oleh

Setjen DPD RI gelar sosialisasi SOP mikro standar pelayanan

Slot SimakNews.com – Setjen DPD RI gelar sosialisasi SOP mikro standar pelayanan,

Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar kegiatan pengenalan standar operasional prosedur (SOP) mikro standar pelayanan melalui Biro Organisasi Keanggotaan & Kepegawaian (OKK). (ANTARA/HO-DPD RI)

Jakarta (ANTARA) – Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar kegiatan pengenalan standar operasional prosedur (SOP) mikro standar pelayanan melalui Biro Organisasi Keanggotaan & Kepegawaian (OKK).

Kepala Biro OKK Fitriani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyebutkan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bagian Organisasi & Ketatalaksanaan pada Rabu, 25 Agustus 2021 secara fisik & virtual di Gedung DPD RI.

Fitriani menjelaskan bahwa SOP mikro merupakan hal yg penting karena merupakan turunan dari SOP makro yg sudah dibuat. Sehingga diharapkan SOP mikro dapat dipakai sebagai pedoman teknis dalam pekerjaan.

“SOP Mikro ini penting, karena merupakan turunan SOP makro yg dibuat sebelumnya. SOP Mikro dipakai sebagai pedoman teknis dalam bekerja. Juga merupakan tata kelola reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI,” mengatakan Fitriani.

Baca juga: Ketua DPD RI tinjau Command Center Sumedang

Lebih lanjut Fitriani mengatakan bahwa SOP mikro merupakan komponen yg penting dalam mendukung & menciptakan tata kelola reformasi birokrasi. Khususnya, sebagai pedoman teknis dalam menunjang pelaksanaan tugas pelayanan dukungan & administrasi & dukungan keahlian kepada lembaga DPD RI.

Di kesempatan pengenalan itu, Bagian Ortala Setjen DPD RI mendatangkan dua orang Narasumber, yakni Koko Surya Dharma Kepala Biro Organisasi & Perencanaan Setjen DPR RI & Ahmad Sayuti yg merupakan akademisi Universitas Buana Perjuangan.

Dalam pemaparannya, Koko mengingatkan bahwa SOP harus tetap mutakhir. Kemutakhiran tersebut harus dievaluasi secara periodik, sehingga terjamin kemutakhirannya.

Selanjutnya proses evaluasi secara periodik dilakukan tersebut mudah dipahami. Koko menyarankan kalau SOP perlu ditinjau & dievaluasi minimal setiap satu tahun sekali.

Baca juga: Ketua DPD: Manfaatkan “sport science” kembangkan sepak bola Indonesia

“Setiap SOP yg sudah berjalan lebih dua tahun sering dievaluasi, di DPR sudah ada yg dievaluasi, salah satunya di pelayanan kesehatan sudah dievaluasi yg perdana karena ada perubahan struktur & karena ada COVID-19,” mengatakan dia.

Narasumber dari kalangan akademisi Ahmad Sayuti menjelaskan bahwa SOP itu lahir sebagai bukti bahwa pekerjaan yg dikerjakan terorganisir. Ia menjelaskan bahwa turunan dari SOP tersebut adalah proses bisnis (Probis).

SOP itu dibutuhkan supaya tidak ada overlapping dalam pekerjaan. Sayuti menambahkan ada hal lain yg harus diperhatikan dalam pembuatan SOP, yaitu dasar hukumnya, karena masih ada yg dalam pembuatan SOP tidak melampirkan dasar hukumnya.

“Dalam pembuatan SOP dasar hukum ini penting, Permenpan RB ini harus dimasukkan terlebih dahulu untuk jadi dasar pembuatan SOP, selain itu peringatan keterkaitan pelaksanaan SOP pun penting, misalnya ketika SOP A tidak dilaksanakan maka SOP B tidak dapat dilaksanakan karena SOP itu saling berkaitan,” ujarnya.

Baca juga: PPUU DPD RI terus dorong RUU Daerah Kepulauan

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2351062/setjen-dpd-ri-gelar-sosialisasi-sop-mikro-standar-pelayanan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *