oleh

Wakil Ketua DPR: Putusan MK soal penolakan uji UU KPK harus ditaati

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (ANTARA/HO/pri)

Kita wajib mengikuti & taat pada apa yg sudah diputuskan oleh MKJakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Sufmi Dasco Ahmad mengatakan masyarakat harus taat & tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yg menolak pengujian formil Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya, kalau kita lihat MK itu keputusannya sifatnya final & binding (mengikat, Red),” mengatakan Sufmi saat ditemui di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Selasa, menanggapi putusan MK yg diumumkan, Selasa.

“Apa pun keputusan MK, kita wajib mengikuti & taat pada apa yg sudah diputuskan oleh MK,” mengatakan Sufmi, politisi Partai Gerindra, singkat.

Ketua MK Anwar Usman, saat membacakan putusan, mengumumkan MK menolak uji formil UU KPK yg diajukan oleh sejumlah mantan pimpinan KPK, yaitu Agus Rahardjo, Laode M Syarif, & Saut Situmorang, serta para pemohon lainnya.

“Menolak permohonan provisi para pemohon,” mengatakan Ketua MK Anwar Usman, di Jakarta, Selasa.

Dalam pokok permohonan yg diajukan oleh 14 orang pemohon, Majelis Hakim MK juga menolak permohonan secara keseluruhan.

Anwar Usman menyebut permohonan itu tidak beralasan menurut hukum.

Para pemohon berpendapat UU Nomor 19 Tahun 2019 yg berlaku pada 17 September 2019 menyebabkan adanya kekosongan hukum, karena ada kontradiksi pada pasal-pasal di dalamnya.

Kontradiksi itu diyakini oleh para pemohon dapat berdampak buruk pada KPK, yg salah satunya dapat menjadikan kelembagaan KPK lumpuh.

Walaupun demikian, putusan MK soal penolakan itu memuat satu pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim MK Wahiduddin Adams.

Wahiduddin berpendapat pengesahan UU KPK yg baru kurang melibatkan partisipasi masyarakat, karena prosesnya relatif singkat, yaitu beberapa hari menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR RI periode 2014-2019 & beberapa pekan menjelang berakhirnya Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo periode pertama.

Kurangnya partisipasi masyarakat itu, menurut Wahiduddin, terlihat dari minimnya masukan dari masyarakat, serta elemen-elemen pendukung Pemerintah & DPR.

Wahiduddin juga menyoroti minimnya kajian terkait akibat UU KPK yg baru kepada lembaga & pihak-pihak terkait yg akan melaksanakan ketentuan UU KPK.

Ia turut menilai saat masa penyusunan RUU, naskah akademik RUU KPK tidak sinkron/sejalan dengan rancangan undang-undangnya.

Hakim MK itu juga menyebut ada “disorientasi arah” dalam ketentuan soal kelembagaan KPK & upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada UU KPK yg baru.
Baca juga: MK tolak uji formil UU KPK yg diajukan Agus Rahardjo
Baca juga: Pandangan mantan hakim MK sedikit bergeser soal uji formil

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2138610/wakil-ketua-dpr-putusan-mk-soal-penolakan-uji-uu-kpk-harus-ditaati

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *