oleh

Sengketa pilkada, Paslon 01 Gubernur Jambi minta PSU di 15 kecamatan

-Umum-2 views

Tangkapan layar Panel MK RI sidang perkara nomor 130, 67, 21/PHP/GUB-XIX/2021 Gubernur yg ditayangkan secara live streaming, Selasa (26/1/2021). Pasangan calon gubernur Jambi melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra meminta MK memerintahkan KPU Provinsi Jambi mengerjakan pemungutan suara ulang 15 kecamatan di lima Kabupaten & Kota di Provinsi Jambi. (Antara/Muhamad Hanapi)

Jambi (ANTARA) – Pada sidang perdana sengketa pemilihan Gubernur Jambi di Mahkamah Konstitusi, pasangan calon Gubernur Jambi nomor urut 01 Cek Endra-Ratu Munawaroh melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra meminta dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada 15 kecamatan di lima kabupaten di Provinsi Jambi, Selasa.

beincash

Permohonan tersebut dihinggakan kuasa hukum paslon 01 pada sidang perkara nomor 130, 67, 21/PHP/GUB-XIX/2021 gubernur di Mahkamah Konstitusi pada Selasa (26/1) siang. Dalam penyampaian pokok-pokok permohonan kuasa hukum paslon 01 menyatakan adanya praktik pelanggaran & kecurangan dalam proses pemilihan Gubernur Jambi.

Yakni terdapat pemilih yg tidak memiliki KTP elektronik & atau surat keterangan sudah mengerjakan perekaman kartu elektronik mengerjakan pemilihan kepala daerah. Sementara dalam ketentuannya masyarakat yg tidak memiliki KTP elektronik & atau tidak memiliki suket perekaman KTP elektronik tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah.

Baca juga: MK gelar sidang untuk 35 perkara sengketa pilkada

Baca juga: MK ungkap alasan sidang sengketa pilkada tak sepenuhnya daring

Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pelanggaran tersebut terjadi di lima kabupaten, lima belas kecamatan, 41 kelurahan & di 88 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Praktik pelanggaran & kecurangan yg diduga sudah terjadi tersebut berimplikasi kepada keabsahan surat suara yg berjumlah 18.704 surat suara yg cacat hukum & tidak sah.

Maka dari itu, kuasa hukum paslon nomor urut 01 Gubernur Jambi meminta Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Selanjutnya meminta MK menyatakan keputusan KPU Provinsi Jambi tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara pada 19 Desember 2020 tidak sah & tidak memiliki kekuatan hukum.

Atau MK Memerintahkan termohon mengerjakan pemungutan suara ulang di TPS yg tersebar di 15 kecamatan, di antaranya di Kecamatan Sungai Gelam, Bahar, Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya Kecamatan Danau Kerinci, Sitinjau laut. bukit kerman & Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Kecamatan Bajubang, Mersam, Maro Sebo Ulu & Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Kemudian di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh & Kecamatan Sadu, Mendahara & Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjab Timur.

Sidang perkara nomor 130, 67, 21/PHP/GUB-XIX/2021 gubernur tersebut merupakan sidang perdana sengketa pemilihan Gubernur Jambi. Selanjutnya sidang diskor & akan dilanjutkan pada tanggal 1 Februari 2021 dengan agenda Mahkamah Konstitusi menerima jawaban dari termohon, keterangan pihak terkait & keterangan Badan Pengawas Pemilu.

Baca juga: KPU Provinsi Jambi bersiap hadapi sidang sengketa Pilkda di MK

Baca juga: KPU Jambi tetapkan Al Haris-Abdullah Sani raih suara terbanyak

Baca juga: Real count KPU 100 persen, Haris-Sani peroleh 38,1 persen

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/1968912/sengketa-pilkada-paslon-01-gubernur-jambi-minta-psu-di-15-kecamatan

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *