oleh

Tokoh Papua ingatkan penegakan hukum atas KKB harus diterapkan

Tokoh Papua yg kini menjabat Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw memberikan santunan anak yatim piatu. (ANTARA News Papua/HO-Satgas Nemangkawi)

Maka kita harus tegakkan aturan hukumJayapura (ANTARA) – Tokoh masyarakat Papua yg kini menjabat Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum, sehingga pendekatan hukum harus dipakai kepada pelaku kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

“Kelompok mereka sudah punya senjata tajam lalu lakukan kekerasan pada masyarakat. Minta makanan, minta dana. Mereka lakukan itu kepada warga Papua, bahkan membakar rumah warga. Maka kita harus tegakkan aturan hukum,” ujar Paulus Waterpauw, di Jakarta dalam keterangan diterima, Sabtu.

Paulus menilai, konflik Papua harus dilihat dengan pendekatan hukum, karena siapa pun wajib taat pada aturan negara.

“Hukum harus jadi panglima dalam penyelesaian masalah ini. Kalau hukum berjalan baik akan baik pula negara,” ujarnya pula.

“Jadi yg dilabeli teroris adalah orang-orang yg mengerjakan kekerasan itu. Bukan masyarakat Papua,” ujar kepala Badan Intelijen & Keamanan Polri tersebut.

Karena itu, Paulus mengingatkan, kalau nanti sudah diputuskan di pengadilan kepada pelaku teroris di Papua, kelompok itu mendapat konsekuensi besar. Bukan cuma pelaku di lapangan, mengatakan dia lagi, tetapi juga otak di belakang layar.

“Hati-hati. Itu ada unsur-unsurnya. Soal yg membantu. Akan terciduk semua. Baik di dalam maupun luar negeri,” katanya pula.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, label terorisme itu bagi KKB berarti memenuhi unsur untuk ditindak sesuai Undang-Undang (UU) Terorisme.

“Konsekuensinya adalah pemerintah wajib untuk mengerahkan seluruh sumber dayanya dalam mengerjakan tindakan-tindakan tertentu yg terukur,” ujar Bobby saat jadi pemateri webinar bertema ‘Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif & Holistik’.

Bobby mengatakan, penanganan KKB dengan UU Terorisme menciptakan banyak pihak takut. Pasalnya, aktor intelektual yg mendukung dengan uang & sumber daya lain dapat ditangkap & diadili juga.

Pelabelan teroris kepada KKB, ujar Bobby, perlu disosialisasikan secara masif. Melabelkan teroris kepada KKB Papua juga tak akan ada masalah dengan dunia internasional.

“Jadi mereka (teroris KKB, Red) mau ke Jenewa tak dapat. Mereka ini bukan separatis. Ini trans nasional crime seperti ISIS. Mereka bukan separatisme,” katanya lagi.

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani meminta semua pihak tidak mengerjakan generalisasi ketika bicara konflik Papua.

“Kita jangan gebyah uyah kalau bicara Papua. Kalau bicara daerah konflik tidak semua daerah Papua bergejolak. Tidak. Hanya beberapa daerah saja yg konflik, & itu daerah yg IPM-nya masih rendah,” mengatakan Jaleswari.

Pengamat AS Hikam mengatakan, pendekatan dialog tetap harus dikedepankan dalam mengatasi konflik Papua.

“Artinya dialog itu bukan cuma pemerintah. Tapi semua masyarakat Papua bicara. Sebab selama ini dialog kesannya mengangkat kelompok separatisme yg jadi equal dengan negara,” ujarnya pula.

Wakapolda Papua Brigjen Eko Rudi Sudarto mengajak generasi milenial di Bumi Cenderawasih untuk meningkatkan nasionalisme, supaya mereka dapat jadi agen pembangunan.

“Banyak agen pembangunan dapat ditemukan di tengah generasi milenial yg bersemangat,” mengatakan Eko Rudi Sudarto, di Jayapura.
Baca juga: Bamsoet: Negara harus tegas hentikan teror KKB di Papua
Baca juga: Kapolda Papua: Enam kelompok KKB aktif lakukan gangguan keamanan

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2145906/tokoh-papua-ingatkan-penegakan-hukum-atas-kkb-harus-diterapkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *