oleh

Skala prioritas bahas RUU capai target Prolegnas 2021

Dokumentasi – Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) menerima dokumen dari Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas (kanan). Dalam rapat paripurna tersebut Badan Legislasi DPR memberikan laporan mengenai Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

Jakarta (ANTARA) – DPR RI akhirnya menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, setelah pembahasannya berlangsung selama tiga masa persidangan.

beincash

Dari 33 RUU yg ada di Prolegnas Priortas 2021, sebanyak 20 RUU sudah ada dalam Prolegnas Prioritas 2020 yg tidak dapat diselesaikan di tahun 2020, dipindahkan ke tahun 2021 untuk diselesaikan.

Sebanyak 20 RUU tersebut yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; RUU tentang Energi Baru & Terbarukan; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; RUU tentang Pengawasan Obat & Makanan; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; RUU tentang Masyarakat Hukum Adat; RUU tentang Profesi Psikologi (Judul RUU berubah jadi RUU tentang Praktik Psikologi); RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol; RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama & Simbol Agama.

RUU tentang Pelindungan Data Pribadi; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat & Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah).

RUU tentang tentang Ibu Kota Negara (Omnibus Law); RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila); RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; & RUU tentang Daerah Kepulauan.

Baca juga: Menimbang efektifitas Prolegnas Prioritas 2021

Baca juga: RUU PKS masuk prolegnas 2021 beri sinyal positif upaya lawan KBGO

Dari 33 RUU tersebut, ada beberapa RUU yg jadi sorotan publik & sudah berproses dalam proses pembahasan, antara lain:

1. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)

Awalnya, RUU P-KS merupakan usul inisiatif Komisi VIII DPR yg masuk dalam Prolegnas 2020, namun saat evaluasi Prolegnas pada Juni 2020, RUU tersebut dikeluarkan dari daftar Prolegnas.

Beberapa kalangan menilai RUU tersebut bukan cuma mempermasalahkan kekerasan seksual yg sudah masuk dalam kategori darurat, namun justru mengaitkannya dengan isu seks & hubungan sesama jenis.

Saat ini RUU P-KS masuk dalam daftar Prolegnas 2021, & ada lima fraksi yg sangat mendukung RUU tersebut yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Golkar, & Fraksi PKB.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menilai ada sekitar 6 poin krusial dalam RUU tersebut, pertama, terkait definisi “hasrat seksual” yg terdapat dalam Pasal 1 RUU P-KS yg harus benar-benar didefinisikan secara lebih arif, bijaksana, & tepat.

Kedua, dalam Pasal 12 terkait pelecehan fisik & non-fisik, yg mengenai “sweeping” sehingga harus dibicarakan tentang prosedur kontrol masyarakat. Misalnya, dalam beberapa kasus ketika seorang ketahuan berzina, lalu yg bersangkutan ditelanjangi & dibawa keliling kampung, itu yg dipertanyakan apakah itu tindakan beradab.

Karena itu Baleg mengusulkan adanya pendekatan berbasis sosiokultural dalam mengatur ketentuan dalam pasal 12 tersebut.

Ketiga, Pasal 15 tentang pemaksaan aborsi, yg dianggap sebagai “pintu masuk” legalisasi aborsi, karena itu perlu didiskusikan bagaimana bentuknya.

Poin krusial keempat adalah terkait pemaksaan perkawinan yg diatur dalam Pasal 17 RUU P-KS yg dikhawatirkan terjadi benturan pandangan di masyarakat. Kelima, dalam Pasal 18 terkait pemaksaan pelacuran, kalau anggota Baleg yg menolak mengatakan kalau ada pemaksaan pelacuran maka artinya sepakat dengan legalisasi prostitusi.

Baca juga: DPR setujui 33 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2021

Baca juga: Rapat Paripurna DPR setujui Prolegnas Proritas 2021

Poin keenam, dalam Pasal 19 tentang perbudakan seksual, yg terkait dengan rekanan perkawinan sehingga harus meletakan-nya secara “clear and clean”, mana yg jadi domain privat & publik.

Saat ini RUU P-KS sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai kalangan seperti Komisi Nasional Antikekerasan kepada Perempuan (Komnas Perempuan) & The Body Shop Indonesia.

2. RUU Otonomi Khusus Papua

Dalam Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 pada Rabu (10/2) sudah diambil keputusan pembentukan Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Pansus tersebut berisi 30 orang anggota dari 9 fraksi, terdiri dari F-PDIP 7 orang, F-Golkar 4 orang, F-Gerindra 4 orang, F-NasDem 3 orang, F-PKB 3 orang, F-Demokrat 3 orang, F-PKS 3 orang, F-PAN 2 orang, & F-PPP 1 orang.

Dalam perkembangannya, Rapat Pansus pada Selasa (30/3) sudah menetapkan unsur pimpinan yg terdiri dari Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun (F-PDI Perjuangan) dengan didampingi tiga Wakil Ketua yaitu Agung Widyantoro (F-Partai Golkar), Yan Mandenas (F-Gerindra), & Marthen Douw (F-PKB).

Pemilihan & penetapan pimpinan Pansus Otsus Papua tersebut sempat tertunda karena pada Rapat Internal Pansus pada Rabu (17/3), fraksi-fraksi belum mencapai kesepakatan sehingga pengambilan keputusan harus ditunda.

Namun rapat pansus pada Selasa (30/3), sebanyak 9 fraksi sudah menyepakati nama-nama Pimpinan Pansus Otsus Papua.

Dalam revisi UU Otsus yg diajukan pemerintah itu, ada dua poin krusial yg jadi sorotan yaitu perdana terkait besaran anggaran yg akan diberikan kepada Papua & Papua Barat; kedua terkait penambahan kewenangan pemekaran wilayah.

Terkait anggaran ada dalam Pasal 34, sedangkan mengenai penambahan kewenangan pemekaran wilayah diatur dalam Pasal 76.

Dalam UU nomor 21/2001 Pasal 34 ayat 3 huruf (c) angka 2 disebutkan bahwa “Penerimaan spesifik dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yg besarnya setara dengan 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yg khususnya ditujukan untuk pembiayaan pendidikan & kesehatan”.

Pasal 34 ayat 3 huruf (c) angka 3 disebutkan “Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yg besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yg khususnya ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur”.

Dalam draf RUU revisi UU Otsus, usulan dana otsus untuk Papua & Papua Barat naik dari 2 persen jadi 2,25 persen dari DAU.

RUU Otsus Pasal 34 ayat 3 huruf (e) disebutkan bahwa “penerimaan spesifik dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yg besarnya setara dengan 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, yg terdiri atas, pertama, penerimaan yg bersifat biasa setara dengan 1 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional; & kedua, penerimaan yg sudah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan setara dengan 1,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, yg khususnya ditujukan untuk pembiayaan pendidikan & kesehatan.

Selain itu, terkait kewenangan pemekaran wilayah, yg sebelumnya diatur cuma satu ayat, saat ini dijabarkan hingga tiga ayat.

Dalam UU 21/2001 Pasal 76 disebutkan bahwa “Pemekaran Provinsi Papua jadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP & DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia & kemampuan ekonomi & perkembangan di masa datang”.

Aturan pemekaran tersebut direvisi dalam draf RUU Otsus jadi tiga ayat, yg disebutkan dalam Pasal 76 yg berbunyi:

Pasal 76
(1) Pemekaran daerah provinsi jadi provinsi-provinsi dapat dilakukan atas persetujuan MRP & DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumberdaya manusia & kemampuan ekonomi & perkembangan di masa datang.

(2) Pemerintah dapat mengerjakan pemekaran daerah provinsi jadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, & kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumberdaya manusia & kemampuan ekonomi & perkembangan di masa datang.

(3) Pemekaran daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah.

Keberadaan Pasal 76 ayat 2 & ayat 3 yg kemudian banyak dikritisi banyak kalangan karena dinilai pemerintah pusat bersifat otoritatif dalam pembentukan atau pemekaran wilayah tanpa melibatkan MRP & DPRP.

3. RUU Kejaksaan

Revisi UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan merupakan usul inisiatif Komisi III DPR RI yg prosesnya saat ini sudah disetujui Baleg DPR untuk diharmonisasi.

Persetujuan Baleg tersebut diambil dalam rapat Baleg pada Kamis (25/3) dengan menghadirkan Pimpinan Komisi III DPR. Dalam rapat tersebut terungkap beberapa poin revisi UU Kejaksaan.

Pertama, penyempurnaan rumusan terkait kepegawaian & delegasi pengaturannya lebih lanjut serta norma masa transisi yg diatur pada angka 11 Pasal 7A, angka 45 pasal 39A, angka 46 Pasal 41.

Kedua, penyempurnaan rumusan terkait dengan syarat usia minimum untuk diangkat jadi jaksa yg diatur pada angka 14 Pasal 9. Ketiga, penyempurnaan rumusan terkait gaji, tunjangan & hak-hak lainnya pada Pasal 17.

Keempat, penyempurnaan rumusan mengenai persyaratan usia untuk diangkat jadi Jaksa Agung yg diatur pada angka 26 Pasal 20. Kelima, penghapusan rumusan pasal 30 terkait dengan kewenangan jaksa, kembali ke rumusan sebagaimana diatur dalam UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Dan terakhir penambahan rumusan terkait penggunaan tanda nomor kendaraan bagi jaksa pada angka 38 Pasal 34b.

Fraksi PAN memberikan catatan terkait poin-poin krusial RUU Kejaksaan, perdana terkait kewenangan penyelidikan & penyidikan Jaksa. Misalnya tugas & kewenangan Jaksa tidak cuma sebagai Penuntut Umum (Pasal 1 angka 1), tetapi juga mengerjakan wewenang Penyelidikan (Pasal 30 C) & Penyidikan (Pasal 30 huruf d).

Padahal Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pokoknya dengan tegas menyebutkan bahwa Jaksa merupakan Penuntut Umum, sedangkan tugas penyelidikan & penyidikan dilakukan oleh Kepolisian.

Lalu terkait kewenangan penyadapan yg diatur dalam Pasal 30 huruf (e) RUU Kejaksaan, menyebutkan bahwa di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas & wewenang mengerjakan penyadapan & menyelenggarakan pusat pemantauan.

Penyadapan dalam usaha penertiban & ketenteraman biasa dikhawatirkan akan melanggar jaminan, proteksi & kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, terkait Pasal 35 huruf a disebutkan Jaksa Agung berwenang menetapkan & mengendalikan politik hukum, sedangkan dalam UU yg lama menyebutkan menetapkan & mengendalikan kebijakan penegakan hukum.

Padahal politik hukum semestinya merupakan ranah DPR & Pemerintah bukan domain pada Jaksa Agung.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyarankan perluasan kewenangan Kejaksaan untuk penyidikan tindak pidana tertentu yg tidak cuma pada tindak pidana korupsi yaitu seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tindak pidana kehutanan, pelanggaran HAM berat & tindak pidana lainnya

Selain itu, F-PDIP menilai pengaturan penyadapan Kejaksaan perlu disajikan dengan kebutuhan pelaksanaan UU & diatur batas kewenangan-nya supaya tidak terjadi konflik antar-aparat yg berwenangan dalam mengerjakan penyadapan dalam konteks penegakan hukum maupun intelijen.

Selain itu muncul juga ide anggota Baleg DPR RI John Kenedy Azis (F-Golkar) & Bukhori (F-PKS) yg menyarankan supaya calon Jaksa Agung sebelum diangkat oleh Presiden, menjalani uji kelayakan & kepatutan di DPR RI, yg diatur dalam revisi UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Dijelaskan, pucuk pimpinan KPK & Kapolri yg memiliki tugas hampir sama dengan Kejaksaan, menjalani uji kelayakan & kepatutan di Komisi III DPR sebelum dilantik oleh Presiden.

Dari 33 RUU yg masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021, kemungkinan tidak semua dapat diselesaikan pembahasannya, pertama, karena kondisi pandemik COVID-19 yg masih melanda Indonesia sehingga dikhawatirkan kinerja DPR dalam menyelesaikan 33 RUU tersebut akan terkendala karena karena pembahasannya mengandalkan rapat virtual.

Kedua, pembahasan daftar Prolegnas Prioritas 2021 yg terlalu lama menciptakan waktu pembahasan RUU tidak dapat maksimal karena sebuah RUU belum dapat dibahas apabila Prolegnas belum disetujui dalam Rapat Paripurna DPR.

Padahal Prolegnas Prioritas 2021 sudah dibahas sejak November 2020 namun baru Maret 2021 diambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR. Padahal bulan Januari-Maret 2021 dapat dimanfaatkan untuk pembahasan RUU, namun kenyataannya waktu tersebut terbuang sia-sia.

Karena itu skala prioritas pembahasan RUU harus jadi poin utama sehingga perlu dipertimbangkan RUU mana saja yg urgen & dibutuhkan masyarakat.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2080630/skala-prioritas-bahas-ruu-capai-target-prolegnas-2021

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *