oleh

Sepekan, Pajak pendidikan hingga DPR batasi kehadiran rapat

Slot SimakNews.com – Sepekan, Pajak pendidikan hingga DPR batasi kehadiran rapat,

Arsip – Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat memimpin rapat rapat paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 2021 di Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2020). (ANTARA/ HO)

Jakarta (ANTARA) – Beberapa berita politik sepekan jadi perhatian pembaca & masih menarik untuk dibaca kembali, dari Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan rencana pengenaan pajak pendidikan bertentangan dengan tugas negara hingga DPR batasi kehadiran rapat cuma 20 persen-25 persen.

Berikut lima berita politik sepekan terakhir yg masih menarik untuk dibaca kembali:

Wakil Ketua DPR: Pajak pendidikan bertentangan dengan tugas negara
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan rencana pengenaan pajak pendidikan jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 & bertentangan dengan tugas negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selengkapnya baca di sini

Kemendagri: 39 ribu desa sudah bangun posko PPKM mikro
Kementerian Dalam Negeri menyebutkan sebanyak 39 ribu desa atau kelurahan sudah membangun posko pengendalian COVID-19 pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Selengkapnya baca di sini

Survei CPCS: Demokrat-PKS-PSI favorit pemilih milenial
Hasil survei yg dilakukan oleh Center for Political Communication Studies (CPCS) menyebutkan, Partai Demokrat, PKS, & Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jadi favorit pemilih milenial & gen Z.

Selengkapnya baca di sini

Bogor siagakan Satpol PP di tiap desa tangani lonjakan kasus COVID-19
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menyiagakan petugas Satpol PP di setiap desa & kelurahan sebagai langkah untuk menangani lonjakan kasus penularan COVID-19 di wilayahnya.

Selengkapnya baca di sini

DPR batasi kehadiran rapat cuma 20-25 persen
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Kamis sore menyepakati membatasi tingkat kehadiran rapat di tiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) cuma 20 hingga 25 persen yg akan diberlakukan hingga akhir Juni 2021.

Selengkapnya baca di sini

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2221650/sepekan-pajak-pendidikan-hingga-dpr-batasi-kehadiran-rapat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *