oleh

PPP: Wacana keluarkan Perppu UU ITE bukan pilihan ideal

-Umum-1 views

Anggota Komisi III DPR RI yg juga Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Antara News Bali/Pande Yudha)

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai wacana supaya Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang UU Informasi & Transaksi Elektronik (ITE), bukan opsi ideal untuk merespon polemik penggunaan pasal karet dalam UU tersebut.

beincash

Dia menyarankan supaya pemerintah mengambil langkah revisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE karena dapat mendengarkan aspirasi & masukan masyarakat sebagai langkah perbaikan peraturan tersebut.

“PPP berpendapat Perppu bukan opsi ideal untuk merespon-nya. Lebih baik dilakukan revisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE yg dibahas bersama antara DPR & pemerintah,” tutur Arsul kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Dia menilai kalau opsi Perppu diambil pemerintah, maka ruang untuk konsultasi publik & mendapatkan berbagai masukan dari elemen masyarakat sangat sempit.

Namun menurut dia, kalau langkah revisi UU ITE dilakukan melalui proses legislasi di DPR, maka ruang aspirasi masyarakat dapat didengar.

Baca juga: Anggota DPR: SE Kapolri terkait UU ITE miliki semangat konstruktif

Baca juga: Partai Gelora usulkan 3 skenario untuk akhiri ketidakpastian hukum

“Apabila revisi tersebut dilakukan via proses legislasi biasa, maka dapat memanfaatkan forum-forum rapat dengar pendapat biasa (RDPU) yg biasa dilakukan DPR sehingga ruang aspirasi masyarakat untuk didengar lebih lebar,” ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI itu menilai revisi tersebut perlu mendapatkan atensi spesifik termasuk terkait dengan laju waktunya. Menurut dia, sambil menunggu berjalan-nya revisi UU ITE, Polri dapat mengerjakan “relaksasi” penegakan hukum yg mengpakai UU ITE.

“Saya menilai langkah ‘relaksasi’ tersebut sudah dimulai Kapolri antara lain dengan mengeluarkan Surat Edaran bernomor: SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yg Bersih, Sehat & Produktif,” katanya.

Dalam SE tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan keadaan nasional soal penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) yg dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

Arsul meyakini apabila SE Kapolri tersebut dilaksanakan secara konsisten, maka kegaduhan terkait dengan proses-proses penegakan hukum atas dasar UU ITE akan jauh terminimalisasi.

Baca juga: DPR tegaskan revisi UU ITE penting & layak masuk Prolegnas 2021

Baca juga: Kapolri mengeluarkan surat edaran langkah penanganan kasus UU ITE

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2015064/ppp-wacana-keluarkan-perppu-uu-ite-bukan-pilihan-ideal

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *