oleh

Presiden perintahkan menteri & kepala daerah tak tutupi data

Slot SimakNews.com

Presiden perintahkan menteri & kepala daerah tak tutupi data

,

Tangkapan layar – Presiden RI Joko Widodo memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, yg ditayangkan langsung melalui Youtube Sekretariat Presiden. ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/pri.

Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga & daerah supaya APIP dapat bekerja secara independen & profesional, berikan akses & informasi yg seksama jangan ada yg ditutup-tutupiJakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo memerintahkan supaya seluruh menteri, kepala lembaga serta daerah tidak menutupi data yg diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga & daerah supaya APIP dapat bekerja secara independen & profesional, berikan akses & informasi yg seksama jangan ada yg ditutup-tutupi,” mengatakan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan “Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021” yg diikuti langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum & Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP) BPKP M Yusuf Ateh serta perwakilan 2.223 peserta rapat.

“Jangan karena kerja lambat verifikasi dari APIP jadi terhambat, banyak terjadi. Dampaknya program pemerintah juga terhambat & terlambat,” ucap Presiden.

Namun, Kepala Negara juga mengingatkan kepada jajaran BPKP & seluruh APIP bahwa keberadaan APIP adalah untuk menolong mencapai tujuan pembangunan, bukan untuk menakut-nakuti.

“Bukan untuk mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran aparat pengawas intern pemerintah harus memahami hal ini, jangan menunggu bertindak setelah terjadi kejadian, setelah terjadi kesalahan,” ujar Presiden.

Para menteri, kepala lembaga & kepala daerah juga diminta untuk mengikuti seluruh rekomendasi APIP.

Baca juga: Presiden minta APIP cari sebab kelambatan realisasi belanja pemerintah

Baca juga: Presiden akui akurasi data pemerintah masih rendah

“Karena semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, jangan berhenti di rekomendasi, tuntaskan hingga akar masalah sehingga tidak terulang lagi di tahun berikutnya,” ungkap Presiden.

Presiden menilai masih ada kesalahan-kesalahan yg terus diulang dari tahun ke tahun karena tidak mengikuti rekomendasi dari BPKP & APIP.

“Saya tekankan kepada bapak, ibu menteri, kepala lembaga, kepala daerah supaya menindaklanjuti dengan serius rekomendasi dari BPKP & APIP, jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar & dan akhirnya dapat jadi masalah hukum,” ujar Presiden.

Tugas APIP, menurut Presiden adalah untuk menjamin tercapai-nya tujuan pemerintah, tujuan program & tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif & efisien.

“Yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya, ini yg banyak kita lupa, yg ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya, apa manfaat dari setiap rupiah yg dibelanjakan pemerintah & supervisi harus menjamin tidak ada serupiah pun yg salah sasaran, tidak ada yg disalahpakai, apalagi dikorupsi,” mengatakan Presiden menegaskan.

Pada masa pandemik seperti saat ini, Presiden Jokowi meminta supaya APIP & BPKP dapat bekerja cepat, memperkuat koordinasi & sinkronisasi.

“Perkuat ‘check and balance’, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki, supaya program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya, bangsa kita segera bangkit dari pandemik,” tutur Presiden.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

APIP merupakan unit organisasi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian & lembaga yg mempunyai tugas & fungsi mengerjakan supervisi dengan cara mengerjakan audit, revisi, evaluasi, pemantauan, & kegiatan supervisi lain kepada penyelenggaraan tugas & fungsi organisasi.

Baca juga: Presiden Jokowi ingatkan belanja PEN harus cepat direalisasikan

Baca juga: Presiden cermati kesenjangan arah pembangunan pusat & daerah

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2177874/presiden-perintahkan-menteri-dan-kepala-daerah-tak-tutupi-data

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *