oleh

Presiden PKS inginkan revisi UU Pemilu

-Umum-4 views

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu. ANTARA/Yudi Abdullah.

Palembang (ANTARA) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, menyatakan, partai politik itu mengharapkan tetap ada revisi UU Pemilu yg naskah rancangannya masih dibahas & terjadi pro-kontra.

beincash

“Kami harap tetap ada revisi UU Pemilu Nomor 7/2017 dengan UU Pilkada Nomor 10/2016, serta berharap juga pada 2022 & 2023 tetap ada Pilkada,” mengatakan dia, seusai acara pelantikan pengurus DPW PKS Sumatera Selatan, di Palembang, Senin.

Menurut dia, revisi UU Pemilu perlu dilanjutkan untuk memperbaiki penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat ke depan supaya lebih baik.

Baca juga: PKB: Spekulatif hubungkan penghentian revisi UU Pemilu-Pilkada DKI

Revisi UU Pemilu yg sekarang ini bergulir di DPR, rencananya akan menyatukan dua aturan pemilu yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

Dalam rencana revisi UU Nomor 10/2016, Pilkada 2022 & 2023 ditiadakan. Pilkada dijadwalkan digelar pada 2024 serentak dengan penyelenggaraan pemilu legislatif & pemilihan presiden.

Pada 17 April 2019 Indonesia menggelar Pemilu Legislatif di tingkat kabupaten/kota hingga nasional, DPD, & Pemilu Presiden pada hari yg sama. Ada lima kertas suara bagi seorang pemilih saat itu. Proses penghitungan suara di tingkat TPS juga sangat marathon hingga berhari-hari.

Baca juga: Riza Patria: Kebijakan Pilkada serentak 2024 sesuai UU

Meskipun partai politik itu setuju revisi UU Pemilu, namun Pilkada perlu tetap dilakukan pada 2022 & 2023 sesuai dengan jadwal semestinya untuk mengurangi penumpukan beban pelaksanaan Pemilu/Pilkada legislatif & eksekutif pada 2024.

Dengan Pilkada diselenggarakan sesuai dengan jadwal semestinya, proses peneyelenggaraan pemungutan suara dengan rakyat sebagai aktor utamanya tidak menumpuk pada 2024.

Baca juga: F-NasDem: Pilkada Serentak 2024 sebabkan hak publik terabaikan

“Untuk mengerjakan revisi UU Pemilu & Pilkada tetap ada pada 2022 & 2023, kami akan mengerjakan lobi-lobi politik,” ujarnya.

Sementara Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, pada kesempatan itu menambahkan, kalau Pilkada tidak dilakukan sesuai jadwal semestinya, kepala daerah yg habis masa jabatannya pada 2022 & 2023 akan diisi pelaksana tugas (plt).

“Untuk mencari plt kepala daerah bukanlah sesuatu yg mudah, karena harus sesuai dengan keharapan masyarakat,” mengatakan dia.

Baca juga: Undang-undang yg berubah akibat putusan MK

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2001457/presiden-pks-inginkan-revisi-uu-pemilu

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *