oleh

Teras sampaikan masalah konflik agraria ke Wamen ATR/BPN

Slot SimakNews.com – Teras sampaikan masalah konflik agraria ke Wamen ATR/BPN,

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang saat jadi pengantar kunci di Webinar bertema Tanah & Sumber Daya Alam dalam Otonomi Daerah terkini dilaksanakan Pusat Kajian Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Jakarta, Jumat (3/9/2021). ANTARA/HO-Tim Teras Narang

“Saya melihat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, belum sanggup menyelesaikan konflik-konflik agraria,”Palangka Raya (ANTARA) – Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menyatakan bahwa pihaknya di DPD RI, termasuk pada saat dirinya melaksanakan reses ke sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, sering mendapat informasi maupun keluhan terkait terjadinya konflik agraria antar masyarakat & perusahaan serta negara.

Pernyataan itu dihinggakan Teras saat jadi pengantar kunci di Webinar bertema Tanah & Sumber Daya Alam dalam Otonomi Daerah terkini, yg dilaksanakan Pusat Kajian Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, di Jakarta, Jumat.

“Saya melihat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, belum sanggup menyelesaikan konflik-konflik agraria,” ucap Teras pada saat Webinar yg turut dihadiri Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra.

Menurut senator asal Kalimantan Tengah itu, Perpres No 86/2018 semestinya jadi peluang dalam memberikan kepastian & penyelesaian kepada masalah agraria ataupun kepemilikan lahan, baik di masyarakat, perusahaan, badan hukum maupun lainnya. Hanya, belum finalnya permasalahan tata ruang di sejumlah daerah di Indonesia, terkhusus di Provinsi Kalimantan Tengah, menciptakan keberadaan Perpres itu memiliki titik lemah dalam konflik agraria.

Teras mengatakan permasalahan tata ruang memang tidak sepenuhnya berada di Kementerian ATR/BPN RI, tetapi juga di Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK). Alhasil, penyelesaian masalah tata ruang hingga sekarang ini tak kunjung tuntas.

Baca juga: KSP pastikan penyelesaian konflik agraria berjalan cepat
Baca juga: Komnas HAM: Konflik agraria akibat pembangunan masih terus terjadi
“Saya berharap, webinar ini dapat memberi pemahaman dalam rangka mengurangi sengketa yg menyangkut pertanahan & tata ruang,” mengatakan Teras Narang yg merupakan Pendiri PUSKOD UKI.

Sementara itu, Wamen ATR/BPN Surya Tjandra saat jadi pemateri utama menyatakan, pihaknya memiliki hampir 400 kantor perwakilan yg tersebar di hampir seluruh Indonesia, terkecuali di Provinsi Kalimantan Utara. Sebanyak 400 kantor perwakilan itu selain mengerjakan pendataan & pengurusan kepemilikan lahan, juga bertugas membangun komunikasi dengan pemerintah daerah.

“Permasalahan yg sering terjadi, diperlukan komunikasi yg intensif antar kantor perwakilan ATR/BPN dengan pemda. Ini gampang diucapkan, tetapi susah dieksekusi,” mengatakan dia.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN RI terus berupaya menyelesaikan semua agenda & perintah dari Presiden Joko Widodo terkait pertanahan & tata ruang.

“Mari bersama bergandengan tangan supaya bagaimana reforma agraria benar-benar lebih bermanfaat bagi masyarakat,” mengatakan Surya.

Webinar yg dilaksanakan PUSKOD UKI itu juga turut menghadirkan Ketua PusKAH FHUP & Waka Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Dr Kuthi Tridewiyanti sebagai pemateri, Pengajar Pasca Sarjana Fakultas Hukum UKI & Sekretaris Eksekutif PUSKOD UKI Dr Hendri Jayadi Pandingan sebagai penanggap, serta lainnya.

Baca juga: Moeldoko: Kebijakan Satu Peta cegah korupsi & konflik agrariaBaca juga: Pemerintah gandeng ormas sipil percepat penyelesaian konflik agraria

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2371054/teras-sampaikan-masalah-konflik-agraria-ke-wamen-atr-bpn

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *