oleh

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Slot SimakNews.com – SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya,

Online – Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE) resmi ditandatangani.

Penandatanganan SKB ini dilakukan Menteri Komunikasi & Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, & Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, & Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Menko Polhukam mengatakan, pedoman ini diharapkan dapat memberikan proteksi masyarakat.

“Sambil menunggu revisi terbatas, pedoman implementatif yg ditandatangani tiga menteri & satu pimpinan lembaga setingkat menteri dapat berjalan & dapat memberikan proteksi yg lebih maksimal kepada masyarakat,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu sore.

Mahfud mengatakan, pedoman ini dibuat tak lama setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, mulai kepolisian, Kejaksaan Agung, Kemenkominfo, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), korba, terlapor, hingga pelapor.

Pada prinsipnya, tegas Mahfud, pedoman ini merespons suara masyarakat bahwa UU ITE itu kerap memakan korban karena mengandung pasal karet, kriminalisasi, & diskriminasi.

Dapatkan informasi, inspirasi & insight di email kamu. Daftarkan email Karena itu, pihaknya kemudian mengeluarkan dua keputusan yaitu revisi terbatas & pembuatan pedoman implementasi.

“Di tengah suasana pandemi yg meningkat, kami tetap melaksanakan tugas kenegaraan & tata pemerintahan, tadi kami berempat, saya Menko Polhukam, Menkominfo, kemudian Jaksa Agung, kemudian Kapolri, menindaklanjuti keputusan rapat kabinet internal tanggal 8 Juni 2021 kemarin,” mengatakan Mahfud.

“Yang memutuskan tentang, satu, rencana revisi terbatas UU ITE, kemudian yg kedua tentang pedoman implementasi beberapa pasal UU ITE, pasal 27, 28, 29, 36,” sambung Mahfud.

Berikut lampiran SKB Pedoman Implementasi UU ITE:

a. Pasal 27 ayat (1)

Fokus pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau menciptakan dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja menciptakan publik dapat melihat atau mengirimkan kembali konten tersebut.

b. Pasal 27 ayat (2)

Fokus pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, & menciptakan dapat diaksesnya konten perjudian yg dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 27 ayat (3)

Fokus pasal ini adalah:

(1) Pada perbuatan yg dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/menciptakan dapat diaksesnya informasi yg muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.

(2) Bukan sebuah delik pidana kalau konten berupa penghinaan yg kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga kalau kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

(3) Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yg melaporkan, & bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
(4) Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kalau konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yg bersifat tertutup atau terbatas.

(5) Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

d. Pasal 27 Ayat (4),

Fokus pasal ini adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum & dihinggakan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.

e. Pasal 28 ayat (1),

Fokus pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan berita dusta dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring & tidak dapat dikenakan kepada pihak yg mengerjakan wanprestasi dan/atau mengalami force majeur. Merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita dusta harus dihitung & ditentukan nilainya.

f. Pasal 28 ayat (2)

Fokus pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi yg menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kepada individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yg dilarang, kecuali yg disebarkan itu dapat dibuktikan.

g. Pasal 29

Fokus pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yg ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda & merupakan delik umum.

h. Pasal 36

Fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, & bukan pula kerugian yg bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.(kompas.com)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *