oleh

Tjahjo: Penyelesaian honorer tidak perlu dimasukkan ke undang-undang

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan pandangannya saat rapat kerja bersama Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Dalam rapat tersebut membahas mengenai pandangan pemerintah atas penjelasan DPR terkait RUU tentang ASN serta pembentukan Panja RUU tersebut. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyebutkan penyelesaian honorer tidak perlu dimasukkan ke dalam undang-undang. “Dengan tidak mengubah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer seperti yg dimaksud,” mengatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis. Namun, lanjut dia solusi yg diupayakan tentunya harus tetap memperhatikan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yg terkait. Pemerintah menciptakan sejumlah pertimbangan sebagai kesimpulan terkait adanya rencana revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Hal itu dihinggakan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, salah satu pertimbangan memuat soal penyelesaian tenaga honorer tidak perlu dimasukkan ke dalam undang-undang.
Baca juga: F-PKB harap RUU ASN segera disahkan jadi UU
Baca juga: Anggota DPR sebut mayoritas fraksi harap RUU ASN tetap dibahas
Baca juga: DPR usulkan penghapusan KASN masuk muatan revisi UU ASN
Tjahjo menjelaskan spesifik untuk menyelesaikan tenaga honorer perlu dipikirkan bersama sebagai solusi alternatif penyelesaian yg komprehensif & berkeadilan. “Solusi alternatif penyelesaian yg komprehensif & berkeadilan bagi tenaga honorer yg ada, maupun calon pelamar lain di luar tenaga honorer yg juga perlu diberikan kesempatan untuk berkompetisi sesuai dengan sistem merit,” mengatakan dia. Tjahjo menyampaikan beberapa upaya penyelesaian tenaga honorer dengan tetap dalam koridor ketentuan perundang-undangan yg ada. “Pertama, memberikan kesempatan bagi mereka yg memenuhi persyaratan untuk memenuhi untuk mengikuti tes CPNS sesuai peraturan & perundang-undangan yg ada,” mengatakan dia. Kedua, bagi mereka yg tidak memenuhi persyaratan mengikuti tes CPNS namun memenuhi persyaratan sebagai PPPK diberikan kesempatan mengikuti PPPK. “Bagi mereka yg tidak lulus CPNS namun masih memenuhi persyaratan sebagai PPPK diberikan kesempatan untuk mengikuti tes PPPK,” mengatakan Tjahjo. Kemudian, bagi yg tidak lulus tes CPNS maupun PPPK diberikan kesempatan lagi untuk bekerja sesuai kebutuhan instansi pemerintah tempat honorer bekerja sesuai peraturan perundang-undangan dengan gaji yg disesuaikan dengan UMR di wilayahnya & diberikan kesempatan hingga tahun 2023. “Kemudian Kemenpan-RB akan terus berkoordinasi lebih lanjut dengan kementerian keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum & HAM, & pemerintah daerah untuk menyusun strategi menyelesaikan kepada permasalahan tenaga honorer yg tidak lulus baik tes CPNS maupun PPPK,” ujarnya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2089226/tjahjo-penyelesaian-honorer-tidak-perlu-dimasukkan-ke-undang-undang

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *