oleh

Teras Narang: Kecamatan tak perlu malu ungkap masalah di desa

-Umum-1 views

Anggota DPD, Agustin Teras Narang, saat mengerjakan reses perseorangan melalui daring di Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Senin (15/2/2021). ANTARA/HO-Tim Teras Narang

Kuala Pembuang (ANTARA) – Anggota DPD, Agustin Teras Narang, mengingatkan sekaligus mengajak seluruh aparatur kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah, supaya tidak malu & menutup-nutupi kondisi maupun permasalahan yg terjadi di pedesaan setempat.

beincash

“Adanya pandemi Covid-19 menciptakan banyak program pemerintahan tidak terlaksana & menimbulkan permasalahan di berbagai sektor hampir di seluruh wilayah di Indonesia,” mengatakan dia, saat reses perseorangan secara daring di Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Senin.

“Jadi, tak perlu malu menyampaikan yg sebenarnya terjadi di desa. Memang semua wilayah mengalaminya. Tinggal bagaimana kita menciptakan berbagai terobosan & perkembangan dalam menyelesaikan permasalahan yg terjadi di masing-masing desa,” katanya.

Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu menyebut, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten dalam mengerjakan pembinaan & memajukan desa maupun kelurahan yg ada di wilayah setempat.

Baca juga: BPTP: Saat ini medan tempur pembangunan pertanian di kecamatan

Ia mengakui keberadaan pandemi Covid-19 menciptakan kerja seluruh perangkat pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk kecamatan maupun desa jadi lebih sulit. Hanya, kondisi harus dijadikan tantangan sekaligus peluang untuk mengerjakan perkembangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

“Seperti yg dihinggakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, sekarang ini tidak dapat lagi bersikap biasa-biasa saja, tetapi harus yg luarbiasa. Jadi, mari berinovasi & mengerjakan berbagai terobosan dalam menolong memajukan pembangun, khususnya menciptakan desa mandiri, bahkan unggul,” mengatakan Narang.

Dalam reses perseorangan itu, dia juga menyampaikan informasi terkait Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Di mana peraturan pemerintah itu akan memberi ruang kepada program perkebunan plasma bagi pemegang Hak Guna Usaha.

Baca juga: Pemkot Bandung prioritaskan 11 kecamatan untuk PPKM skala mikro

Ia mengatakan program ini akan memberi porsi bagi masyarakat dalam wilayah HGU yg dimaksud. Dengan begitu, harapannya masyarakat di wilayah HGU mendapatkan pengawalan dari semua pihak & mendorong supaya setiap investasi benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sekitar.

“Jadi, perlu ada program bersama terkait peningkatan kapasitas & kualitas Sumber Daya Manusia yg didukung oleh pelaku usaha & pemerintah daerah,” mengatakan dia.

Reses perseorangan secara daring ini tidak cuma dilakukan di Kecamatan Hanau, tetapi juga Desa Pembuang Hulu I, Desa Derangga & Desa Pembuang Hulu II. Di daring itu, Teras Narang mendapatkan banyak aspirasi sekaligus permintaan supaya diperjuangkan di pemerintah pusat.

Baca juga: Pemkot Bandung minta kecamatan berkoordinasi usulkan karantina wilayah

Aspirasi yg dihinggakan yakni, 70 persen wilayah di Desa Derangga masih masuk kawasan hutan yg menciptakan warga setempat kesulitan mengurus pembuatan sertifikat hak milik atas tanah. Kemudian permasalahan pertanian yg kurang akan irigasi, sehingga diperlukan alat berat supaya memudahkan masyarakat dalam bertani.

Perusahaan akbar swasta (PBS) di bidang perkebunan kelapa sawit juga diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan aparatur desa & masyarakat dalam memajukan pembangunan. Mulai dari PBS ikut menolong memperbaiki jalan hingga membeli buah kelapa sawit dari kebun warga, serta aspirasi lainnya.

“Saya sudah mencatat berbagai aspirasi tersebut & akan dihinggakan ke berbagai pihak terkait,” mengatakan dia.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2001257/teras-narang-kecamatan-tak-perlu-malu-ungkap-masalah-di-desa

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *