oleh

Tingkatkan demokrasi dengan kebebasan akses terhadap informasi

Slot SimakNews.com – Tingkatkan demokrasi dengan kebebasan akses terhadap informasi,

Tangkapan layar – Direktur Jenderal Informasi & Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi & Informatika (Dirjen IKP Kemenkominfo) Usman Kansong memberi tanggapan pada hasil survei Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) di acara “Peluncuran Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia Tahun 2021” yg diselenggarakan secara hybrid (gabungan daring & tatap muka), Rabu (1/9/2021). ANTARA/Putu Indah Savitri/pri

Jakarta (ANTARA) – Kebebasan akses kepada informasi memungkinkan masyarakat untuk tidak lagi hidup dalam kegelapan & ketidaktahuan. Tidak ada lagi “kacamata kuda” atau nilai-nilai yg dijejali dengan paksa kepada tiap insan yg hidup di Indonesia.

Masyarakat bebas memilih. Mulai dari memilih wakil rakyat, hingga memilih informasi apa yg harap mereka serap. Perkembangan teknologi informasi & komunikasi pun memancing akselerasi persebaran informasi yg memungkinkan masyarakat dari seluruh sudut negara untuk memperoleh kabar yg sama cuma dalam hitungan detik.

Variasi sumber informasi yg diperoleh, berikut dengan cara penyampaian data, dapat memengaruhi cara pandang seseorang mengenai suatu isu. Khususnya, isu mengenai politik & demokrasi.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, & Aparatur Kementerian Koordinasi Politik, Hukum, & Keamanan (Kemenko Polhukam) Arif Mustofa mengatakan bahwa yg memperoleh informasi publik secara terbuka dapat mendorong rakyat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yg baik.

Partisipasi rakyat dalam perpolitikan suatu negara merupakan esensi krusial dari sistem pemerintahan demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat tidak apatis & memiliki keharapan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Dengan demikian, akses kepada informasi merupakan bagian penting guna menunjang perkembangan demokrasi di suatu negara. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana dengan perkembangan demokrasi di Indonesia?

Baca juga: LBH Pers: Ada lima hal bayangi kebebasan berekspresi pada 2020

Baca juga: Mendamba UU ITE yg menjamin kebebasan berpendapat

Keterbukaan informasi publik

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional 2021 yg diumumkan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kategori ‘sedang’ dengan skor 71,37. IKIP Nasional 2021 diperoleh dari tiga dimensi indikator, yakni hukum dengan skor indeks nasional 73,74, fisik politik (69,65), & ekonomi (67,99).

Skor tersebut, berdasarkan pernyataan Ketua KI Pusat Gede Narayana, melampaui target IKIP Nasional yg tertera di RPJMN, yakni sebesar 35.

Meskipun demikian, Gede Narayana mengatakan bahwa skor IKIP Nasional yg bernilai dua kali lipat dari target di RPJMN, tidak lantas menjadikan Komisi Informasi Pusat berpuas diri. Kategori sedang merupakan kategori yg abu-abu, tidak baik & tidak buruk. Kategori tersebut menunjukkan kekurangan yg masih harus ditingkatkan, tetapi di satu sisi bukan merupakan kategori yg mengecewakan.

Perolehan skor IKIP Nasional 2021 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah memiliki akses kepada informasi yg cukup dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Pemerintah pusat & daerah mulai memanfaatkan media sosial, serta teknologi informasi lainnya, untuk mengedukasi masyarakat terkait program-program yg akan diimplementasikan dalam masa jabatannya.

Aspek krusial lainnya, ketika pemerintah sudah memberikan keterbukaan informasi publik, adalah kepedulian masyarakat untuk mengetahui apa saja yg terjadi di wilayah mereka masing-masing. Kepedulian & rasa keharaptahuan merupakan modal awal seseorang untuk memperoleh informasi.

Berangkat dari pemikiran tersebut, Ketua Bidang Penelitian & Dokumentasi Komisi Informasi Pusat Romanus Ndau Lendong meyakini bahwa keharapan masyarakat untuk membuka diri dalam menerima informasi baru juga jadi salah satu faktor yg memengaruhi penyerapan informasi oleh pemerintah di kalangan masyarakat.

Masyarakat yg memiliki pengetahuan tentang program-program pemerintah, apalagi kalau mengetahui rincian anggaran, dapat jadi pengamat dari suatu pemerintahan & memastikan tidak ada penyelewengan di dalam perjalanannya.

“Apabila tidak ada keterbukaan, maka terdapat perilaku penyimpangan yg mungkin terjadi,” mengatakan Romanus Ndau Lendong.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki akses kepada informasi guna menolong mengawasi pemerintah. Salah satu sumber informasi untuk masyarakat adalah melalui berita & produk pers lainnya.

Kemerdekaan Pers

Produk pers merupakan salah satu sumber informasi publik yg menyediakan kabar dengan cepat, akurat, & dapat dipertanggungjawabkan. Pers memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi & juga dalam pembentukan opini publik.

Penggunaan narasi & pemilihan mengatakan dapat memunculkan berbagai persepsi & tentunya, dapat memicu konflik & perpecahan antar bangsa. Untuk itu, negara membutuhkan pers yg bersifat netral guna menyampaikan informasi sebagaimana keadaan yg sesungguhnya, juga dengan narasi yg tidak memojokkan pihak mana pun.

Kemerdekaan pers tidak cuma meliputi ketidakberpihakan pers pada pihak-pihak tertentu. Kemerdekaan pers juga dapat diartikan dengan pers yg merdeka dari rasa takut, ancaman, merdeka dari keterbatasan, hingga merdeka dalam berbagai konteks lainnya.

Oleh karena itu, pers juga memiliki Indeks Kemerdekaan Pers yg dipakai untuk mengukur skor kemerdekaan & dilakukan setiap tahun. Indeks Kemerdekaan Pers meliputi tiga variabel, yaitu lingkungan fisik & politik, lingkungan ekonomi, serta lingkungan hukum.

Baca juga: Anggota DPR: Pers berperan strategis di era “banjir” informasi

Baca juga: Hari Pers Dunia – Sinergitas Polri-Pers bangun kepercayaan publik

Selaras dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Indeks Kemerdekaan Pers juga memberi angin segar bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia dengan kategori ‘cukup bebas’.

Apabila IKIP menunjukkan angka yg melebihi target, IKP menunjukkan peningkatan dari tahun yg sebelumnya. Pada tahun 2020, skor IKP Indonesia berada pada angka 75,27. Angka tersebut meningkat sebesar 0,75 poin, sehingga jadi 76,02 pada tahun 2021.

Indeks Kemerdekaan Pers menunjukkan bahwa para insan pers memiliki kemerdekaan yg cukup bebas untuk menggali, mengolah, & menyebarkan informasi publik kepada masyarakat umum.

Kemerdekaan tersebut sekaligus jadi tantangan bagi kestabilan Indonesia. Penyalahgunaan profesi sebagai seorang wartawan dapat berdampak pada penyebaran hoaks & disinformasi yg meresahkan masyarakat.

Tantangan ini dihinggakan oleh Direktur Jenderal Informasi & Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi & Informatika Usman Kansong dalam tanggapannya kepada peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers. Ia berharap, media dapat mengurangi penggunaan judul dengan nuansa clickbait yg dapat meresahkan masyarakat atau menggiring opini.

Berita seksama & faktual yg berasal dari insan pers, apabila digabungkan dengan kepedulian masyarakat kepada keterbukaan informasi publik, dapat mendorong partisipasi rakyat dalam proses pengambilan kebijakan.

Mudahnya akses kepada informasi dapat meningkatkan kualitas demokrasi sebagai sistem pemerintahan yg berlandaskan pada peran rakyat (dari rakyat, oleh rakyat, & untuk rakyat). Oleh karena itu, IKIP yg menunjukkan kategori ‘sedang’ & IKP yg menunjukkan kategori ‘cukup bebas’ merupakan tugas bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kedua indeks tersebut pada tahun 2022 guna memperkuat sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2400617/tingkatkan-demokrasi-dengan-kebebasan-akses-terhadap-informasi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *