oleh

Solusi sampah dari “political will state” & “political will society”

-Umum-1 views

Gunungan sampah di bantaran Kali CBL Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (Foto: Pradita Kurniawan Syah)

Jakarta (ANTARA) – Biological antropologis asal Inggris Piers D. Mitchell dalam bukunya berjudul Sanitation, Latrines and Intestinal Parasites in Past Populations pada 2015 menemukan bahwa bangsa Mesopotamia bahkan sebelum penemuan tulisan sudah mengpakai toilet & mengelola sampah dengan efektif.

beincash

Peradaban antik yg jadi asal sejarah yg letaknya diperkirakan di atas wilayah Irak itu jadi cermin ada fenomena kemunduran masyarakat urban saat ini dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah yg baik.

Di Indonesia sendiri, misalnya, pekerjaan rumah terkait permasalahan sampah masih sangat banyak, terlebih sebagaimana catatan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, jumlah timbunan sampah nasional pada 2020 mencapai 67,8 juta ton.

Jika bangsa ini tidak mengerjakan kebijakan & upaya-upaya luar biasa (“extraordinary effort”) atau cuma sebatas “business as usual” maka diperkirakan pada tahun 2050 komposisi sampah di Tanah Air akan lebih dari dua kali lipat.

Semua sudah menyadari bahwa sampah adalah tentang peradaban, bukan semata menciptakan lingkungan bersih dari kotoran melainkan mengelola-nya dengan bijak.

Oleh karena itu solusi masalah sampah sejati-nya berhenti pada persoalan “political will state” didukung dengan “political will society”.

Maka sampah adalah masalah bersama yg butuh keberpihakan politis bukan semata dari satu pihak melainkan seluruh elemen pembentuk negara.

Jika ditilik lebih dalam, permasalahan utama dalam penanganan sampah di Indonesia terletak pada rendahnya tingkat kolektibilitas.

Hingga kini, daerah-daerah yg sampahnya ter-cover itu cuma 39 persen. Sementara 61 persen wilayah Indonesia belum terlayani sistem angkutan.

Swasta Terlibat
Banyak yg kemudian menyadari bahwa sampah bukan persoalan yg dapat diselesaikan dalam semalam.

Sebagaimana dihinggakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI) Saut Marpaung, dalam sebuah webinar virtual dengan tema “Kemitraan Pengelolaan Sampah” yg digelar baru-baru ini, perlu adanya keterlibatan pihak swasta untuk menolong pengelolaan sampah di 61 persen wilayah yg belum ter-cover di Indonesia.

Pada kenyataannya memang daur ulang sampah juga tidak dapat diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini. Karena, daur ulang itu pada dasarnya cuma sanggup mengurangi sekitar 40 persen saja dari sampah yg ada. Begitu juga dengan bank sampah, cuma sanggup mengurangi sampah 10-20 persen.

Maka dalam perkembangannya pun penting untuk dilakukan pemilahan sampah dari sumbernya seperti dari rumah, restoran, rumah sakit, hotel, & lain-lain. Hal itu semata bertujuan supaya tidak semua sampah itu terangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Kenyataan mengejutkan terjadi di lapangan ketika banyak TPA saat ini sedang berada dalam ancaman krisis lahan.

Hal itu dapat terlihat dari TPA yg sudah penuh dengan sampah, bahkan hingga menjulang tinggi seperti gunung. Dimana-mana semua dapat melihat hampir semua TPA tidak punya lahan lagi untuk menampung kapasitas sampah yg terus bertambah seiring waktu.

Oleh karena itu, sudah saatnya mendorong semua pemda untuk menyusun perencanaan jangka pendek dalam mengolah sampahnya supaya tidak sering diarahkan ke TPA.

Sebenarnya memang persoalan sampah ini tidak boleh cuma dibebankan kepada produsen saja. Hal itu mengingat permasalahan sampah itu yg begitu kompleks.

Dan yg terpenting bahwa tugas utama dalam mencari solusi permasalahan sampah ini sebetulnya ada di pundak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Seperti, misalnya, pemerintah yg harus mengalokasikan anggaran lebih akbar untuk pengelolaan sampah.

Hal ini jadi bukti sebuah keberpihakan dalam “political will state”.

Baca juga: Bekasi gandeng penegak hukum tutup sampah ilegal CBL

Baca juga: Walhi NTB nilai “zero waste” program setengah hati

Sebab hingga saat ini dapat dilihat sebuah kecenderungan dimana masih belum ada standar anggaran yg sebenarnya dibutuhkan untuk dapat mengatasi masalah sampah khususnya untuk membangun infrastruktur & tempat-tempat koleksi sampah.

Misalnya, untuk cara yg paling gampang adalah memberdayakan bumdes-bumdes melalui dana desanya membeli angkutan transportasi untuk mengangkut sampah ke rumah-rumah.

Sehingga, warga desa tidak lagi membuang sampah ke lingkungan atau membakar-bakar sampah bahkan membuang sampah ke sungai.

Ketua Bank Sampah Patriot Bekasi, Endang juga setuju bahwa untuk pengelolaan sampah ini perlu kolaborasi dari semua pemangku kepentingan.

Kata Endang, sampah ini harus dipilah mulai dari rumah. Sayangnya, dia melihat monitoring di lapangan kurang kontinyu dilakukan.

Memang dalam praktiknya, perlu ada monitoring secara terus-menerus dalam soal sampah bahkan kalau diperlukan ada “punishment” & “reward” yg diberikan.

Dalam kaitan dengan itu, perlu adanya perubahan paradigma masyarakat dalam pengelolaan sampah di Indonesia sebagai bukti adanya “political will society”.

Menjadi Tradisi
Pengelolaan sampah adalah soal membangun tradisi, karena sampah akan terus ada selama peradaban manusia ada.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian, Atong Soekirman, mengatakan dalam soal sampah ke depan perlu membangun sebuah kebiasaan atau habit untuk mengelola sampah ini dari awal bagi masyarakat Indonesia.

Artinya, mulai dari tingkat pendidikan usia dini perlu adanya program pendidikan bagaimana cara pengolahan sampah yg baik & benar.

Selain masyarakat & pemerintah, industri juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah.

Baca juga: 436 meter kubik sampah diangkat dari pintu air & jembatan

Baca juga: Ketua DPRD Bali-Wali Kota Surabaya jajaki kerja sama penanganan sampah

Beberapa pemangku kepentingan “stakeholder” termasuk perusahaan swasta sudah mulai memiliki perhatian spesifik soal sampah di antaranya perusahaan air minum AQUA yg sudah mengpakai konsep “reuse” untuk botol kemasannya. Hal ini perlu diapresiasi & direplikasi lebih jauh oleh entitas bisnis yg lain.

Selain itu ada pula salah satu contoh daerah yg berhasil mengelola sampahnya dengan baik & pantas ditiru oleh daerah-daerah lainnya, yakni Kabupaten Lamongan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Anang Taufik, menyampaikan setiap bulan Kabupaten Lamongan dapat mengurangi sampah yg ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari 1.200 ton jadi 500 ton pada tahun 2020 lalu.

Mereka dapat mengelola sampah di daerah itu berkat perjuangan & kepedulian bersama. Tidak cuma pemerintah, tetapi juga masyarakat & semua pihak-pihak terkait.

Maka benar bahwa solusi sampah itu terletak pada dua hal yakni kemauan pemerintah & masyarakat untuk sama-sama menemukan jalan terbaik dalam pengelolaannya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2000517/solusi-sampah-dari-political-will-state-dan-political-will-society

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *