oleh

Rakyat Papua Barat diimbau tenang menerima hasil revisi UU Otsus

Slot SimakNews.com – Rakyat Papua Barat diimbau tenang menerima hasil revisi UU Otsus,

Maxsi Nelson Ahoren, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat. ANTARA/Hans Arnold Kapisa

Saya harap masyarakat Papua Barat tetap tenang menyikapi keputusan pemerintahManokwari (ANTARA) – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren, di Manokwari, Rabu, mengimbau seluruh masyarakat asli Papua di provinsi ini tetap tenang saat penetapan hasil revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Maxsi Nelson Ahoren mengatakan bahwa lembaga kultur sudah bekerja maksimal bersama Pemerintah & DPRP Papua Barat dalam menyampaikan berbagai usulan revisi UU Otsus Papua kepada Pansus Otsus DPR RI & Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Saya harap masyarakat Papua Barat tetap tenang menyikapi keputusan pemerintah pusat tentang hasil revisi UU Otsus Papua, masyarakat tidak boleh terhasut berbagai ajakan provokatif yg pada akhirnya merugikan kita sendiri,” mengatakan Maxsi Nelson Ahoren.

Dia mengatakan usulan revisi UU Otsus dari rakyat Papua Barat melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Majelis Rakyat Papua Barat pun beberapa sudah diakomodir oleh Pansus DPR RI, sehingga revisi UU Otsus Papua tak cuma pada dua pasal, tetapi lebih dari itu.

“Aspirasi menolak otsus & minta referendum sudah kami hinggakan, tetapi diformulasikan dalam bentuk program & kegiatan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua pada salah satu pasal yg direvisi,” mengatakan Maxsi Nelson Ahoren.

Maxsi Nelson Ahoren juga menyayangkan langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yg menunda pembahasan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara atau SKLN yg diajukan lembaga kultur Papua & Papua Barat.

Ahoren menilai penundaan itu sebagai pembungkaman kepada kebebasan Orang Asli Papua di depan hukum. “Itu pembungkaman demokrasi & hak konstitusional Orang Asli Papua,” mengatakan Ahoren merespons penundaan sidang perdana SKLN antara lembaga kultur MRP/MRPB & Presiden selaku termohon.

Ahoren menilai penundaan itu serupa dengan pembungkaman Orang Asli Papua di mata hukum. “Jelas MRP (dan MRPB, Red) tidak dianggap ada. Rakyat Papua tidak dianggap punya jaminan hukum,” mengatakan Ahoren.

Sebelumnya, dua lembaga kultur di Tanah Papua itu mengajukan permohonan SKLN ke MK di Jakarta pada 17 Juni 2021.

Pada 29 Juni 2021, Panitera MK sudah mengirimkan panggilan kepada para pihak untuk mengikuti persidangan pada 5 Juli 2021.

Tapi, pada 3 Juli 2021, MK mengeluarkan Surat MK Nomor 2.1/SKLN/PAN.MK/PS/7/2021 tentang penundaan sidang SKLN itu, dengan pertimbangan pandemi COVID-19 yg semakin meluas.

Sidang SKLN itu ditunda hingga batas waktu yg belum ditentukan, sehingga dikhawatirkan tidak akan menghentikan pembahasan RUU Perubahan UU Otsus oleh DPR & DPD RI.
Baca juga: Pansus-Pemerintah setuju revisi UU Otsus Papua
Baca juga: Senator harap pembahasan DIM RUU Otsus utamakan aspirasi rakyat Papua

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2267758/rakyat-papua-barat-diimbau-tenang-menerima-hasil-revisi-uu-otsus

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *