oleh

Tes wawasan kebangsaan versus status pegawai KPK

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Proses alih status kepegawaian tidak boleh merugikan hak-hak pegawai KPK.Jakarta (ANTARA) – Tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam beberapa waktu terakhir jadi bahasan viral berbagai kalangan masyarakat di Tanah Air. TWK kemudian jadi sangat seksi untuk dibicarakan manakala terkait dengan upaya pemberantasan korupsi.

Apalagi, kalau bukan mengarah jadi salah satu persyaratan bagi pengalihan status pegawai KPK. KPK jadi entitas yg selama ini mengemban amanah akbar rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi. Maka, ekspektasi akbar masyarakat pun jadi begitu tinggi terhadapnya.

Merespons hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo menegaskan pandangannya bahwa hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya jadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik kepada perseorangan maupun institusi KPK.

Menurut Presiden, hasil tes tersebut juga hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yg dinyatakan tidak lulus tes.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, & perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” ujar Presiden.

Presiden juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK yg menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK jadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat jadi ASN.

Jokowi secara spesifik meminta kepada para pihak yg terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, & Kepala BKN, untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yg dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yg dihinggakan sebelumnya.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik & berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK jadi aparatur sipil negara (ASN) harus jadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yg lebih sistematis.

Baca juga: Ketua WP dukung penuh perintah Jokowi terkait polemik 75 pegawai KPK

Pihak KPK

Bukan mudah bagi Presiden Jokowi untuk menentukan sikapnya kepada polemik yg saat ini terjadi di tengah masyarakat terkait dengan TWK.

KPK selama ini seakan jadi “dewa” bagi masyarakat lantaran dianggap sebagai lembaga yg jadi pengemban asa akbar pemberantasan korupsi.

Presiden Jokowi pun diharapkan untuk dapat segera mengambil jalan untuk mengakhiri kebuntuan politik dalam polemik yg terjadi mengenai TWK.

Presiden Jokowi sudah menyatakan kesimpulan sikapnya. Bola kini ada di pihak KPK untuk kemudian meneruskan langkah terbaik bagi persoalan yg mendera.

Sebelumnya sejumlah pihak menilai bahwa TWK yg digelar KPK tak perlu dibatalkan. Pasalnya, tes untuk pengalihan status pegawai KPK jadi aparatur sipil negara (ASN) tersebut sudah sesuai dengan regulasi yg ada seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, & Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN.

Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat Dr. Ahmad Makmun Fikri menilai hal serupa bahwa TWK tak perlu dibatalkan sebab langkah KPK sudah benar dengan menjalankan sepenuhnya regulasi yg ada, termasuk menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) & regu asesmen profesional.

Terkait dengan materi soal TWK yg memicu kontroversi, Makmun meminta supaya semua pihak mendudukkan isu ini secara jernih & proporsional. Dia menegaskan bahwa pada posisi ini, peran KPK adalah sebagai pelaksana perundang-undangan yg berupaya menjalankan regulasi tersebut selurus-lurusnya.

Sebagai pedoman dalam peralihan status pegawai KPK, lanjut Makmun, UU Nomor 5 Tahun 2014 pun jelas mengamanatkan bahwa kriteria calon ASN, antara lain mereka yg siap loyal kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah, & tidak terlibat dengan organisasi terlarang.

Ia menilai bahwa penggunaan metode, materi tes sebagai alat ukur untuk seleksi para pegawai sudah benar. Hal tersebut dikuatkan dengan perbandingan antara peserta tes yg akhirnya memenuhi syarat masuk ASN & yg tidak. Dalam TWK yg diikuti 1.351 pegawai itu diketahui sebanyak 1.274 peserta lolos.

“Ini menguatkan bahwa tidak ada yg salah dengan metode atau materi tesnya. Buktinya lebih banyak yg lolos ketimbang yg tidak. Kita jangan hingga tergiring opini bahwa 1.274 peserta yg memenuhi syarat juga turut bermasalah,” mengatakan Makmun yg juga advokat ini.

Makmun menjelaskan bahwa seleksi ketat yg dilakukan KPK sebelum para pegawai beralih status jadi ASN absolut dilakukan.

Baca juga: Anggota Dewas Syamsuddin Haris setuju pandangan Jokowi soal hasil TWK

Apalagi, pada tahun 2017, survei Alvara mengungkap bahwa sebanyak 19,4 persen ASN juga diketahui tak setuju dengan Pancasila sebagai dasar negara & lebih tertarik ideologi khilafah. Fakta ini sungguh memprihatinkan karena tugas mereka adalah jadi pelayan negara, bukan justru musuh negara.

Meski begitu, terkait apa yg sudah dihinggakan Presiden Jokowi, TWK bukan serta-merta jadi dasar bagi pemberhentian 75 pegawai KPK yg tak lolos sangat dapat diterima.

Masalahnya, dalam sebuah proses seleksi, penahapan & kriteria kelulusan tidak dapat ditentukan cuma dari satu tes semata, tetapi dengan berbagai pertimbangan.

Memang ada sementara yg berpendapat bahwa sebelumnya persoalan ini mengundang polemik karena secara garis akbar terdapat dua isu penting dalam TWK pegawai KPK, yakni pertentangan hukum & permasalahan etika.

Bahkan, Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan dalam putusan uji materi UU KPK bahwa proses alih status kepegawaian tidak boleh merugikan hak-hak pegawai KPK.

Namun, persoalan ini hendaknya membawa semua pihak untuk saling beriintrospeksi diri bukan kemudian salah menyalahkan. Pasalnya, hakikat pemberantasan korupsi itu tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi bersama-sama.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2159958/tes-wawasan-kebangsaan-versus-status-pegawai-kpk

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *