oleh

RAN-PE ‘mengikat’ & harus dilaksanakan untuk bangun deteksi dini

Slot SimakNews.com

RAN-PE ‘mengikat’ & harus dilaksanakan untuk bangun deteksi dini

,

Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si, Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia. ANTARA/HO-Dok. BNPT

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah sudah resmi meluncurkan Pelaksanaan Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yg Mengarah pada Terorisme atau disingkat Perpres RAN PE sebagai regulasi & pedoman dalam membangun strategi komprehensif.

Dalam desain ini, pelaksanaan Perpres RAN PE ini sudah membentuk suatu formulasi pencegahan ekstremisme dengan sistematis terpadu dari tingkat pusat hingga daerah, baik dari pemerintah hingga seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya pelaksanaan Perpres RAN PE ini diharapkan sanggup membangun deteksi dini & partisipasi publik dalam mencegah penyebaran paham ekstremisme yg mengarah pada kekerasan. Dan juga bagaimana implementasi-nya yg ideal di berbagai lini & sektor.

Setelah diluncurkan secara resmi oleh Wakil Presiden (Wapres), maka pelaksanaan Perpres RAN PE sudah jadi sebuah kebijakan nasional yg harus diimplementasikan. Jadi seluruh elemen negara harus sudah sadar bahwa Peraturan Presiden (Perpres) ini sudah “mengikat” & harus dilaksanakan.

Seluruh elemen negara, baik itu Kementerian & Lembaga (K/L) harus turut serta untuk berkontribusi dalam melaksanakan RAN PE tersebut, sehingga keterlibatan-nya dapat secara semesta. Termasuk juga dengan pelibatan Organisasi Masyarakat (Ormas), kampus, hingga Civil Society bahkan termasuk kontribusi orang perorangan masyarakat seluruhnya.

Di sini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator, sebagai ujung tombak di dalam pelaksanaan RAN PE ini secara reguler dapat memantau, melihat atau mengingatkan kepada K/L terkait supaya RAN PE dapat diimplementasikan.

Baca juga: Wahid Foundation: Perpres RAN PE komitmen negara cegah ekstremisme

Baca juga: Imparsial dukung Perpres RAN PE

Yang pasti, kontribusi dari K/L terkait tentunya disesuaikan dengan bidangnya. Contohnya, Kementerian Koperasi UMKM kalau nanti ada penempatan penempatan pembinaan napiter atau mantan napiter, maka mungkin porsi-nya menolong dalam bantuan pengembangan industri kecil & mungkin juga pelatihan-nya.

Kemenkominfo yg mungkin cost-nya agak akbar dia terlibat dalam menata seluruh, misalnya, yg berbau online radikalisation. Misalnya, bagaimana disain-nya untuk menangkal situs-situs yg radikal, memonitor-nya, membersihkannya, merapikan & seterusnya. Bisa dikatakan penangkal-nya seperti apa & bagaimana, dengan menyajikan informasi-informasi yg anti-radikal itu.

Setiap K/L nantinya dapat juga menyetor nama untuk menugaskan sejumlah orang untuk menindaklanjuti RAN PE tersebut. Termasuk juga penganggaran, tipe aktivitas yg harus disesuaikan oleh K/L masing-masing. Dirinya juga berpesan supaya BNPT betul-betul untuk memonitor K/L terkait dalam pelaksanan-nya tersebut.

Jangan hingga yg sudah dicanangkan oleh Wapres ini sebagai formalitas bernegara saja, lalu berhenti di situ saja. Misalnya, Kementerian Pertanian belum punya ide, mungkin BNPT dapat menyodorkan semacam ide awal, misalnya, kalau Kementerian Pertanian mau berkontribusi paling pas, misalnya, dapat menyediakan pelatihan-pelatihan untuk bertani supaya mantan-mantan napi terorisme itu dapat produktif. Kalau seperti itu tentunya dapat lebih konkrit.

Keberadaan Perpres RAN PE sudah cukup lengkap kalau dilihat lampiran-nya yg di brake down untuk tanggung jawab di masing-masing sektor. Selain memonitor pelaksanaan yg dilakukan K/L terkait, BNPT juga harus memonitor pelaksanaan RAN PE ini yg dilaksanakan oleh non-governance seperti civil society atau pun masyarakat.

Selain memonitor pelaksanaan di sektor pemerintahan, pelaksanaan yg non-governance atau masyarakat juga harus dipisah, harus ada koordinator-nya yg mengerjakan monitoring. Misalnya, sudah berapa banyak NGO atau LSM yg sudah mengerjakan inisiatif dalam rangka RAN PE ini. Harus sering memonitor & mensinkronkan rancangan-rancangan RAN PE tersebut. Artinya jangan hingga RAN PE cuma manis di Perpres, sementara yg di bawahnya tidak jalan.

Pentingnya pengenalan ke masyarakat agar clear bahwa RAN PE ini tidak bermaksud mendiskriminasikan golongan tertentu, agama tertentu, maupun kelompok-kelompok tertentu. Bahwa keberadaan RAN PE ini dalam rangka mencegah penularan ide-ide yg ekstrim, radikal & kekerasan.

Kita tidak bicara agama tertentu di sini, suku tertentu atau kelompok politik tertentu. Semua dapat saja terpapar dengan ideologi radikal kekerasan yg mengarah ke tindakan tindakan teror. Jadi RAN PE ini harus diyakinkan kepada seluruh masyarakat. Tentu dukungan dari tokoh-tokoh, dapat juga influencer atau orang-orang yg dapat memberikan pencerahan kepada umat itu tetap kita perlukan.

Baca juga: Presiden terbitkan Perpres Pencegahan & Penanggulangan Ekstrimisme

Baca juga: BNPT: Perpres RAN-PE kedepankan “soft approach” cegah terorisme

Jangan hingga terjadi kontraproduktif dimana tokoh-tokoh yg berpengaruh malah mengatakan RAN PE berbahaya. Jadi perlu komunikasi politik publik untuk meluruskan isu yg berkembang di masyarakat.

Dengan hadirnya RAN PE ini isu yg mendesak juga harus segera dibereskan, misalnya, online radicalisation. Karena aktor-aktor yg mengerjakan radikalisasi di banyak platform media online atau daring ini kan militan & tidak kenal waktu. Ini jadi PR akbar yg harus dipikirkan bersama-sama.

Meskipun dengan keterbatasan anggaran yg ada sekarang karena adanya pandemik COVID-19, pelaksanaan RAN PE ini harus dapat dimaksimalkan, misalnya, dengan memilih target strategis yg lebih didahulukan, kemudian efisiensi. Dirinya pun memberikan masukan yg salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital.

Dengan keadaan masa pandemik COVID-19 ini tentunya kita dapat memanfaatkan teknologi digital. Karena kelompok-kelompok (radikal) itu juga memanfaatkan teknologi digital, bermain secara daring. Maka di zaman era digital ini yg dibutuhkan yaitu kreativitas. “Intinya kita ini jangan hingga kalah kreatif sama kelompok-kelompok mereka itu,” mengatakan Kepala Laboratorium Psikologi Politik Universita Indonesia ini mengakhiri

*) Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si, Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2232122/ran-pe-mengikat-dan-harus-dilaksanakan-untuk-bangun-deteksi-dini

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *