oleh

Wakil Ketua BPKN usulkan empat langkah solusi “surat ijo Surabaya”

Slot SimakNews.com

Wakil Ketua BPKN usulkan empat langkah solusi “surat ijo Surabaya”

,

Hasil tangkapan layar Webinar Indonesia Consumer Club bertopik “Negara Harus Hadir, Penyelesaian Surat Ijo” dalam zoom, Jakarta, Rabu (13/10/2021). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) M Mufti Mubarok mengusulkan empat langkah solusi penyelesaian sengketa “surat ijo” di Surabaya.

Menurut Mufti Mubarok dalam Webinar Indonesia Consumer Club bertopik “Negara Harus Hadir, Penyelesaian Surat Ijo”, Rabu, empat langkah solusi itu yakni, perdana perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.

“Perda soal pelepasan tanah aset ini sebenarnya sudah ada, tetapi sangat memberatkan warga,” mengatakan Mufti Mubarok.

Hal yg memberatkan warga penghuni tanah “surat ijo” tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b UU Nomor 16 Tahun 2014, “Pemohon diwajibkan untuk membayar uang kompensasi yg jumlah & cara pembayarannya sesuai dengan yg ditetapkan.”

Berdasarkan istilah pertanahan, “surat ijo” merupakan aset pemerintah kota yg dialihfungsikan jadi lahan bangunan, rumah warga, ataupun lahan usaha lainnya sehingga penggunanya harus membayar retribusi kepada pemerintah.

Baca juga: Kepala Komite 1 DPD RI: Kendala hukum surat ijo harus segera diatasi
Baca juga: Ahli Utama Kementerian ATR: hati-hati tangani masalah “surat ijo”
Baca juga: Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya minta bantuan La Nyalla

Dalam penjelasan kepada undang-undang itu, pembayaran kompensasi disesuaikan dengan nilai jual objek pajak atau harga biasa setempat.

Karena pertimbangan kepada banyaknya warga yg keberatan, BPKN mengatakan Perda Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 perlu direvisi. Sebaiknya, warga tidak berkewajiban membayar kompensasi.

Kedua, diperlukan pula perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah. Menurut Mufti Mubarok, itu harus dihapus, terlebih karena adanya kewajiban para penghuni “tanah surat ijo” membayar retribusi sesuai ketentuan di dalamnya.

Selanjutnya yg ketiga, dibutuhkan keterlibatan & koordinasi antara Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, & Pemerintah Kota Surabaya.

“Saya kira yg paling penting adalah koordinasi antara kementerian terkait,” ucap Mufti Mubarok.

Yang keempat, dibutuhkan Instruksi Presiden untuk menciptakan payung hukum koordinasi lintas kementerian & lembaga serta pemerintah provinsi & kota.

Menurut Mufti Mubarok, langkah keempat tersebut adalah langkah absolut yg akan jadi penyelesaian akhir sengketa “surat ijo Surabaya”.

Dia berharap setelah diadakan acara diskusi menanggapi masalah “surat ijo” yg tidak kunjung terselesaikan ini, regu teknis hukum segera dibentuk mengingat adanya kekhawatiran kendala hukum meskipun Pemerintah Kota Surabaya sudah bersedia melepaskan tanah itu.

Mufti Mubarok mengatakan negara wajib menyelesaikan “surat ijo” Surabaya jadi hak milik warga karena pelepasan tanah negara jadi milik mereka demi kesejahteraan masyarakat.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2457865/wakil-ketua-bpkn-usulkan-empat-langkah-solusi-surat-ijo-surabaya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *