oleh

Wakil Ketua DPD: Semestinya amendemen fokus pada penguatan bikameral

Slot SimakNews.com – Wakil Ketua DPD: Semestinya amendemen fokus pada penguatan bikameral,

Dokumentasi: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mahyudin. (ANTARA/HO-Dokumentasi DPD RI)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menilai bahwa semestinya, amendemen UUD 1945 berfokus pada penguatan bikameral & tidak terjebak pada isu Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Wacana amendemen kelima UUD 1945 selama ini cuma terjebak dalam isu PPHN. Seharusnya, amendemen berfokus pada bagaimana membentuk sistem yg bikameral,” mengatakan Mahyudin dalam keterangan yg diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Mahyudin, isu PPHN tidak terlalu mendesak. Ia mengharapkan supaya amendemen lebih fokus pada pembentukan sistem bikameral yg kuat dengan mengubah Pasal 22D dalam Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Ia juga menjelaskan kekhawatirannya mengenai PPHN. Bila PPHN menyerupai GBHN di masa lalu, maka MPR RI akan kembali jadi lembaga tertinggi. Mahyudin mengatakan, itu berarti pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat jadi tidak relevan.

Terwujudnya amendemen, khususnya Pasal 22D, bukan perkara mudah, mengatakan Mahyudin. Diperlukan dukungan dari pemerintah daerah untuk berjuang bersama DPD RI demi kepentingan daerah.

Baca juga: Ketua DPD RI minta pemerintah waspadai varian Mu
Baca juga: Teras Narang dukung kebijakan Gubernur Kalteng terkait izin HTI
Baca juga: Ketua DPD harap kasus ibu curi susu jadi perhatian pemerintah

“Perlu ada keterbukaan, jangan tiba-tiba UU diketok. Kehadiran DPD RI di sini untuk meminta dukungan dalam rangka kepentingan daerah,” tutur Mahyudin.

Senator asal Kalimantan Timur ini mengatakan, sejauh ini, kewenangan DPD RI yg sudah diamanatkan oleh konstitusi belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan penguatan dari daerah.

“DPD RI sudah periode ke empat, namun keberadaannya seperti ada & tiada. Padahal, banyak orang berkualitas di DPD, bahkan ada 18 orang alumni kepala daerah,” mengatakan Mahyudin.

Mahyudin menambahkan, Pimpinan & Anggota DPD RI periode 2019-2024 memiliki niat & keharapan yg sangat serius untuk mewujudkan DPD RI sebagaimana cita-cita pendiriannya sebagai pengawal aspirasi & kebutuhan daerah.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2382501/wakil-ketua-dpd-seharusnya-amendemen-fokus-pada-penguatan-bikameral

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *