oleh

Presiden perintahkan Mendagri selesaikan masalah Ibu Kota Maluku Utara

Slot SimakNews.com – Presiden perintahkan Mendagri selesaikan masalah Ibu Kota Maluku Utara,

Mendagri Tito Karnavian (ANTARA/HO-Kemendagri)

Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyelesaikan permasalahan Sofifi sebagai Ibu Kota Maluku Utara yg tertunda selama 22 Tahun.

Untuk itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya bergerak cepat menindaklanjuti hal tersebut. Beberapa langkah strategis sudah dilaksanakan secara cepat & terukur.

Puncaknya pada Jumat 16 April 2021 sudah dilakukan pembahasan tentang pengelolaan kawasan spesifik Ibu Kota Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, penandatanganan Berita Acara Kesepakatan tentang skenario rencana pembangunan, rancangan master plan, serta rancangan Peraturan Pemerintah Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Maluku Utara juga sudah dilakukan.

Pelaksanaan mandat yg diberikan Presiden tersebut dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi (rakor) pengembangan wilayah & percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara secara virtual, yg dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman & Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Rakor tersebut diikuti oleh beberapa kementerian & lembaga terkait, serta pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito memaparkan ihwal permasalahan pokok yg menghambat eksekusi program pembangunan di Sofifi, yaitu karena tidak adanya kepastian soal permasalahan administrasi pemerintahan.

Baca juga: SE percepatan pengadaan barang-jasa diharapkan dorong transparansi
Baca juga: Mendagri: Belanja pemerintah jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi
Baca juga: Mendagri Tito minta belanja daerah pada kuartal II capai 40 persen

Maluku Utara sudah dibentuk jadi provinsi tersendiri, melalui UU Nomor 46 Tahun 1999 yg ditetapkan pada 4 Oktober 1999 setelah terpisah dari Provinsi Maluku. Pada Undang-Undang tersebut dinyatakan Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara.

“Sofifi ini sebagai jalan tengah, yg ditetapkan jadi ibu kota diantara Ternate & Tidore,” mengatakan Mendagri.

Kendati demikian, lanjut Mendagri, setelah bertahun-tahun faktanya Sofifi tak pernah jadi ibu kota sebagaimana yg direncanakan.

Meski, pembangunan sejumlah infrastruktur pernah dilakukan, seperti pembangunan kantor gubernur, kantor pengadilan, korem, hingga perumahan, tetapi hingga saat ini pembangunan itu masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

Tak cuma itu, keberadaan ASN pun kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya, karena masih berdomisili di Ternate & Tidore.

“Karena ketidaksiapan sarana prasarana secara lengkap, sehingga (mereka) akhirnya bolak balik,” ucapnya.

Dengan berbagai persoalan itu, menurut dia penanganan Sofifi membutuhkan langkah-langkah strategis. Salah satu strategi yg dilakukan Kemendagri, yakni dengan menjadikan Sofifi sebagai Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Maluku Utara.

Pembentukan kawasan spesifik ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Kami dari diskusi dengan beberapa pakar & seluruh staf di Kemendagri, memilih opsinya Kawasan Khusus Ibu Kota Sofifi. Nah, ini kemudian sudah kami diskusikan di lapangan dengan Gubernur, Wali Kota Tidore, kemudian dari Bupati Halmahera Barat karena beberapa wilayahnya, itu sudah disepakati,” katanya.

Draf dasar hukum pembentukan kawasan spesifik tersebut sudah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk selanjutnya diterbitkan sebagai Peraturan Pemerintah.

Peraturan itu nantinya akan jadi dasar atau payung hukum dalam Pembentukan Kawasan Khusus Ibu Kota Sofifi, yg meliputi beberapa kecamatan di wilayah Kota Tidore yg terletak di pulau besar, & beberapa kecamatan di Halmahera Barat.

Mendagri mengatakan bila sudah ditetapkan sebagai pusat administrasi & kawasan spesifik melalui peraturan pemerintah, maka lebih jauh akan membuka peluang adanya investasi baru & lapangan pekerjaan, mengingat segala urusan birokrasi & tata kelola pemerintahan bakal semakin mudah.

Apalagi, sebelumnya sudah diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yg ditetapkan pada 17 Januari 2020, tentang Pengembangan Kota Baru 2020-2024 Provinsi Maluku Utara yg sudah ditetapkan jadi pembangunan kota baru di Sofifi.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2188894/presiden-perintahkan-mendagri-selesaikan-masalah-ibu-kota-maluku-utara

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *