oleh

Wagub Sulbar minta temuan BPK segera ditindaklanjuti

Slot SimakNews.com – Wagub Sulbar minta temuan BPK segera ditindaklanjuti,

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar pada pembukaan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, yg berlangsung di Kabupaten Polewali Mandar, Senin (21/6/2021). ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar

….meminta semua entitas segera menindaklanjuti semua rekomendasiMamuju (ANTARA) – Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Wagub Sulbar) Enny Anggraeni Anwar meminta semua entitas segera menindaklanjuti semua rekomendasi yg ada pada laporan hasil pemeriksaan, baik Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI, BPKP, itjen kementerian teknis maupun LHP Inspektorat Daerah Sulbar.

Penegasan itu dihinggakan Wagub pada pembukaan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yg berlangsung di Kabupaten Polewali Mandar, Senin.

Pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yg mengusung tema ‘Peningkatan Peran APIP Dalam Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah’ menurut Enny Anggraeni Anwar, merupakan langkah yg tepat untuk mewujudkan “good governance” & “clean government”

“Ini merupakan tolak ukur untuk pengadaan & penyelesaian. Kegiatan ini tidak efektif manakala Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tidak terlaksana dengan baik & tidak ditindaklanjuti dengan benar, konsekuen serta bertanggung jawab,” ujar Enny Anggraeni Anwar

Setiap fase kegiatan TLHP menurut Wagub, akan mengalami kemajuan, yaitu semakin banyaknya penyelesaian dari temuan yg tercatat, tetapi juga masih terdapat kelemahan yg sering terjadi di dalam sistem administrasi akibat keterbatasan implementasi dari berbagai aturan & sumber daya yg tersedia.

“Saya harapkan semua dapat terselesaikan dengan baik berkat pendampingan inspektorat, BPK-RI, BPKP, itjen kementrian teknis maupun LHP Inspektorat Daerah Sullbar,” mengatakan Enny Anggraeni Anwar.

Ia juga menyampaikan bahwa tugas & tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ke depan semakin berat.

Karena itu APIP, lanjutnya, harus terus bersinergi guna terwujudnya supervisi & pembinaan yg berkualitas & berkontribusi maksimal dalam mengawal program kegiatan pembangunan daerah.

“Selaku penanggung jawab TLHP BPK-RI Sulbar, saya mengharapkan kepada regu pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI,BPKP, itjen & Inspektorat Daerah untuk menyiapkan bukti pendukung penyelesaian tindak lanjut sebagaimana yg diatur dalam Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan,” ujarnya lagi.

Wagub juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan, secara biasa kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulbar semakin baik.

“BPK RI sudah memberikan Opini WTP atas laporan keuangan tujuh tahun berturut-turut & semoga dapat dipertahankan pada tahun tahun yg akan datang. Pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut hasil temuan tahun ini merupakan yg terakhir di masa kepemimpinan kami (Ali Baal Masdar & Enny Anggraeni Anwar), karena tahun depan kepemimpinan Gubernur & Wakil Gubernur Sulbar akan berakhir,” ujar Enny Anggraeni Anwar.

Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim yg hadir sebagai narasumber menyampaikan bahwa terdapat tiga fungsi DPRD menurut UU Nomor 24 Tahun 2014, yaitu fungsi legislasi, anggaran, & pengawasan.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, mengatakan Abdul Rahim, DPRD memiliki peran vital dalam rangka menentukan berhasil tidaknya program pembangunan daerah melalui pelaksanaan fungsi yg diemban, baik fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, & khususnya fungsi pengawasan.

Bahkan, melalui fungsi supervisi DPRD, lanjutnya, dapat berperan aktif dalam mengarahkan program pembangunan yg dijalankan pemerintah menuju pembangunan daerah yg berkeadilan berdasarkan aspirasi masyarakat.

“Untuk itu kita harapkan, bagaimana tata kelola pemerintahan tidak cuma bangga pada opini WTP yg sudah diraih tujuh kali berturut-turut, tetapi temuan yg ada harus ditindaklanjuti & ini merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya lagi.

“Kita berharap, penyelesaian tindak lanjut ini harus ditemukan jalan keluarnya & ditindaklanjuti secara serius & diselesaikan tepat waktu. Kepada Gubernur & Wakil Gubernur & seluruh OPD supaya LHP ini diseriusi & ditindaklanjuti dengan baik, karena kalau ini tidak diseriusi akan kemana-mana & semua rekomendasi BPK diperhatikan dengan sungguh-sungguh,” mengatakan Abdul Rahim.

Terhadap capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yg sudah diraih tujuh kali berturut-turut, dia menyampaikan bahwa DPRD Sulbar memberikan apresiasi.

“Ini merupakan prestasi yg luar biasa. Hal tersebut bukan cuma capaian inspektorat, tetapi juga kinerja dari OPD dari tahun ke tahun semakin membaik,” mengatakan Abdul Rahim.

Kepala BPKP Perwakilan Sulbar Hasoloan Manalu mengharapkan supaya audit tersebut dijadikan kebutuhan yg bertujuan untuk perbaikan, bukan merupakan suatu kewajiban.

Pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan itu, juga dihadiri Kepala Sub Auditor BPK RI Perwakilan Sulbar Ali Wardana, Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar Muh Natsir, para staf pakar Setda Sulbar, 15 pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar serta tenaga pakar Gubernur Sulbar.
Baca juga: Wagub Sulbar pimpin regu pengendali anggaran APBD

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2223938/wagub-sulbar-minta-temuan-bpk-segera-ditindaklanjuti

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *