oleh

UU ASN 5/2014 jadi celah bupati/wali kota jual beli jabatan

Slot SimakNews.com – UU ASN 5/2014 jadi celah bupati/wali kota jual beli jabatan,

Tangkapan layar Plt. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman dalam diskusi publik bertajuk “Krisis Kepemimpinan Daerah di Tengah Pandemi COVID-19” di Jakarta, Kamis (2/9/2021). ANTARA/Putu Indah Savitri/pri.

Media sosial, media massa, & netizen sangat akbar pengaruhnya untuk mengerjakan pengawasan.Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman menilai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (ASN) jadi celah bagi pemerintah daerah untuk mengerjakan transaksi jual beli jabatan.

“Berkaca pada UU ASN, kewenangan pejabat pembina kepegawaian ini benar-benar dimanfaatkan untuk menjual pengaruh mereka ke daerah,” mengatakan Armand, sapaan akrab Herman N. Suparman, dalam diskusi publik bertajuk Krisis Kepemimpinan Daerah di Tengah Pandemi COVID-19 di Jakarta, Kamis.

Penjualan pengaruh tersebut, mengatakan Armand, tercermin pada kasus jual beli jabatan kepala desa yg menjerat Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, anggota DPR Fraksi Partai NasDem Hasan Aminuddin. Mereka menjual pengaruh jabatan sebagai Bupati Probolinggo untuk mengisi beberapa jabatan kepala desa di kabupaten tersebut.

Pasal 53 UU ASN menyebutkan bahwa bupati/wali kota di kabupaten/kota sudah memperoleh kewenangan dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN untuk dapat menetapkan pengangkatan, pemindahan, & pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama & madya, & pejabat fungsional keahlian utama.

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yg dimiliki oleh pejabat pembina kepegawaian.

Baca juga: KPK geledah rumah dinas Bupati Probolinggo

Oleh karena itu, menurut Armand, apabila UU masih menetapkan kepala daerah sebagai salah satu pejabat pembina kepegawaian, pada masa depan Indonesia akan kembali berhadapan dengan persoalan-persoalan sejenis ini.

Berdasarkan catatan dari KPK, mengatakan dia, tercatat sekitar 114 kepala daerah yg sebelumnya terjerat kasus serupa.

“Ini adalah masalah di sisi kebijakan. Sampai kapan pun kalau UU masih menetapkan seperti itu, akan berhadapan dengan masalah ini (jual beli jabatan, red.) pada masa depan,” tutur Armand.

Armand juga mengatakan bahwa perbuatan jual beli jabatan sudah menunjukkan kurangnya integritas yg dimiliki oleh beberapa kepala daerah yg terlibat dalam kasus tersebut.

Ia lantas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengoptimalisasikan supervisi kepada para pemerintah daerah, khususnya kepala daerah.

“Kita hidup pada era teknologi. Media sosial, media massa, & netizen sangat akbar pengaruhnya untuk mengerjakan pengawasan,” mengatakan Armand.

Baca juga: Menpan RB sesalkan praktik jual beli jabatan

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2367522/uu-asn-5-2014-jadi-celah-bupati-wali-kota-jual-beli-jabatan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *