oleh

Tetap waspada COVID-19 saat pelonggaran PPKM

Slot SimakNews.com – Tetap waspada COVID-19 saat pelonggaran PPKM,

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/HO-Bamsoet)

Jakarta (ANTARA) – Ketika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai dilonggarkan di tengah pandemi, pelonggaran itu sudah jadi ajakan kepada semua elemen masyarakat untuk hidup berdampingan dengan Virus Corona (SARS-CoV-2). Namun, ajakan itu juga sekaligus jadi peringatan bagi semua orang untuk tetap waspada COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

Pelonggaran PPKM juga jadi ajakan untuk mulai mengerjakan pemulihan bertahap bagi semua aspek kehidupan. Namun, tetap harus diingat bahwa upaya pemulihan bertahap itu dilakukan di tengah pandemi COVID-19 yg belum berkesudahan. Apalagi, para pakar sudah memperkirakan bahwa COVID-19 berpotensi jadi endemi, atau penyakit yg muncul & jadi karakteristik di wilayah tertentu. Karena itu, kewaspadaan untuk melindungi diri & melindungi segenap anggota keluarga tetap harus jadi prioritas setiap orang, utamanya saat beraktivitas di ruang publik.

Inisiatif pemerintah melonggarkan PPKM cukup beralasan karena beberapa indikator tentang pandemi COVID-19 di dalam negeri saat ini menunjukkan kecenderungan positif. Katakanlah bahwa periode pandemi paling suram –puncak penularan COVID-19 pada gelombang kedua Juni-Juli 2021 — sudah dilalui. Selain itu, dengan tetap berupaya meminimalisasi risiko terkecil sekalipun, harus dimunculkan keberanian untuk memulai pemulihan bertahap pada semua aspek kehidupan, setelah hampir dua tahun diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat.

Namun, tetap saja sangat penting untuk membangun pencerahan bersama bahwa pelonggaran PPKM itu mengandung risiko, & karenanya harus disikapi dengan cerdas & bijaksana oleh setiap orang. Sebab, kalau pelonggaran PPKM itu tidak didukung & diperkuat oleh konsistensi kepatuhan pada protokol kesehatan, yg terjadi kemudian adalah bermunculannya klaster-klaster baru dari semua area kegiatan masyarakat, seperti tempat kerja atau kantor, sekolah, pusat belanja hingga rumah ibadah.

Kepatuhan pada prokes saat pelonggaran PPKM bukan saja penting & strategis, tetapi dia jadi mengatakan kunci untuk mencegah & menghindar dari gelombang ketiga penularan COVID-19 di dalam negeri. Artinya, walaupun PPKM dilonggarkan, tidak boleh ada toleransi sedikit pun kepada pelanggaran prokes. Sekali saja pelanggaran prokes ditoleransi, pelanggaran itu jadi potensi masalah yg dapat berakibat sangat fatal.

Maka, ihwal kepatuhan pada prokes saat pelonggaran PPKM hendaknya jadi perhatian & digarisbawahi oleh semua pemerintah daerah (kabupaten/kota), semua manajemen atau pengelola tempat kerja, pengurus sekolah & kampus, manajemen operator angkutan umum, manajemen pusat belanja hingga pengurus rumah ibadah.

Ingat bahwa semua elemen masyarakat sudah merasakan langsung pengalaman nyata yg begitu menyakitkan, & fakta-fakta horor yg mengemuka saat terjadi puncak penularan COVID-19 gelombang kedua pada periode Juni-Juli 2021. Ada kisah pasien yg nyawanya tak tertolong karena keterbatasan jumlah dokter & tenaga kesehatan (Nakes). Kisah tentang rumah sakit yg dipadati pasien sehingga tidak semua pasien dapat mendapatkan perawatan segera, & kisah tentang minim & langkanya obat-obatan. Juga kisah tentang banyaknya rumah sakit yg kehadapatn oksigen, hingga pemandangan tumpukan jenazah di sejumlah rumah sakit akibat lonjakan jumlah pasien meninggal.

Bersyukur bahwa puncak penularan gelombang kedua itu sudah dilalui bersama. Semua elemen masyarakat pasti tidak harap pengalaman menyakitkan pada gelombang kedua itu terulang. Karena itu, harus tumbuh tekad bersama untuk mencegah & menghindar dari kemungkinan gelombang ketiga penularan COVID-19 di dalam negeri. Maka, kendati PPKM mulai dilonggarkan, patut disadari bahwa di sepanjang uji coba pelonggaran PPKM itu, semua orang hidup berdampingan dengan virus corona. Jadi,siapa pun tidak boleh ceroboh & gegabah karena COVID-19 masih menghadirkan ancaman nyata.

Ketika mengumumkan perpanjangan PPKM pada Senin (23/8), Presiden Joko Widodo mengemukakan kebijakan pemerintah tentang perubahan atau pelonggaran PPKM selama periode 24 – 30 Agustus 2021. PPKM pada sejumlah daerah diturunkan dari level 4 ke level 3. Daerah yg tercakup dalam kebijakan pelonggaran PPKM itu meliputi Jabodetabek, Bandung Raya & Surabaya Raya. Pijakan dari pelonggaran itu tentu saja pada perkembangan data penambahan jumlah pasien rata-rata per hari & jumlah pasien sembuh yg juga cenderung meningkat.

Pulau Jawa, yg sempat berstatus episentrum COVID-19, mulai melandai. Wilayah level 4 di Jawa yg sebelumnya meliputi 67 kabupaten/kota turun jadi 51 kabupaten/kota. Sedangkan wilayah level 3 naik dari 59 kabupaten/kota jadi 67 kabupaten/kota, & wilayah level 2 naik dari dua kabupaten/kota jadi 10 kabupaten/kota.

Sejumlah kabupaten/kota di luar Jawa-Bali juga menunjukkan kecenderungan yg sama. Maka, tambahan kasus baru COVID-19 per harinya pun sudah turun, menyentuh level belasan ribu kasus. Per Kamis (26/8) misalnya, tambahan kasus baru tercatat 16.899. Konsekuensinya, tekanan atau panik pada sektor layanan jasa kesehatan publik sudah jauh berkurang.

Sudah jadi pemahaman bersama bahwa turun-naiknya tambahan jumlah kasus baru COVID-19 lebih ditentukan oleh perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi sekarang ini. Maka, seberapa akbar akibat pelonggaran PPKM jadi tantangan bagi seluruh elemen masyarakat. Namun, peran semua pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota pun amatlah strategis dalam kapasitas mereka sebagai regulator.

Selama pelonggaran PPKM itu, pulau Jawa lagi-lagi layak mendapat perhatian ekstra supaya kecenderungan positif yg sudah terwujud sekarang tetap terjaga. Perhatian ekstra perlu karena pulau Jawa padat penduduk, dihuni lebih dari 150 juta jiwa. Pelonggaran PPKM akan mendorong masyarakat meningkatkan aktivitas & mobilitas. Faktor ini hendaknya jadi perhatian semua Pemprov & pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa.

Jika pemerintah kabupaten/kota tegas & konsisten menegakkan prokes, akibat atau ekses pelonggaran PPKM tidak akan menimbulkan masalah serius. Ajak masyarakat bekerja sama mencegah & menghindar dari gelombang tiga penularan COIVD-19. Jangan bosan & letih untuk mengajak masyarakat mematuhi prokes, & jangan pula ragu menindak mereka yg melanggar prokes.

Uji coba pelonggaran PPKM menyasar industri berorientasi ekspor, pusat belanja atau mal, restoran hingga rumah ibadah. Pemprov DKI Jakarta pun sudah mengizinkan sekolah tatap muka terbatas mulai Senin, 30 Agustus 2021. Berdasarkan area uji coba pelonggaran PPKM itu, mestinya tidak sulit-sulit amat bagi setiap pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota menjalin koordinasi penegakan prokes dengan semua pihak yg menjalani pelonggaran PPKM itu.

*) Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI/Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Universitas Terbuka

Baca juga: Bamsoet minta antisipasi pandemi COVID-19 jadi endemi

Baca juga: Ketua MPR minta Kemenkes terus memperbanyak tes COVID-19 gratis

Baca juga: Ketua MPR tegaskan pemikiran bangsa harus tetap “merdeka” saat pandemi

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2357610/tetap-waspada-covid-19-saat-pelonggaran-ppkm

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *