutnya, perda ini cuma ada perubahan sedikit, sementara yg dipersoalkan mereka adalah soal sanksi.

“Padahal setiap perda ada sanksinya. Ini sama, artinya normatif saja,” katanya lagi.

Mahfud memberikan pembanding bahwa dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban biasa & ketenteraman masyarakat, dimana orang buang sampah sembarangan diancam pidana 3 bulan atau denda Rp50 juta, termasuk orang yg membakar sampah di ruang terbuka hijau.

“Tapi soal pembebasan Surat Ijo memang bukan urusan kami. Kami cuma dapat menyampaikan ke eksekutif,” mengatakan dia.
Baca juga: Ketua DPD RI sebut selangkah lagi masalah Surat Ijo di Surabaya tuntas
Baca juga: P2TSIS meminta Pemkot Surabaya hapus retribusi IPT

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2160050/warga-surat-ijo-surabaya-tolak-pengesahan-raperda-aset-daerah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *