oleh

Utang Bambang Trihatmodjo 23 Tahun Lalu, Pakar Sebut Aneh Hingga Skakmat Sri Mulyani

-Umum-0 views

Online – Pakar hukum administrasi Luthfi Yazid mempertanyakan langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yg mengerjakan pencekalan terkait piutang negara kepada Bambang Trihatmodjo ihwal penyelenggaraan Sea Games 1997 di Jakarta.

“Kenapa piutang negara baru akan diselesaikan setelah 23 tahun? Mengapa utang Bambang Trihatmodjo kepada negara baru diributkan sekarang? Apakah negara tidak punya uang memadai menghadapi pandemi, serta memasuki pintu resesi? Ada sesuatu yg aneh kalau sudah hingga 23 tahun baru akan diselesaikan,” ujar Luthfi kepada Tagar, Minggu, 20 September 2020.

Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) & Managing Partner Jakarta International Law Office (JILO) ini meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan alasannya kepada publik, mengapa baru sekarang ini harap menyelesaikan kasus piutang Bambang.

“Kemenkeu harus menjelaskan kepada publik secara transparan apa yg jadi kendalanya semacam ini. Mengapa tidak dari dulu diselesaikan,” ucapnya.

Kemudian, Luthfi meluruskan, istilah ‘cekal’ sebetulnya tidak diketahui di dalam Undang-Undang (UU). Kata dia, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yg ada cuma istilah ‘pencegahan’.

“Pencegahan dapat dilakukan selama enam bulan & dapat diperpanjang lagi selama enam bulan,” katanya.

Adapun gugatan Bambang Trihatmodjo kepada Menkeu Sri Mulyani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencekalan dirinya, Luthfi meminta semua pihak menunggu hasil keputusan PTUN.

pakar 1600639451 -

Diketahui, Menkeu Sri Mulyani sudah mengerjakan pencekalan kepada putra eks Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo sejak Desember 2019. Pencegahan perdana dilakukan pada 11 Desember 2019. Sementara pencegahan kedua dilakukan pada 27 Mei 2020.

Putra ketiga mantan Presiden Soeharto itu pun mengajukan gugatan kepada Menteri Keuangan ke PTUN yg memohonkan supaya Keputusan Menkeu No. 108/KM.6/2020 tertanggal 27 Mei 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri kepada Bambang Trihatmojo untuk dicabut.

Sementara, Bambang Trihatmodjo diketahui dilarang ke luar negeri lantaran ada persoalan piutang terkait Pesta Olahraga Asia Tenggara SEA Games 1997 yg berlangsung di Jakarta. Dalam SEA Games 1997 tersebut, Bambang bertanggung jawab sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggaraan.

Seperti diketahui, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatawarta sempat menyampaikan, panitia urusan piutang negara sudah menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengerjakan pencegahan kepada Bambang Trihatmodjo.

“Pencegahan (cekal) sudah dimintakan ke Direktorat Jenderal Imigrasi oleh panitia urusan piutang negara,” ucapnya dengan nada tegas dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat, 18 September 2020.

Isa lalu menerangkan, upaya pencekalan ini dilakukan supaya suami penyanyi Mayangsari itu dapat berbicara dengan panitia urusan piutang negara yg diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, tentu saja dalam hal ini Bambang harus segera menyelesaikan piutang yg membelitnya.

“Itu adalah permohonan dari panitia urusan piutang negara yg diketahui Menteri Keuangan,” ujarnya.

Menurut dia, pencegahan ke luar negeri dilakukan oleh panitia urusan piutang negara yg bukan saja dalam hal ini Menteri Keuangan, akan tetapi juga ada pihak kejaksaan, kepolisian, serta pemerintah daerah.

“Kita mencegah (Bambang Trihatmodjo) untuk bepergian ke luar negeri. Ini sebetulnya kebijakan yg ditempuh panitia terkait piutang negara,” mengatakan dia. [tagar.id]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *