harun -
in

Refli Harun Sebut Jangan Salahkan Anies Soal Soal PSBB Tapi Salahkanlah Jokowi. Ini Sebabnya

Online – Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tidak dapat disalahkan atas kebijakan PSBB total yg diambil. Sebab, penanganan Covid-19 dari pusat sudah menunjukkan kekacauan.

Oleh karenanya, jangan salahkan bila para pemerintah daerah juga kacau dalam pengambilan keputusan penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

Advertisements

Hal itu dihinggakan oleh Refly Harun melalui kanal YouTube miliknya berjdul ‘Anies Dinonaktifkan?!! Gara-gara Tetapkan PSBB Lagi’.

Refly menilai penanganan Covid-19 di tingkat pusat menunjukkan kesemrawutan. Bagaimana tidak, leading sector penanganan Covid-19 saat ini jadi tidak jelas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengumumkan adanya Darurat Kesehatan Masyarakat merujuk pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sesuai aturan tersebut, leading sector dipegang oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Setelah itu, Jokowi kembali mengumumkan Darurat Bencana Nasional dengan leading sector Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Kekinian, Jokowi kembali meluncurkan Komite Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi dengan ketua komitenya Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto & pelaksana hariannya adalah Menteri BUMN Erick Tohir.

“Dua status darurat itu sepanjang sepengetahuan saya tidak dicabut (hingga sekarang). Jadi, di sini saja ada dua nahkoda, eh belum selesai tugasnya ada lagi nahkoda baru Komite Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi,” mengatakan Refly seperti dikutip Suara.com, Jumat (11/9/2020).

Menteri Kesehatan & Kepala BNPB diangkat jadi leading sector merujuk pada Undang Undang. Sementara, Menteri Perekonomian & Menteri BUMN diangkat merujuk pada Peraturan Presiden yg dikeluarkan Jokowi.

“Dari sini saja, sudah melanggar dua undang-undang sekaligus. Undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, & Undang-undang Penanggulangan Bencana,” imbuhnya.

Dengan adanya kesemrawutan penanganan Covid-19 di tingkat pusat, tak heran pemerintah daerah juga ikut kacau dalam mengambil kebijakan menangani Covid-19 di daerah mereka.

“Dari situ sudah terlihat kekacauan, leading sectornya tidak jelas. Jangan salahkan pemerintah daerah kacau dalam pengambilan kebijakan,” ungkap Refly Harun.

Meski demikian, Refly juga menyoroti langkah Anies dalam memutuskan PSBB total yg mulai berlaku 14 September 2020. Sesuai aturan, Anies memang semestinya meminta izin terlebih dahulu kepada Menteri Kesehatan.

“Tapi jangan lupa, DKI pernah menerapkan PSBB. Persoalannya apakah ketika akan menerapkan PSBB kembali, harus izin lagi ke Menteri Kesehatan? Atau kah izin yg perdana saja? Ya menurut saya perdana saja lah izinnya,” tutur Refly harun.

Refly juga menilai langkah Anies dalam mengambil kebijakan PSBB total perlu dipahami oleh publik. Ia bertindak lebih dulu supaya tak banyak korban berjatuhan.

“Sebab menunggu izin PSBB dari Menkes, lama birokrasinya,” ucapnya.

Refly menjelaskan, pemerintah pusat dapat mengerjakan veto kalau tidak menyetujui kebijakan PSBB total yg dikeluarkan Anies.

Namun, ia berpesan pemerintah pusat dapat melihat kondisi objektif & tidak menyalahpakai kekuasaan.

“Kita harus lihat kondisi objektifnya, janganhanya main kekuasaan. Kalau memang main kekuasaan, jatuhnya sengketa itu ke MK & akan diputuskan nantinya,” pungkasnya.(suara.com)

Report

What do you think?

683 points
Upvote Downvote

Written by Agen Slot

Agen Slot Online Terbaru 2020

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0