oleh

PPKM darurat, Menpan RB minta instansi nonesensial WFH 100 persen

Slot SimakNews.com – PPKM darurat, Menpan RB minta instansi nonesensial WFH 100 persen,

Menpan RB Tjahjo Kumolo. ANTARA/HO-Kemenpan RB

Untuk instansi pemerintah sektor esensial, jumlah pegawai yg diperbolehkan datang ke kantor maksimal 50 persen dari kapasitas normal.Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memerintahkan instansi pemerintah nonesensial di wilayah yg kena PPKM darurat supaya mengarahkan pegawainya, aparatur sipil negara (ASN), bekerja dari rumah (WFH) 100 persen.

Kebijakan itu dibuat oleh Menpan RB sebagai tindak lanjut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yg berlaku pada tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 di Pulau Jawa & Pulau Bali.

Menpan RB lewat Surat Edaran No.14/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN selama PPKM Darurat di Wilayah Jawa & Bali mengingatkan supaya mereka yg bekerja dari rumah tetap memperhatikan target & target kinerja.

Namun, kalau ada alasan mendesak yg mengharuskan para pegawai masuk, pejabat pembina kepegawaian wajib mengatur & menentukan jumlah orang yg hadir secara langsung di kantor, mengatakan Menpan RB dikutip dari surat edarannya.

Sementara itu, untuk instansi pemerintah sektor esensial, jumlah pegawai yg diperbolehkan datang ke kantor maksimal 50 persen dari kapasitas normal.

Untuk instansi pemerintah sektor kritikal, jumlah pegawai yg diperbolehkan ke kantor sebanyak 100 persen.

Sektor esensial, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, mencakup bidang keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi & komunikasi, & perhotelan nonpenanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor.

Baca juga: 70 persen warga zona merah ditargetkan sudah divaksinasi pada Agustus

Sementara itu, sektor kritikal, sebagaimana diatur dalam instruksi itu, mencakup energi, kesehatan, keamanan, logistik & transportasi, industri makanan & minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti air & listrik, serta industri terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Dalam surat edarannya, Menpan RB mengingatkan pegawai negeri yg bekerja langsung di kantor supaya sering menerapkan protokol kesehatan yg ketat.

Terkait dengan pekerjaan yg akan berlangsung dari rumah, Menpan RB meminta jajarannya supaya memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi dalam menyederhanakan proses bisnis & standar prosedur operasional kerja.

Tidak cuma itu, ruang-ruang komunikasi secara virtual/online juga harus dibuka sebagai wadah pengaduan & pengumuman, sebut Menpan RB.

Kemudian, bagi pejabat pembina kepegawaian, Menpan RB meminta mereka mengerjakan pemantauan & supervisi kepada pemenuhan & pencapaian target serta target kinerja, serta memastikan hasil pelayanan yg diberikan secara langsung maupun online tetap sesuai dengan standar.

Pembatasan kegiatan itu berlangsung hingga dengan masa berakhirnya PPKM darurat di Jawa & Bali atau hingga ditetapkannya kebijakan baru, begitu isi surat edaran Menpan RB.

Baca juga: Luhut minta Menperin pastikan 90 persen produksi oksigen untuk medis

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2245790/ppkm-darurat-menpan-rb-minta-instansi-nonesensial-wfh-100-persen

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *