oleh

Revisi UU Pemilu perbaiki kebutuhan objektif regulasi

Slot SimakNews.com – Revisi UU Pemilu perbaiki kebutuhan objektif regulasi,

Pemilu Presiden/Wakil Presiden & pemilu anggota legislatif dijadwalkan pada tanggal 21 Februari 2024, sedangkan pilkada serentak nasional pada tanggal 27 November 2024. (ANTARA/ilustrator/Kliwon)

Jakarta (ANTARA) – Penyelenggaraan pemilihan biasa & pemilihan kepala daerah serentak sudah ditegaskan digelar pada 2024, hal itu sesuai dengan undang-undang serta kesepakatan tripartit kepemiluan, yakni pemerintah, DPR, & penyelenggara pemilu.

Pemilu & pemilihan kepala daerah tetap diselenggarakan pada 2024 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 & UU Nomor 10 Tahun 2016.

Penyelenggaraan pemilu direncanakan digelar 21 Februari 2024 & pemilihan kepala daerah digelar 27 November 2024.

KPU memulai tahapan 25 bulan sebelum hari pemungutan untuk Pemilu 2024 & 20 bulan untuk Pilkada Serentak 2024.

Artinya, sejak awal 2022 nanti atau lebih kurang 4 bulan lagi tahapan pemilu sudah dimulai. Semua persiapan untuk memulai tahapan sudah semestinya dirampungkan jauh hari, & salah satu yg terpenting dipersiapkan soal dasar hukum kepemiluan di tingkat peraturan perundang-undangan.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai perlu perbaikan atau revisi Undang-Undang Pemilu yg ada saat ini, hal itu demi penyempurnaan landasan hukum dari regulasi kepemiluan.

“Ada kebutuhan objektif untuk memperbaiki regulasi kepemiluan pada tataran undang-undang,” mengatakan dia.

Pentingnya merevisi Undang-undang Pemilu tersebut bukan tanpa alasan, banyak hal mendesak yg perlu diperbaiki supaya pesta demokrasi pada 2024 berjalan dengan baik. Kebutuhan penyempurnaan undang-undang itu berkaca dengan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Misalnya, pada 2019 beban kerja penyelenggara terlalu berat karena penyelenggaraan pemilu serentak, kondisi tersebut mengakibatkan banyak penyelenggara harus mendapatkan perawatan bahkan meninggal dunia karena beban kerja terlalu berat.

Baca juga: KPU sudah minta persetujuan untuk publikasi syarat capres Pemilu 2019

Kemudian, perlunya merevisi Undang-Undang Pemilu tersebut demi memberikan kepastian hukum untuk penggunaan teknologi dalam kepemiluan Indonesia.

Penggunaan teknologi diyakini dapat meringankan beban kerja penyelenggara, seperti sistem rekapitulasi suara (sirekap) yg akan meringkas beban kerja & durasi yg diperlukan dalam kegiatan rekapitulasi, begitu pula dengan penggunaan sistem teknologi informasi pendaftaran partai politik.

Tanpa adanya kepastian hukum dalam tataran undang-undang untuk pemanfaatan teknologi kepemiluan dikhawatirkan akan menyebabkan persoalan seperti yg terjadi 2019. Penggunaan teknologi kepemiluan mendapatkan penolakan dari beberapa pihak karena tidak diatur dalam undang-undang.

Kemudian, dengan adanya penyempurnaan UU Pemilu akan memberikan tafsir lebih baik dari pihak yg terlibat pesta demokrasi sehingga dapat meminimalkan disparitas tafsir undang-undang seperti kejadian pada pemilu sebelumnya.

Merevisi Undang-Undang Pemilu memberikan kesempatan untuk menambah dasar hukum kepemiluan soal penyelenggaraan dalam kondisi bencana nonalam, seperti kondisi pandemi saat ini.

Undang-Undang Pemilu yg ada saat ini belum adaptif kepada kondisi bencana nonalam, khususnya pandemi COVID-19.

Pandemi tidak dapat dipastikan sudah usai ketika penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Oleh karena itu, undang-undang perlu mengatur regulasi kepemiluan dengan keadaan pandemi.

Jika tidak disempurnakan di tataran undang-undang, maka KPU nantinya dapat dipastikan jadi tumpuan dalam mengerjakan terobosan penyesuaian hukum terkait dengan pengaturan pemilu.

Namun kalau bertumpu cuma pada peraturan KPU & bukan memperbaiki di level undang-undang, maka yg jadi persoalan adalah peraturan setingkat KPU atau penyelenggara teknis itu memiliki keterbatasan.

Baca juga: Tito Karnavian: Kita harus lebih percaya diri Pemilu 2024

Contohnya, ketika harap mengpakai teknologi kepemiluan dalam mengakomodasi kondisi pandemi, hal itu memang dapat diatur teknisnya di peraturan KPU, namun landasan hukumnya tidak dapat bertumpu pada peraturan tersebut, haruslah kepada undang-undang.

Ketika cuma mengandalkan peraturan KPU, nantinya dikhawatirkan malah jadi persoalan hukum & dapat menjerat penyelenggara pemilu.

Titi mengatakan beberapa waktu terakhir keputusan politik lebih mengarah pada penghentian revisi Undang-Undang Pemilu karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal itu diharapkan bukanlah keputusan final & masih ada peluang revisi undang-undang tersebut kembali dilanjutkan.

Atau pemangku kepentingan diharapkan memiliki solusi lain, seperti revisi terbatas untuk poin-poin penting saja demi mengakomodasi kebutuhan Pemilu 2024. Selain itu, harapannya pemerintah dapat mengatur dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk hal-hal yg diperlukan & belum diatur dalam UU Pemilu.

Perhatian
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai ada beberapa hal penting yg perlu jadi perhatian kalau Undang-Undang Pemilu direvisi.

Pertama, penyempurnaan undang-undang tersebut sebaiknya berdimensi jangka panjang, tidak setiap menjelang gelaran pemilu direvisi.

“Berdimensi jangka panjang dapat dipakai 30-50 tahun mendatang. Kalau setiap kali ganti, peserta pemilunya juga bingung karena undang-undangnya berubah-ubah,” mengatakan dia.

Kedua, pada undang-undang yg berlaku saat ini masih ada celah bagi peserta dalam berkontestasi untuk melanggar undang-undang. Hal itu merupakan implikasi dari masing kurangnya soal sanksi bagi pelanggar undang-undang sehingga para peserta pemilu masih banyak menyiasati undang-undang dalam memenangkan pertarungan politik lima tahunan tersebut.

Ketiga, penyempurnaan undang-undang tersebut harus memperkuat penyelenggaraan pemilu yg berintegritas, dapat memastikan penyelenggara, peserta, & pihak terkait lainnya menegakkan integritas pemilu.

Keempat, dalam revisi penting memastikan penggunaan sistem kepemiluan yg dapat dipakai dengan dimensi jangka panjang & mengakomodasi teknologi kepemiluan.

Landasan hukum untuk sistem & teknologi kepemiluan mesti terpenuhi sehingga penyelenggaraan memiliki dasar yg kuat dalam menggelar pesta demokrasi.

“Tetapi apakah diubah atau tidak kita serahkan pada pemerintah & DPR yg membahas undang-undang itu. Cari jalan terbaik, cari kejadian-kejadian yg lama (kekurangan dalam penyelenggaraan), disempurnakan supaya tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Persiapan
Komisi Pemilihan Umum RI menyampaikan sejumlah langkah persiapan terus dilakukan untuk penyelenggaraan Pemilu & Pilkada 2024. Persiapan yg harus disusun sejak saat ini meliputi penyusunan regulasi, pengembangan aplikasi infrastruktur, uji coba, simulasi, & waktu pengenalan kepada stakeholder terkait bimbingan teknis.

Baca juga: PRIMA terima masukan dari KPU syarat administrasi verifikasi parpol

Salah satu antisipasi yg perlu dilakukan, menurut KPU, adalah kalau pandemi COVID-19 masih mewabah pada Pemilu 2024.

Sementara itu, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU menegaskan dalam menyelenggarakan pemilu & pemilihan harus taat & patuh pada peraturan perundang-undangan yg berlaku yg prinsipnya mengatur bahwa pemilu & pemilihan serentak nasional akan diselenggarakan pada 2024.

Mengenai kewenangan dalam hal pembentukan & perubahan UU ada pada pembentuk UU, dalam hal ini adalah DPR bersama pemerintah.

KPU selaku penyelenggara pemilu fokus pada tugas, wewenang, & kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Atau sebatas memberikan masukan & pengalaman menjalankan pemilu & pemilihan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku perwakilan pemerintah & DPR selaku perwakilan legislatif.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2370630/revisi-uu-pemilu-perbaiki-kebutuhan-objektif-regulasi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *