oleh

Presiden Jokowi Digugat Kader PAN Rp 2,6 Triliun soal Pengelolaan Blok Migas

Slot SimakNews.com – Presiden Jokowi Digugat Kader PAN Rp 2,6 Triliun soal Pengelolaan Blok Migas,

Online – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dari Fraksi Partai Amanat Nasional Asrizal H Asnawi megajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Presiden Joko Widodo & sejumlah pihak terkait pengelolaan blok migas di Aceh lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam petitum gugatannnya, Asrizal meminta supaya PT Pertamina (Persero) membayar uang sebesar Rp 2.667.913.290.000 sebagai hasil dari blok migas yg dikelola Pertamina kepada Pemerintah Provinsi Aceh.

“Memerintahkan tergugat III (Pertamina) membayar kepada Pemerintah Provinsi Aceh sejumlah Rp 2.667.913.290.000 kepada Pemerintah Aceh sebagai kompensasi akumulasi hasil dari Blok Migas yg dikelola oleh tergugat III di Provinsi Aceh sebagaimana posita,” begitu bunyi petitum nomor tiga, dikutipd dari situs SIPP PN Jakarta Pusat, Jumat (4/6/2021).

Dalam gugatannya dengan nomor perkara 321/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst itu, Asrizal selaku tergugat menggugat empat pihak yakni Presiden Republik Indonesia (RI) cq Menteri Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku tergugat I.

Kemudian, Presiden RI cq Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi selaku tergugat II, PT Pertamina (Persero) selaku tergugat III, serta Presiden RI cq Menteri ESDM cq Kepala Badan Pengelola Minyak & Gas Aceh (BPMA) selaku tergugat IV.

Selain soal pembayaran Rp 2,6 miliar di atas, dalam petitumnya Asrizal meminta supaya blok migas dialihkan ke tergugat IV.

Terima kasih sudah membaca Kompas.com.

Dapatkan informasi, inspirasi & insight di email kamu.

“Memerintahkan kepada tergugat I, II & III untuk segera mengerjakan addendum kontrak kerja migasnya dengan mengalihkan blok migas Aceh kepada tergugat IV sesuai dengan perintah PP 23 tahun 2015,” begitu bunyi gugatan poin kedua.

Selain itu, Asrizal meminta majelis hakim untuk memerintahkan tergugat IV segera menciptakan kontrak migas antara PT Pertamina & tergugat IV sebagaimana perintah PP Nomor 23 Tahun 2015.

Sidang perdana perkara ini rencananya akan digelar pada Rabu (16/6/2021) mendatang. (kompas.com)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *