oleh

Wakil Ketua MPR: Belum ada keputusan terkait amendemen UUD

Slot SimakNews.com – Wakil Ketua MPR: Belum ada keputusan terkait amendemen UUD,

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. ANTARA/HO.

… Apalagi amendemen UUD NRI Tahun 1945 berpotensi melebar pada pembahasan lain yg saat ini belum diperlukan antara lain periodesasi jabatan presiden/ wakil presiden & sebagainya…Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, menegaskan, MPR belum memutuskan apapun tentang amendemen UUD NRI 1945, termasuk rencana amendemen terbatas terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menurut dia, rencana amandemen konstitusi itu masih dalam tahap pengkajian yg dalam & belum ada keputusan apapun dari fraksi-fraksi MPR.

“MPR RI pun belum ada keputusan final terkait amendemen terbatas tersebut. Pengkajian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah PPHN yg dibutuhkan tersebut perlu untuk diperkuat melalui amandemen atau tidak perlu mengerjakan amendemen saat ini,” mengatakan dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, MPR belum memutuskan apapun karena masih mengerjakan pengkajian yg lebih komprehensif dari semua aspek ketatanegaraan.

Baca juga: HNW: Manuver Capres tiga periode tindakan Inkonstitusional

Ia menilai pengkajian itu penting dilakukan untuk mengetahui apakah amandemen UUD NRI 1945 perlu dilakukan untuk memasukkan PPHN atau cukup dengan penguatan UU RPJPN & UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai payung hukum rencana pembangunan nasional.

“Apalagi amendemen UUD NRI Tahun 1945 berpotensi melebar pada pembahasan lain yg saat ini belum diperlukan antara lain periodesasi jabatan presiden/ wakil presiden & sebagainya, sekalipun tata cara amendemen sudah diatur dalam UUD pasal 37 ayat 1 & 2,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kajian bersama dilakukan dengan melibatkan para akademisi, pemangku kepentingan terkait, & organisasi masyarakat supaya MPR mendapatkan masukan maksimal.

Baca juga: Ahli politik UI pertanyakan motif di balik wacana amandemen UUD 1945

Menurut dia, kajian tersebut dilakukan apabila wacana amendemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan, apakah akan meluas & dapat terkontrol.

Ia mengatakan, para akademisi & masyarakat melihat ada potensi perubahan yg berlebihan ketika dilakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945.

“Masyarakat mengkhawatirkan amendemen UUD NRI 1945 seperti membuka “kotak pandora” sebagaimana yg pernah dihinggakan Presiden Jokowi. Tidak ada jaminan bahwa amandemen UUD NRI 1945 tidak akan melebar kemana-mana,” katanya.

Baca juga: Pimpinan MPR: amandemen UUD perlu kajian mendalam

Ia menjelaskan, dia juga mendapatkan masukan dari para akademisi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia bahwa banyak masukan yg menyatakan PPHN belum perlu dihadirkan saat ini. Hal itu menurut dia karena Indonesia sudah memiliki RPJPN yg memuat rancangan pembangunan yg berkelanjutan.

Ia menilai, RPJPN yg dikukuhkan dalam UU Nomor 17/2007 sudah cukup jadi landasan untuk pembangunan yg berkelanjutan. “Kita cuma perlu mengerjakan penguatan sehingga RPJPN tersebut dilaksanakan konsisten & berkesinambungan pada setiap era kepemimpinan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pimpinan MPR akan melibatkan seluruh masyarakat untuk memberikan kritikan, masukan, & saran dalam pembahasan berbagai isu strategis ketatanegaraan Indonesia.

Baca juga: Tolak amendemen UUD, GIAD khawatir ada “bola liar”

Menurut dia, pemerintah saat ini sedang fokus pada penanganan pandemi Covid-19 yg jadi masalah utama di berbagai lini kehidupan rakyat sehingga tidak boleh terbagi fokusnya.

Karena itu dia menilai pemerintah lebih baik fokus mengerjakan pemulihan ekonomi nasional, & keselamatan serta kesehatan rakyat harus jadi prioritas utama.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, presiden merupakan mandataris MPR (lembaga tertinggi negara), yg menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara yg ditetapkan MPR. Sesudah pemerintahan Orde Baru selesai seiring reformasi pada 1998, maka GBHN itu berubah & MPR di kemudian hari bukanlah lembaga tertinggi negara yg menetapkan GBHN, & tidak memiliki kewenangan mengangkat & memberhentikan mandataris MPR

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2333046/wakil-ketua-mpr-belum-ada-keputusan-terkait-amendemen-uud

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *