oleh

Praktik gugatan “citizen law suit” dalam isu keberlanjutan lingkungan

-Umum-2 views

Ilustrasi – Galon air minum. ANTARA/HO.

Jakarta (ANTARA) – Pernah suatu ketika warga negara Amerika Serikat bersepakat menggugat Pemerintah mereka dengan mengpakai instrumen hukum gugatan citizen law suit karena dianggap sudah lalai melindungi kelelawar langka.

beincash

Sementara di belahan dunia yg lain yakni di India, Pemerintah negara itu digugat karena juga sudah dianggap lalai melindungi sungai Gangga yg suci bagi Umat Hindu dari polusi yg merusak.

Sedangkan di Indonesia sendiri, gugatan “citizen law suit” sebenarnya belum diatur secara spesifik dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan.

Tapi juga, hal itu tidak selamanya berarti bahwa gugatan “citizen law suit” tidak dapat dilakukan di Indonesia.

Pengadilan Indonesia, tercatat, sudah banyak menyidangkan kasus gugatan citizen law suit. Sebut saja, misalnya, kasus gugatan atas ujian nasional yg sudah diputuskan Mahkamah Agung (Putusan Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt/Pst).

Ada pula gugatan atas penyelenggaraan jaminan sosial (Putusan Nomor 278/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst); & kasus proteksi hukum kepada pekerja rumah tangga (Putusan Nomor 146/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst).

Dalam praktiknya, gugatan citizen law suit harus diajukan di peradilan biasa sebagai peradilan yg menangani kasus perdata. Hal itu karena gugatan citizen law suit lebih untuk menggugat Pemerintah yg dianggap lalai dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Baca juga: Kandungan BPA pada galon isi ulang berbahaya? Ini penjelasan BPOM

Kelalaian tersebut dapat diumpamakan sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian, Pemerintah dihukum supaya mengeluarkan kebijakan dalam menyelesaikan persoalan kelalaian tersebut.

Terkait isu keberlanjutan lingkungan, Pemerintah Indonesia sudah beberapa kali menghadapi ancaman sejumlah lembaga swadaya masyarakat yg harap mengpakai gugatan tersebut.

Hal itu serupa pun terjadi ketika Pegiat lingkungan Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) menyatakan keharapannya untuk mengajak masyarakat dengan mencoba mengerjakan gugatan citizen law suit terkait penggunaan sampah plastik sekali pakai.

Atas Nama Hukum
Gugatan citizen law suit atau gugatan warga negara atau gugatan action popularis adalah gugatan yg diajukan oleh perseorangan warga negara kepada negara atas nama kepentingan hukum, di mana penggugat tidak perlu membuktikan secara riil mengalami kerugian.

Pegiat lingkungan harap mengedukasi sekaligus memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa hal ini juga dapat dilakukan di Indonesia. Masyarakat juga harus mulai diedukasi bahwa mereka memiliki hak untuk meminta tanggung jawab dari industri ketika membeli produknya & produk itu jadi sampah & mengganggu lingkungan.

Di sisi lain, Ecoton juga meminta pemerintah sering serius menjalankan peraturan yg sudah dibuat sebab beberapa akbar regulasi yg ada sebenarnya sudah baik & benar.

Sayangnya ketika diimplementasikan, misalnya, saat industri harus mengubah kemasannya supaya lebih ramah lingkungan & mengurangi produk kemasan plastik sekali pakai mereka, pada kenyataannya itu tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Kenyataan bahkan ada industri yg justru terang-terangan sudah melanggar aturan pemerintah itu. Jadi dalam hal ini negara harus hadir untuk menegakkannya.

Dia (Ecoton) mengutarakan dalam hal plastik sekali pakai ini, untuk yg ukuran 15 ml saja produsen-nya belum dapat menjawab permintaan para pegiat lingkungan soal berapa jumlah kemasan yg sudah ditarik oleh produsen-nya.

Sampai sekarang saja industri kemasan sekali pakai, misalnya, galon air yg belum lama ini muncul belum dapat menjawab berapa yg sudah ditarik kembali perusahaan. Itu belum jadi sesuatu jawaban yg jelas.

Dalam beberapa waktu terakhir pesayang lingkungan menyayangkan keberadaan air kemasan galon sekali pakai berukuran 10 liter di pasaran di tengah-tengah penolakan yg sudah dilakukan kepada produk serupa yg berukuran 15 liter. Pegiat lingkungan Ecoton menyatakan menolak kepada galon sekali pakai berukuran 10 liter itu meskipun ukurannya diperkecil.

Menurut mereka peluncuran produk ini jadi preseden buruk bagi peta jalan atau roadmap pengurangan sampah yg dibuat pemerintah. Sampai sejauh ini industri belum mengubah kemasan sekali pakai mereka, apalagi menciptakan lagi bentuk kemasan baru seperti galon sekali pakai ukuran 15 liter & 10 liter.

Peneliti organisasi lingkungan Ecoton, Andreas Agus Kristanto Nugroho, mengatakan pihaknya tetap mendukung prinsip dasar pengelolaan sampah seperti yg termuat dalam UU 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yg menganut sistem “3R” (Reuse, Reduce, & Recycle).

Baca juga: Galon sekali pakai dinilai berpotensi datangkan masalah limbah plastik

Baca juga: YLKI & Greenpeace sesalkan penggunaan kemasan galon sekali pakai

Dalam UU itu, reduce harus didahulukan. Kalau tidak dapat reduce baru reuse, & langkah terakhir yaitu recycle.

Jadi “3R” ini idealnya juga harus jadi tanggung jawab perusahaan kepada sampah produksinya. Hal itulah yg jadi dasar bagi Ecoton untuk tetap menolak kemasan plastik sekali pakai.

“Itu adalah gerakan yg kita canangkan untuk 2021 ini bahwa kita sudah bebas bahan plastik,” ucap-nya.

Guna Ulang
Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Barang & Kemasan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), Ujang Solihin Sidik, dengan tegas mengatakan lebih mendukung keberadaan galon guna ulang yg lebih ramah lingkungan daripada kemasan galon sekali pakai.

Karena, menurut Ujang Solihin, kalau dilihat dari Permen KLHK Nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah, justru yg didorong itu adalah soal pembatasan. Kemudian meredesain kemasan supaya kemasan yg tadinya tidak dapat didaur ulang harus dapat didaur ulang. Yang tadinya tidak dapat diguna ulang harus dapat diguna ulang.

Langkah ideal diarahkan lebih baik yg sudah didaur ulang diubah jadi guna ulang. Karena, justru guna ulang posisinya lebih tinggi hierarki-nya daripada daur ulang.

KLHK justru mendorong produsen melalui Permen Nomor 75 tahun 2019, untuk membangun & mendesain kemasan yg paling baik dari sisi lingkungan, & itu adalah guna ulang.

Daur ulang memang sudah benar, tetapi faktanya daur ulang bukan persoalan mudah, melainkan merupakan upaya yg membutuhkan teknologi, membutuhkan uang, & membutuhkan upaya yg banyak.

Kalau dibandingkan dengan guna ulang yg cenderung lebih sedikit upaya dibandingkan daur ulang.

Guna ulang dalam kasus ini, misalnya, menarik produk atau kemasan & mengpakai galon guna ulang yg dapat dipakai lagi. Galon guna ulang tercatat dapat dipakai hingga 30-50 kali, hingga masa kemasan selesai baru kemudian didaur ulang.

Gugatan hukum mestinya jadi jalan terakhir bagi upaya pelestarian lingkungan, sebab keberlanjutan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Sebab praktik “citizen law suit” mencerminkan kelalaian yg mestinya tak perlu terjadi.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2000665/praktik-gugatan-citizen-law-suit-dalam-isu-keberlanjutan-lingkungan

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *