oleh

Presiden: Pemerintah perhatikan rekomendasi BPK soal pembiayaan APBN

Slot SimakNews.com – Presiden: Pemerintah perhatikan rekomendasi BPK soal pembiayaan APBN,

Tangkapan layar Presiden RI Jokowi dalam Penyampaian LHP LKPP 2020 & IHPS II 2020 serta LHP Semester II 2020 dari BPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/6/2021). ANTARA/Indra Arief

Setiap rupiah yg dibelanjakan oleh Pemerintah, harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat.Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Joko Widodo memastikan pemerintah akan memperhatikan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pembiayaan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) sehingga defisit fiskal terkelola secara aman, kredibel, & terukur.

“Pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi BPK dalam pengelolaan pembiayaan APBN. Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan aman, dilaksanakan secara responsif,” mengatakan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Presiden menyampaikan pernyataan tersebut setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2020, & Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020, serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II 2020 dari BPK.

Presiden menjelaskan bahwa pembiayaan APBN selama ini dilakukan secara aman, responsif dengan kondisi terkini, serta mendukung kebijakan kontra-siklus (countercyclical) untuk mendukung pemulihan perekonomian dari tekanan pandemi COVID-19.

“(Pembiayaan APBN) dikelola secara hati-hati, kredibel, & terukur,” ujarnya.

Baca juga: Menkeu: Realisasi pembiayaan investasi pemerintah melonjak 298 persen

Pemerintah, mengatakan Presiden, harap memperpakai uang rakyat sebaik-baiknya serta dikelola secara transparan & akuntabel. Setiap rupiah yg dibelanjakan oleh Pemerintah, harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Pada APBN 2020, Presiden & DPR menyepakati pemberian relaksasi defisit anggaran hingga di atas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk 3 tahun ke depan guna memenuhi kebutuhan belanja program kesehatan & ekonomi karena akibat pandemi COVID-19.

Pelonggaran defisit fiskal itu merupakan salah satu langkah luar biasa (extra ordinary) yg harus diterapkan pemerintah dalam menghadapi tekanan pandemi COVID-19.

“Pelebaran defisit harus kita lakukan mengingat kebutuhan belanja negara makin meningkat untuk penanganan kesehatan & perekonomian pada saat pendapatan negara mengalami penurunan,” ujar Presiden.

Adapun, BPK memberikan opini wajar tanpa dispensasi (WTP) untuk LKPP Tahun 2020.

“Predikat WTP bukanlah tujuan akhir karena kita harap memperpakai uang rakyat sebaik-baiknya,” mengatakan Presiden Jokowi.

Baca juga: Sri Mulyani sebut defisit APBN hingga Mei capai 1,32 persen

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2231334/presiden-pemerintah-perhatikan-rekomendasi-bpk-soal-pembiayaan-apbn

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *