66381 melanie subono -
in

RUU Cipta Kerja Disahkan, Melanie Subono : Sakit Hati, Kayak Dikhianati

Melanie Subono [Instagram]

Melanie Subono menilai RUU Cipta Kerja sangat membebani kaum buruh.

Simaknews.com – Aktris Melanie Subono turut mengomentari soal langkah DPR & mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Senin (6/10/2020). Melanie merasa sakit hati & seperti dikhianati.

Advertisements

Selain itu, Melanie Subono menilai proses pengesahn RUU Cipta Kerja juga mengandung banyak kejanggalan & menciptakan geram rakyat Indonesia. Misalnya, rapat paripurna terkesan digelar secara terburu-buru.

Selain itu, Melanie Subono menilai RUU Cipta Kerja sangat membebani kaum buruh, mulai dari penurunan pesangon, pengelolaan limbah, batas waktu kontrak kerja hingga tidak dapat upah cuti.

“Sakit hati, kayak dikhianatin habis-hadapatn. Maaf gue lagi nggak punya mengatakan kata positif pagi ini,” tulis Melanie Subono di akun Instagram-nya, Selas (6/10/2020).

93945 melanie subono suaracomyuliani 1602025436 -Melanie Subono [Simaknews.com/Yuliani]

Saking kecewanya dengan pengesahan RUU Cipta Kerja, Melanie Subono mengaku hingga menangis.

“Semalam gue nangis hingga ketiduran habis disahkannya aturan penebalan kantong sepihak itu, mendadak letih banget,” ucap Melanie Subono.

Melanie meminta kepada seluruh masyarakat, supaya membaca seluruh keseluruhan UU Cipta Kerja dengan seksama. Pasal, Omnibus Law Ciptaker dianggap sangat merugikan masyarakat kalangan bawah.

“Demi Tuhan kalau lo mau nyahut ‘tapi kan ada pasal baiknya’, ngerti gue. Tapi tolong baca lengkap dulu yg keseharian & super penting dalam kemanusiaan justru membunuh,” jelas Melanie Subono.

Lebih lanjut, kondisi saat ini menciptakan Melanie Subono menilai bahwa suara rakyat cuma dibutuhkan saat jelang pemilu.

I dont know. Gue merasa nggak ada guna lagi jadi rakyat, kecuali buat suara kalau pemilu & pajak gue buat bantu bayar utang, selain itu apalagi?,” tutur Melanie Subono.

“Selamat tinggal utang, selamat tinggal pesangon & kontrak. Selamat tinggal masyarakat adat & banyak lagi,” ujarnya.

Berikut lima isi Omnibus Law Cipta Kerja yg dianggap merugikan pekerja:

1. Terkait upah minimum

Dalam pasal 88C draft RUU berbunyi, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum tersebut merupakan minimum provinsi. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2005, penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten/kota/ Sehingga menetapkan UMP sebagai satu-satunya acuan akbar nilai gaji.

2. Memangkas pesangon

Pemerintah akan memangkas pesangon yg diwajibkan pengusaha kalau mengerjakan PHK (pemutusan hubungan kerja). Nilai pesangon bagi pekerja turun karena pemerintah mengganggap aturan yg ada pada UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak implementatif.

3. Penghapusan izin atau cuti khusus

RUU Cipta kerja mengubah ketentuan cuti spesifik atau izin yg tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penghapusan izin atau cuti spesifik antara lain untuk cuti atau tidak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan/keguguran dalam kandungan hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yg meninggal dunia.

4. Outsourcing semakin tidak jelas

Omnibus law menciptakan nasib pekerja alih daya atau outsourcing semakin tidak jelas karena menghapus pasal 64 & 65 UU Ketenagakerjaan yg mengatur tentang pekerja outsourcing.

Adapun Pasal 64 UU Ketenagakerjaan berbunyi; Perusahaan dapat menyerahkan beberapa pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yg dibuat secara tertulis.

Pasal 65 mengatur; (1) Penyerahan beberapa pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yg dibuat secara tertulis. Ayat (2) mengatur; pekerjaan yg dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebaga berikut: dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; & tidak menghambat proses produksi secara langsung.

5. Memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja tanpa batas waktu

Omnibus law cipta kerja akan memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja atau buruh tanpa batas waktu. RUU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

123

Report

What do you think?

683 points
Upvote Downvote

Written by Agen Slot

Agen Slot Online Terbaru 2020

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0