oleh

Wakil Ketua MPR: Negara bertanggung jawab hapus kekerasan seksual

Slot SimakNews.com – Wakil Ketua MPR: Negara bertanggung jawab hapus kekerasan seksual,

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/Dok. Pribadi.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai negara bertanggung jawab untuk menghapus kejahatan kekerasan seksual di Indonesia sehingga perlu ada aturan perundang-undangan yg jelas supaya kekerasan seksual dapat dihentikan.

Dia menilai Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yg sedang dalam proses pengkajian di Baleg DPR merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menangkal terjadinya kekerasan seksual di Indonesia.

“Saya harapkan proses pembahasan RUU PKS berjalan lancar supaya dapat segera disahkan jadi UU pada tahun ini,” mengatakan Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: MPR: Lonjakan kasus COVID-19 perlu langkah antisipasi tepat

Dia mengatakan Fraksi Partai NasDem DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal proses pembahasan RUU tersebut supaya segera dapat disahkan jadi undang-undang.

Menurut dia, lobi-lobi di tingkat fraksi harus intens dilakukan untuk memberikan pemahaman yg utuh terkait pasal-pasal yg masih menimbulkan disparitas pendapat.

“Perbedaan pendapat & pandangan dalam pembahasan sebuah RUU itu hal biasa. Perbedaan itu diharapkan mengerucut pada titik temu, bukan untuk menggagalkan pembahasan beleid itu,” ujarnya.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Penghapusan kekerasan perempuan perlu strategi tepat

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengakui bahwa fraksi-fraksi di DPR RI sudah memahami pentingnya kehadiran UU PKS & diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan politik untuk menyetujui RUU tersebut jadi undang-undang yg akan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Menurut dia, kasus kekerasan seksual selama ini terus meningkat dari tahun ke tahun misalnya data Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mencatat kekerasan seksual pada anak & perempuan mencapai angka tertinggi pada 2020, yakni lebih dari 7 ribu kasus.

“Sedangkan pada tahun yg sama, total kasus kekerasan pada anak & perempuan mencapai 11 ribu lebih kasus,” katanya.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Penegakan PPKM darurat perlu konsistensi tinggi

Selain itu, katanya, berdasarkan pelaporan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan & Anak (Simfoni PPA) 2021 hingga 3 Juni 2021 terdapat 3.122 kasus kekerasan kepada perempuan & anak.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2263266/wakil-ketua-mpr-negara-bertanggung-jawab-hapus-kekerasan-seksual

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *