oleh

Wapres: Pembahasan DAK perlu sinergi kementerian/lembaga pembina

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memimpin Rapat DPOD secara virtual dari kediaman resmi, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (11/5/2021).ANTARA/HO Asdep KIP Setwapres

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) mengatakan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) memerlukan sinergi dari kementerian/lembaga pembina DAK.

“Saya menilai perlunya sinergi antara Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dalam setiap proses pembahasan DAK,” ujar Wapres saat memimpin Rapat DPOD secara virtual dari kediaman resmi, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa.

Wapres menyampaikan sinergi dimulai dari tahapan penyusunan arah kebijakan, hingga dengan monitoring & evaluasi DAK fisik & DAK nonfisik.

Menurutnya, ketiga kementerian & lembaga pembina DAK harus dapat merencanakan langkah-langkah strategis yg dapat diambil ke depan.

Khususnya, saat ini dimana Indonesia sedang mengalami pandemik COVID-19, dimana banyak ketidakpastian ditemui di lapangan. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan mempelajari evaluasi pelaksanaan DAK di tahun-tahun sebelumnya.

“Antisipasi permasalahan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik pada masa pandemik COVID-19. Kemudian juga perlunya dipersiapkan strategi penggunaan anggaran secara maksimal, khususnya untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional,” ujar Wapres dalam arahannya.

Di sisi lain, Wapres juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mengerjakan monitoring & evaluasi. Sebab, teknologi informasi dapat mempermudah sinkronisasi data yg dimiliki oleh ketiga lembaga pembina DAK sehingga nantinya dapat meminimalkan terjadinya ketidaksesuaian data.

“Perlu juga diperhatikan optimalisasi pemanfaatan sistem & teknologi informasi yg dapat dipakai bagi kepentingan bersama. Demikian pula halnya dengan proses pemantauan & evaluasi, supaya dilakukan secara terpadu antara Bappenas, Kementerian Keuangan & Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian & Lembaga pembina DAK,” tutur Wapres.

Baca juga: Wapres luruskan persepsi soal wisata syariah

Baca juga: Wapres: Produk halal inklusif untuk semua kalangan

Menutup arahannya, Wapres berpesan supaya seluruh upaya yg dilakukan dalam merancang DAK, khususnya di masa pandemik ini, harus tetap berpegang pada hukum yg berlaku supaya akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat.

“Berkenaan dengan antisipasi permasalahan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik yg disebabkan oleh pandemik COVID-19, kita perlu tetap berpegang pada ketentuan hukum. Disamping itu pelaksanaannya benar-benar harus memperhatikan aspek akuntabilitas atas setiap penggunaan anggaran,” ujar Wapres.

Pulihkan ekonomi
Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian selaku Sekretaris DPOD memaparkan bahwa DAK Tahun 2022 akan fokus pada dukungan untuk memulihkan perekonomian nasional.

“Khusus isu-isu DAK Tahun 2022, ini disarankan untuk hal-hal yg mendukung pemulihan ekonomi nasional sebagai akibat pandemik COVID-19, dengan pendekatan khususnya kegiatan-kegiatan padat karya. Kemudian mendorong penciptaan iklim positif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus meningkatkan penanaman modal di daerah. Ini iklim investasi yg lebih sehat,” ujar Tito.

Sejalan dengan Wapres, Tito juga menilai pentingnya akurasi & manajemen data kondisi layanan di daerah untuk memastikan penyaluran DAK yg tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem monitoring & evaluasi.

“Jadi masalah akurasi & manajemen data yg perlu diperkuat. DAK kita harapkan betul-betul tepat sasaran, betul-betul dapat efektif & efisien sehingga perlu adanya penguatan monitoring & evaluasi,” mengatakan Tito.

Menutup paparannya, Tito menyampaikan beberapa rekomendasi untuk DAK Tahun 2022. Mulai dari keterlibatan pemerintah pusat dalam mengusulkan daerah mana yg berhak menerima DAK, proses penyusunan yg disarankan mengikuti tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) supaya tidak mengganggu proses penyusunan & penetapan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD), serta pemantapan koordinasi ketiga kementerian & lembaga pembina supaya target-target yg harap dicapai melalui DAK dapat tercapai.

“Output & outcome dari DAK fisik & DAK nonfisik supaya tidak habis hilang begitu saja, tetapi betul-betul ada target yg ditentukan & mencapai target output tersebut & pemantapan koordinasi ini juga sebaiknya juga melibatkan tiga asosiasi provinsi sehingga ada komunikasi & tidak ada miskomunikasi,” ucap dia menjelaskan.

Baca juga: Wapres: Ketahanan pangan berpengaruh pada stabilitas politik negara

Selain Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, & Kepala Bappenas, hadir secara virtual dalam rapat ini di antaranya Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, & Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, para Eselon I Kementerian Terkait, & Tim Sekretariat DPOD.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia & Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wapres Guntur Iman Nefianto, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan & Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wapres M. Iqbal, serta Sfat Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, & Lukmanul Hakim.

Rapat mengenai Dana Alokasi Khusus ini dilakukan sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan penataan daerah, salah satunya tentang Dana Alokasi Khusus.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2151362/wapres-pembahasan-dak-perlu-sinergi-kementerian-lembaga-pembina

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *