oleh

Sejumlah fraksi soroti buruknya pengelolaan keuangan APBD Jember 2020

Slot SimakNews.com – Sejumlah fraksi soroti buruknya pengelolaan keuangan APBD Jember 2020,

Suasana rapat paripurna dengan agenda pandangan biasa fraksi-fraksi atas LPP APBD Jember tahun anggaran 2020 di DPRD Jember yg digelar secara luring & daring, Kamis (1/7/2021). ANTARA/HO – Humas DPRD Jember

Tidak pernah ada dalam sejarah, pemerintah daerah di Jatim mendapatkan prestasi pahit ituJember, Jawa Timur (ANTARA) – Sejumlah fraksi menyoroti buruknya pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun anggaran 2020, dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan biasa fraksi-fraksi yg digelar di DPRD Jember secara daring & luring, Kamis.

“Setelah mendapatkan opini disclaimer pada 2019, kini mendapatkan Opini Tidak Wajar untuk APBD 2020. Tidak pernah ada dalam sejarah, pemerintah daerah di Jatim mendapatkan prestasi pahit itu,” mengatakan juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Mufid dalam rapat paripurna, di DPRD Jember.

FKB juga merekomendasikan kepada Bupati Jember untuk meminta pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), supaya proses pertanggungjawaban APBD 2021 dapat mendapatkan opini wajar tanpa dispensasi (WTP).

“Memperbaiki Jember yg sudah kadung carut-marut itu tidak dapat dilakukan satu arah, karena hal itu kerja akbar yg melibatkan eksekutif, legislatif, & seluruh stakeholder, termasuk organisasi kemasyarakatan,” ujarnya pula.

Juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya Dewi Asmawati menilai buruknya pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2020 dipicu oleh disharmoni alias buruknya komunikasi yg dibangun eksekutif dengan legislatif, & tidak adanya Peraturan Daerah tentang APBD Jember.

“Satu hal lagi yakni soal temuan BPK RI atas dana COVID-19 di Jember sebesar Rp107 miliar yg hingga hari ini belum atau bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak jelas penggunaannya,” katanya pula.

Ia mengatakan fraksinya berharap potret buruknya komunikasi politik Bupati dengan DPRD selama lima tahun di era Pemerintahan Bupati Faida cukup jadi pelajaran berharga bahwa etika & ego politik pimpinan daerah harus dijaga & dijunjung setinggi-tingginya.

Hal senada juga dihinggakan juru bicara Fraksi PKS Feni Purwaningsih yg prihatin pada kepemimpinan Jember sebelumnya, khususnya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 yg mendapatkan opini tidak wajar dari BPK.

“Kami juga menyesalkan serapan realisasi anggaran yg belum maksimal, sehingga berdampak kurang masifnya pembangunan Jember,” katanya lagi.

Dia menjelaskan APBD 2020 yg tidak melalui pengesahan DPRD menunjukkan hasil dari kepemimpinan yg kurang baik, semrawutnya birokrasi dengan terserapnya anggaran cuma sebesar 77,19 persen, dengan Rp974 miliar anggaran yg tidak sanggup diserap dalam pembangunan & kesejahteraan masyarakat Jember.

Baca juga: Pemkab & DPRD Jember akhirnya tetapkan Perda APBD 2021
Baca juga: Jalan berliku Bupati Jember tata birokrasi & bahas APBD 2021

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2243566/sejumlah-fraksi-soroti-buruknya-pengelolaan-keuangan-apbd-jember-2020

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *