oleh

Titi: Penyelenggara pemilu kabupaten/kota sebaiknya tidak permanen

Slot SimakNews.com – Titi: Penyelenggara pemilu kabupaten/kota sebaiknya tidak permanen,

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini (kiri) bersama Ketua Bawaslu RI periode 2008-2011 Nur Hidayat Sardini (kanan) dalam acara #GazeboNHS di Semarang, Jumat (10/9/2021). ANTARA/Kliwon

Semarang (ANTARA) – Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menggulirkan kembali wacana perubahan sifat kelembagaan penyelenggara pemilihan biasa tingkat kabupaten/kota dari permanen jadi ad hoc kalau model pemilu masih borongan.

“Kalau Pemilu Presiden/Wakil Presiden, pemilu anggota legislatif, & pemilihan kepala daerah diselenggarakan pada tahun yg sama, terlalu boros mempertahankan masa jabatan 5 tahun,” mengatakan Titi Anggraini melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Rabu.

Titi yg pernah sebagai Direktur Perkumpulan Pemilu & Demokrasi (Perludem) ini menyatakan setuju kalau penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota, baik KPU maupun bawaslu, kembali bersifat ad hoc kalau pembuat undang-undang tidak mau mengubah desain pemilu itu.

Menyinggung penyelenggara pemilu tingkat provinsi, Titi mengutarakan bahwa KPU/bawaslu provinsi tetap seperti sekarang ini karena terkait dengan instrumen, pemeliharaan kantor, sumber daya, & sebagainya.

“Jadi, teman-teman penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota tidak usah baper (bawa perasaan), apalagi hingga merasa wacana itu merupakan serangan kepada institusi kepada personal,” mengatakan Titi.

Baca juga: Anggota DPR minta KPU persiapkan penjabaran anggaran Pemilu 2024
Baca juga: Bawaslu membandingkan kewenangan & regulasi pemilu & pilkada
Baca juga: KPU RI usulkan Pilkada serentak 27 November 2024

Ia menegaskan bahwa diskursus KPU/bawaslu kembali jadi lembaga ad hoc dengan masa jabatan cukup 3 tahun terkait dengan cost benefit analysis (analisis biaya manfaat) karena pelaksanaan pemilu & pilkada bersamaan waktunya.

Diakui oleh Titi bahwa cost benefit analysis ini tidak banyak diterima secara objektif oleh teman-teman penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota. Padahal, ini semata-mata mencarikan desain pemilu yg betul-betul terbaik untuk demokrasi.

Titi berpendapat bahwa model KPU/bawaslu yg permanen 5 tahun di kabupaten/kota cuma relevan untuk mempertahankannya kalau desain keserentakan pemilunya memisahkan antara pemilu nasional & pemilu daerah.

Pemilu nasional untuk memilih Presiden & Wakil Presiden, anggota DPR, serta anggota DPD, sedangkan pemilu daerah dalam rangka memilih anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota, serta gubernur/wakil gebernur, bupati/wakil bupati, & wali kota/wakil wali kota.

Makanya, mengatakan dia, sejak lama Perludem mengusulkan model keserentakan seperti ini, yaitu pemilu nasional diselenggarakan setiap 5 tahun. Dua tahun setelahnya dilanjutkan pemilu daerah sehingga siklus pemilu berlangsung secara berkesinambungan.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua & Anggota KPU, KPU Provinsi, & KPU Kabupaten/Kota, total uang kehormatan untuk 514 ketua KPU kabupaten/kota selama 5 tahun sebesar Rp395.461.320.000,00.

Jika masa bakti 3 tahun, uang kehormatan untuk ketua KPU kabupaten/kota sebesar Rp237.276.792.000,00 atau ekonomis sebesar Rp158.184.528.000,00.

Sementara itu, untuk 2.056 anggota KPU kabupaten/kota se-Indonesia sebesar Rp1.427.645.280.000 selama 5 tahun, sedangkan masa bakti 3 tahun sebesar Rp856.587.168.000,00, atau penghematan anggaran Rp571.058.112.000,00.

Dengan demikian, total penghematan, baik anggaran untuk ketua maupun anggota KPU kabupaten/kota, sebesar Rp729.242.640.000,00.

“Itu baru uang kehormatan bagi ketua & anggota KPU kabupaten/kota, belum termasuk masuk operasionalnya & fasilitas bagi penyelenggara pemilu. Jadi, lebih akbar lagi jumlah alokasi anggarannya,” mengatakan Titi.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2394477/titi-penyelenggara-pemilu-kabupaten-kota-sebaiknya-tidak-permanen

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *