oleh

Teras ajak masyarakat Kalteng manfaatkan lahan cegah direbut mafia

Slot SimakNews.com – Teras ajak masyarakat Kalteng manfaatkan lahan cegah direbut mafia,

Anggota DPD, Agustin Teras Narang, saat berdiskusi secara daring dengan Kepala BPN Palangka Raya, Budhy Sutrisno, Senin (5/7/2021). ANTARA/HO-Tim Teras Narang

Palangka Raya (ANTARA) – Anggota DPD, Agustin Teras Narang, mengajak masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Palangka Raya, untuk mengelola & manfaatkan lahan miliknya, supaya tidak terjadi konflik akibat tumpang tindih kepemilikan, khususnya untuk mencegah tahan-tanah mereka itu direbut mafia tanah.

“Informasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palangka Raya, hampir semua lahan atau tanah kosong di kota ini bermasalah akibat tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” mengatakan Narang dalam keterangannya yg diterima di Palangka Raya, Senin.

Baca juga: Komisi II DPR catat secara nasional ada 1.700 laporan mafia tanah

Selain itu, lanjut dia, informasi dari BPN Palangka Raya, masyarakat yg memiliki lahan lebih cenderung terfokus fokus pada pengurusan sertifikat kepemilikan tetapi tidak mengerjakan optimalisasi aset alias pendayagunaan lahannya. Kondisi itu bukan cuma menciptakan penguasaan lahan menghasilkan produktivitas, namun juga rawan terjadi klaim-klaim kepemilikan oleh mafia tanah kepada lahan yg kosong & belum dikelola itu.

“Itu beberapa informasi yg saya terima saat berjumpa & berdiskusi secara daring dengan kepala BPN Palangka Raya. Itulah kenapa saya mengajak masyarakat di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangka Raya, memanfaatkan atau mengelola lahan miliknya. Jangan dibiarkan kosong,” ucapnya.

Baca juga: Akademisi dorong Kapolri konsisten memberantas mafia tanah

Anggota dari Kalimantan Tengah yg tergabung di Komite 1 DPD itu sedang berkonsentrasi dalam program Presiden Jokowi yg berkaitan dengan pertanahan. Apalagi pertanahan ini erat kaitannya dengan isu tata ruang yg juga tak lepas dari perhatian DPD periode 2019-2024.

Ia mengatakan DPD mencatat banyak persoalan terkait pertanahan terjadi di Riau, Jambi,Sumatera Utara, Papua, termasuk di Kalimantan Tengah. Persoalannya pun tidak sederhana, karena menyangkut tumpang tindih aturan serta tidak selarasnya penataan sejak dari masa-masa lalu hingga kini.

“Persoalan di Kalimantan Tengah juga punya sejarah panjang. Secara jujur saya akui, berat menuntaskan isu tata ruang di Kalimantan Tengah. Walau saya berhasil mendorong terbitnya Perda Nomor 05/2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalteng, tetapi perda itu tidak sempurna,” mengatakan Narang yg pernah jadi gubernur Kalimantan Tengah ini.

Baca juga: Kejaksaan ajukan kasasi kepada vonis bebas terdakwa mafia tanah

Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu menyebut, terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan pada 2012 & 2018, menimbulkan permasalahan yg cukup rumit. Sebab, SK Menteri Kehutanan itu menetapkan kawasan hutan Kalimantan Tengah yg sebelumnya seluas sekitar 66 persen jadi 82 persen.

Ia mengatakan kondisi itu semakin diperparah akibat adanya surat yg membatalkan Perda Nomor 08/2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Alhasil, penataan ruang jadi makin rumit lagi, terlebih banyaknya pemukiman warga yg tercatat dalam kawasan hutan, menimbulkan sulitnya menjalankan agenda pembangunan.

Baca juga: Kepala BPN gandeng Polri-Kejagung perkuat kepastian hukum pertanahan

“Melalui kesempatan ini, saya mengajak semua pihak dapat lebih jeli & arif menyelesaikan permasalahan tanah di Kalteng. Terlebih supaya kepentingan masyarakat adat juga dapat dilindungi. Sebab, adanya status hukum yg jelas atas kepemilikan atau pemanfaatan lahan, akan menghasilkan kepastian hukum & kemanfaatan serta keadilan,” mengatakan dia.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2250358/teras-ajak-masyarakat-kalteng-manfaatkan-lahan-cegah-direbut-mafia

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *