oleh

Waketum Partai NasDem: UU Ciptaker mengakomodasi kepentingan buruh

Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad M Ali. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad M Ali berpendapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah memenuhi kepentingan pengusaha serta tuntutan kelompok buruh.

“Saya pikir terlalu emosional untuk meminta membubarkan UU Ciptaker,” mengatakan Ahmad Ali kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, menanggapi tuntutan sejumlah serikat buruh yg meminta UU tersebut dibatalkan.

Menurut dia, kelompok buruh sebaiknya menunggu terlebih dulu peraturan pemerintah (PP) yg jadi aturan teknis implementasi UU Cipta Kerja.

“Saya pikir UU Cipta Kerja tekah memberikan, mengakomodasi semua kepentingan, termasuk kepentingan buruh, & kemudian kita (sebaiknya, red) menunggu PP-nya & itu akan jadi guidance (acuan, red) untuk melaksanakan (perintah undang-undang, Red) itu,” mengatakan Ahmad Ali, yg saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI.

Dalam kesempatan yg sama, Ahmad Ali mengatakan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah berupaya memastikan kehidupan buruh lebih sejahtera ke depannya.

“Saya pikir, aturan-aturan yg sudah disepakati di republik ini memberi kesempatan kepada buruh untuk lebih baik ke depannya,” ucap dia menegaskan.

Baca juga: Presiden: Buruh adalah aset akbar bangsa

Baca juga: Demo buruh, polisi kerahkan personel berbaju hazmat

“Harapannya, buruh semakin sejahtera, buruh semakin berdaulat, buruh semakin diberi ruang,” mengatakan Ahmad Ali menyampaikan harapannya untuk kelompok pekerja pada Hari Buruh Dunia yg diperingati tiap 1 Mei.

Hari Buruh Dunia di Indonesia diperingati dengan unjuk rasa oleh sejumlah serikat pekerja di berbagai daerah, Sabtu.

Hampir seluruh kelompok buruh itu meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Cipta Kerja, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan.

Dalam aksi di Jakarta, Sabtu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan ketentuan pada UU Cipta Kerja merugikan kelompok buruh, karena karyawan kontrak dapat dikontrak oleh perusahaan seumur hidup tanpa ada batasan waktu yg jelas.

Tidak cuma itu, KSPI juga menuntut UU Cipta Kerja dibatalkan karena aturan itu menghapus ketentuan mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK) & Upah Minimum Kabupaten/kota yg biasa ditetapkan oleh pemimpin daerah.

Dalam UU Cipta Kerja, upah minimum yg berlaku adalah Upah Minimum Provinsi, yg ditetapkan oleh gubernur. Menurut Said Iqbal, ketentuan itu merugikan buruh, karena para pekerja terancam diberi upah murah oleh perusahaan.

“Contoh di Bekasi, UMSK 2020 adalah Rp5,2 juta, UMK 2021 Rp4,9 juta, berarti upah buruh 2021 turun karena UMSK dihapus, & 2022 & seterusnya. Belum tentu ada UMK karena maunya Omnibus Law itu UMP. Nilai pesangon diturunkan & sebagainya,” mengatakan dia menambahkan.

Kelompok buruh, mengatakan presiden KSPI, menuntut supaya UMSK tetap berlaku.

Baca juga: SPSI Tanjungpinang tidak gelar orasi tetapi tetap tolak Omnibus Law

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah tak pernah abaikan kesejahteraan buruh

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2133138/waketum-partai-nasdem-uu-ciptaker-mengakomodasi-kepentingan-buruh

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *