oleh

Telaah – Ramadhan Politis, kritisi narasi di Medsos

Mesin ketik jadul (Foto Antara News Bali/ed/2021)

Denpasar (ANTARA) – Dua kali Ramadhan, masyarakat Indonesia mengalami keterbatasan dalam beraktivitas akibat terpaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sejak Maret 2020 atau setahunan lebih, sehingga masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah saja secara online atau daring.

Sejatinya, Ramadhan adalah bulan yg istimewa di mata Allah Yang Maha Pencipta Kehidupan. “Puasa adalah milik-Ku,” mengatakan Allah dalam ayat suci-Nya. Jadi, selayaknya Ramadhan mendapat perlakuan istimewa pula bagi umat Islam melalui serangkaian ibadah, baik puasa, shalat, membaca Al Qur’an maupun sedekah/zakat, apalagi waktu di rumah cukup banyak.

Faktanya, era digital tidak lagi dimanfaatkan untuk membaca Al Qur’an secara digital dimana-mana maupun sedekah/zakat secara online, sehingga mencetak insan yg bertakwa dengan perilaku jujur, ikhlas, & sabar, sebagaimana tujuan mulia dari Ramadhan, melainkan Ramadhan justru diwarnai dengan narasi-narasi kontra-ketakwaan.

Ya, kemajuan teknologi justru diiringi kemunduran karakter. Buktinya, narasi-narasi yg bertebaran selama Ramadhan antara lain larangan mudik yg dimaknai secara politis, politisasi Bipang Ambawang, pendakwah NU Gus Miftah berorasi di gereja, kerumunan dalam ritual Hindu (upacara adat) versus Muslim (tarawih), kedatangan TKA China, & sebagainya.

Soal larangan mudik, medsos memang menarasikan larangan mudik sebagai kelaliman, padahal ibarat mengemudikan mobil memang tidak mudah dalam memilih: kapan tancap gas (ekonomi) & kapan injak rem (kesehatan). Kalau tancap gas saja, tentu akan rawan kecelakaan, tetapi kalau injak rem saja, tentu tidak akan jalan.

Nah, ketika mengatur antara gas & rem itulah sering saja ada potongan suasana yg dikomentari oleh penumpang, padahal sopir lebih tahu bahwa pengaturan gas-rem itu tidak sederhana, namun harus mempertimbangkan risiko keadaan atau berbasis data, supaya tidak terjadi kecelakaan atau malah tidak jalan sama sekali.

Ya, potongan-potongan suasana yg semarak di grup-grup WA sering membenturkan larangan mudik dengan kelaliman, seperti orang tua itu belum tentu hidup selamanya, kok mudik dilarang? Pintu surga itu dibuka saat Ramadhan, kok pintu perbatasan kota disekat? Begitulah potongan-potongan narasi yg seolah-olah kritik tetapi tanpa berdasar data.

Faktanya, pasien baru COVID-19 di Pulau Bali masih di atas 100 orang/hari. Idem juga di Surabaya. Pada Mei 2021, jumlah pasien COVID-19 yg menjalani karantina di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, mengalami peningkatan dua kali lipat.

“Pada bulan April, jumlah pasien COVID-19 rata-rata di bawah 20 orang. Namun, Jumat (7/5/2021), jumlah pasien COVID-19 mencapai 43 orang. Pada 1 Mei 29 orang, 5 Mei 39 orang, & 7 Mei ini sudah 43 orang,” mengatakan Kepala Asrama Haji Surabaya Sugianto (Radio ‘Suara Surabaya’, 7/5).

Kendati COVID-19 merupakan varian dari influenza, namun flu tidak hingga menciptakan pasien meninggal dunia, maka protokol kesehatan & menjaga imunitas tubuh melalui vaksin & makanan bergizi merupakan solusi penting, sehingga larangan mudik pun jadi salah satu solusi terkait protokol kesehatan yg berbasis data ilmiah, bukan berbasis medsos.

Pertimbangan berbasis data itu pula yg menjadikan penulis memiliki pengalaman dua kali berlebaran di rantau, namun lebaran tahun ini lebih longgar dibandingkan dengan tahun lalu, karena lebaran tahun lalu ditandai dengan larangan mudik dengan pengetatan wilayah antarkabupaten/kota, sedangkan lebaran tahun ini ditandai dengan larangan mudik dengan pengetatan wilayah antarprovinsi.

Narasi medsos yg juga politis tanpa berbasis data adalah soal masakan tradisional Bipang Ambawang. “Assalamu’alaikum Pak @jokowi, mhn diklarifikasi ttg oleh2 lebaran Bipang Ambawang karena itu adlh babi panggang yg jelas haram bagi muslim, apa lagi ini Idul Fitri hari raya ummat Islam, tdk elok rasanya. Apakah ini disengaja, atau karena bapak tdk tau? Tks atas jawabannya,” twit akun @Hilmi28.

Ya, Bipang Ambawang jadi “trending topik” setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) merekomendasikan makanan khas Kalimantan tersebut, seperti pidato dalam video YouTube Kementerian Perdagangan RI, 5 Mei 2021. Konteks pidato adalah ajakan kepada masyarakat berbelanja masakan secara online di Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI).

“Sebentar lagi Lebaran. Namun karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama. Nah, Bapak/Ibu/Saudara yg rindu masakan daerah atau mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Yogya, bandeng Semarang, siomay Bandung, pempek Palembang, bipang Ambawang dari Kalimantan & lain-lain tinggal pesan & makanan kesukaan akan diantar hingga ke rumah,” mengatakan Jokowi.

Nah, kalau dibaca secara konteks (berita lengkap), maksud dari pernyataan Kepala Negara adalah produk lokal harus diutamakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat kecil dari sektor UMKM, karena Presiden menyebut gudeg, somay, empek-empek, & masakan khas daerah lainnya, namun ada contoh masakan yg mungkin dianggap keliru yakni Bipang Ambawang, maka contoh keliru itu pun “ditembak” secara politik, padahal targetnya adalah ekonomi/UMKM.

Potongan narasi
Begitulah medsos dalam mengambil potongan-potongan narasi yg viral dengan “tembakan” politis, baik soal kebijakan larangan mudik hingga masakan tradisional, bahkan narasi yg di-medsos-kan selama Ramadhan pun sudah menjurus ke arah SARA, seperti potongan foto ritual agama Hindu di Bali.

Ahmad Yani Kopong dalam akun Facebook-nya menulis “Acara ini berlangsung SELASA 4 MEI 2021….PAHAM ???? Telah berlangsung acara ngiring Pralingga Ida Bethara & Pelawatan Ida Ratu Ayu dari Pura Puseh menuju ke Pura Dalem Penataran, setelah sore tadi berlangsung Pujawali di Pura Puseh Desa Legian, Selasa (4/5)”. Nah, potongan fakta itu dikomentari: mudik dilarang, takbiran dilarang, tetapi kalo acara non-Islam justru boleh, padahal mayoritas Muslim.

Seorang anggota Polsek Kuta mengakui upacara itu memang tidak ada izin dari kepolisian, namun cuma izin dari desa adat & satgas. “Sebenarnya, kerumunan itu juga tidak se-ramai dalam foto. Peserta upacara sudah dikurangi jadi seperempat-nya. Hanya saja, foto di FB itu dibidik dari belakang & pas jalan di medan jalan yg sempit, sehingga kelihatan seperti banyak orang,” mengatakan polisi itu.

Akhirnya, narasi SARA pun dibalas dengan narasi SARA juga, yakni tayangan Shalat Tarawih di Aceh yg juga bersifat kerumunan tetapi tidak dilarang, bahkan tidak jauh berbeda dengan upacara Hindu di Kuta-Bali yg tanpa jaga jarak & ada yg tanpa masker. Ya, politisasi medsos soal mudik & larangan mudik pun “melukai” hubungan Hindu-Muslim dalam suasana Ramadhan yg religius ini.

Tidak cuma hubungan antar-agama, namun hubungan antar-negara juga diseret medsos dalam kaitan mudik atau kerumunan, seperti kedatangan 157 Warga Negara Asing (WNA) yg tiba di Indonesia dari Guangzhou, China, dengan pesawat China Southern Airlines CZ387 (regular flight) dari Guangzhou pukul 05.00 WIB. Mereka didampingi tiga WNI.

“Seluruh WNA sudah memenuhi aturan keimigrasian dengan tipe visa & kegiatan yg sesuai dengan Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020 yaitu untuk kegiatan bekerja (TKA/tenaga kerja asing), bukan untuk kunjungan wisata,” mengatakan Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting melalui keterangan tertulis yg diterima di Jakarta (8/5/2021).

Hingga saat ini, larangan masih berlaku untuk WNA dengan tujuan wisata. Selain itu, semua penumpang juga sudah mendapatkan rekomendasi clearence oleh pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan.

Potongan narasi medsos yg juga ramai selama Ramadhan, meski tidak ada kaitan langsung dengan mudik adalah
pendakwah Nahdlatul Ulama (NU) KH Miftah Maulana Habiburrahman atau yg akrab disapa Gus Miftah, yg mendapat undangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk menyampaikan orasi kebangsaan di sebuah gereja. Soal ceramahnya yg viral itu, Gus Miftah juga sudah memberikan klarifikasi di akun instagramnya terkait kedatangannya.

“Assalamu’alaikum, kemarin rame karena ceramah saya di gereja, padahal kemarin, saya diajak pak Gubernur, saya diminta orasi kebangsaan soal kerukunan. Bukan ibadah, jadi hal wajar karena dalam rangka menjaga hubungan dengan sesama anak bangsa. Itu peresmian gereja maka saya bilang, silaturrahmi kita dengan Tuhan ya sholat, silaturrahmi kita dengan kanjeng Nabi ya sholawat, silaturrahmi kita dengan sesama anak bangsa ya Pancasila,” ucap Gus Miftah dalam unggahan videonya, Selasa (4/5/2021).

Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU Kiai Mahbub Maafi mengatakan apa yg dilakukan Gus Miftah cuma sebatas hadir dalam peresmian gereja & tidak ada masalah. Memang, beberapa pandangan ulama berbeda dalam hukum masuk gereja atau tempat ibadah agama lain.

“Jadi, pendapat dari para ulama bermacam-macam. Ada yg katakan makruh, boleh, boleh dengan izin, bahkan ada yg membolehkan mengerjakan shalat di sana. Soal Gus Miftah, tetap tidak ada masalah, sebab dia cuma datang di peresmian gereja,” ujarnya.

Namun, Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Australia & Selandia Baru Gus Nadirsyah Hosen meluruskan maksud dari fatwa “Hukum Masuk Gereja adalah Kafir” dari buku karya Pendiri NU Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy’ari yg diviralkan seorang Ustadz dalam ceramah dengan mengutip kitab “Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah” karya Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari.

Ustadz itu menyebut Hadratus Syekh sudah mengharamkan & menyatakan kafir mereka yg masuk ke gereja. “Dalam kitab ‘Al-Anwar’ bahwa dipastikan atas kekafirannya orang yg mengeluarkan ungkapan-ungkapan yg menyesatkan umat, & juga orang yg mengkafirkan para sahabat. Dan juga, orang yg mengerjakan pekerjaan yg tidak dilakukan, kecuali oleh orang-orang kafir, seperti sujud kepada salib & api, berjalan ke gereja bersama jamaah gereja, memakai baju pastor, & lain-lain. Begitu juga orang yg mengingkari keberadaan Mekkah, Ka’bah, & Masjidil Haram,” katanya.

Menurut Gus Nadir, larangan yg dimaksud oleh Hadratus Syekh itu adalah mereka yg ikut ibadah kaum salib, bergabung bersama jemaat mereka, & turut memakai atribut keagamaan mereka. “Jadi frase ‘berjalan ke gereja’ dalam teks di atas tidak dapat dibaca ‘masuk ke gereja’, tetapi harus dibaca keseluruhan konteksnya, yaitu bukan sekadar berjalan atau masuk ke gereja, tetapi bergabung bersama jemaat mereka dalam hal ibadah maupun memakai atribut keagamaan,” jelasnya.

Artinya, Ramadhan 2021 yg masih berada dalam cengkeraman COVID-19 agaknya bukan lagi memberikan banyak waktu untuk fokus beribadah dalam “bulan istimewa” yg penuh kemuliaan, melainkan justru terjebak dalam digitalisasi yg sifatnya “sepotong-potong” yg justru menggiring pada liberalisme, radikalisme, & politisasi, karena itu medsos perlu dikritisi dengan tiga “pisau” yakni narasumber/ahli, matan/referensi-rujukan, & utuh/bukan sepotong.

Baca juga: Gus Miftah ingatkan masyarakat supaya memposting hal penting di medsos

Baca juga: Mengendalikan emosi saat berpuasa

Baca juga: Langkah tumbuhkan kebiasaan baik di media sosial selama Ramadhan

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2148302/telaah-ramadhan-politis-kritisi-narasi-di-medsos

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *