oleh

RUU Larangan Minol Kembali Dibahas DPR, FPI Minta Hukuman Cambuk

-Umum-0 views

Online – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol). Front Pembela Islam (FPI) juga pernah menyerukan penolakan legalnya minuman keras di tanah air.

FPI pernah menyatakan sikapnya terkait RUU Larangan Minuman Beralkohol pada 2018 yg diteken oleh Ketua Umum DPP FPI Ahmad Shabri Lubis & Sekretaris Umum Munarman. Dalam pernyataan sikapnya itu, FPI menyatakan menolak keras peraturan perundang-undangan yg melegalisasi minuman keras dalam bentuk apapun baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, kepres, permen maupun perda.

Kemudian FPI juga meminta DPR bersama pemerintah melarang secara total produksi, distribusi, penjualan, maupun perda. Bahkan FPI tidak segan meminta tipe sanksi bagi pelanggar UU Larangan Minuman Beralkohol.

“FPI meminta pemerintah memberlakukan hukum cambuk bagi pelanggar UU Larangan Beralkohol supaya memberikan efek jera kepada pemakainya,” begitu yg tertulis dalam pernyataan sikap FPI yg diterima Suara.com, Kamis (12/11/2020).

Tangkap layar sikap & usulan FPI soal RUU larangan minuman beralkohol (minol). (FPI)
Selain itu, FPI juga meminta tegas kepada DPR RI untuk tidak memberi ruang bagi peredaran minuman beralkohol golongan apapun di seluruh wilayah hukum Indonesia tanpa pengecualian.

Dalam pernyataan sikap itu pula FPI menjelaskan sejumlah pandangan dari agama Islam terkait larangan minuman alkohol. FPI menyebut terdapat ketentuan hukum yg melarang mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol yg didasarkan pada Alquran & hadits yg memiliki arti kalau seorang muslim & mukmin saja dilarang meminum miras apalagi memproduksinya.

fpi 1605218634 -

FPI juga mencantumkan larangan meminum minuman alkohol dalam ajaran agama lain seperti Kristen, Buddha & Hindu.

“Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan, baik berupa UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri maupun Peraturan Daerah yg mengatur pelarangan total kepada peredaran minuman beralkohol sudah sesuai dengan Pancasila & UUD 1945 & ajaran agama yg dianut oleh masyarakat Indonesia.”(suara.com)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *