oleh

Politisi & akademisi anggota ILUNI UI tolak wacana amendemen UUD

Slot SimakNews.com

Politisi & akademisi anggota ILUNI UI tolak wacana amendemen UUD

,

Sejumlah politisi & akademisi yg merupakan anggota Ikatan Alumni UI menyampaikan pandangannya soal wacana amendemen UUD 1945 pada Forum Diskusi Salemba ILUNI UI ke-61 yg berlangsung secara virtual di Jakarta, Sabtu (11/9/2021). ANTARA/HO-Forum Diskusi Salemba ILUNI UI ke-61

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah politisi & akademisi yg tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menolak wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Forum Diskusi Salemba ILUNI UI ke-61 yg diikuti di Jakarta, Sabtu.

Beberapa pembicara berpendapat amendemen UUD 1945 belum mendesak & itu membutuhkan evaluasi serta kajian yg lengkap atas hasil perubahan sebelumnya.

Anggota DPR RI Benny K Harman, yg merupakan anggota ILUNI UI, pada sesi diskusi tegas menolak wacana amendemen UUD 1945. Ia berpendapat amendemen belum dibutuhkan karena tidak ada masalah yg mendesak & sistemik.

“Amendemen adalah sebuah sikap hasil evaluasi. Jadi, tidak dapat dilakukan begitu saja. Apakah ada masalah? Apakah check and balances tidak jalan? Ini semua harus dibuktikan secara komprehensif,” tutur Benny, yg saat ini bertugas sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI.

Pendapat yg tidak jauh berbeda turut dihinggakan oleh Ketua Policy Center ILUNI UI Mohammad Jibriel Avessina.

Baca juga: Wakil Ketua DPD: Seharusnya amendemen fokus pada penguatan bikameral

Baca juga: Wakil Ketua DPD: Beri ruang untuk capres independen melalui amendemen

Ia menyampaikan wacana mengamendemen UUD 1945 didorong oleh keharapan membentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun, PPHN tidak lagi kompatibel dengan sistem ketatanegaraan & sistem politik di Indonesia saat ini.

“Tidak ada urgensinya PPHN masuk dalam amendemen kelima. Policy Center ILUNI UI mengingatkan masyarakat sipil terus mengawasi proses politik yg berjalan,” ujar Jibriel.

Kemudian pada forum yg sama, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mendukung pendapat Jibriel. Ia menegaskan upaya membentuk PPHN lewat amendemen tidak kompatibel dengan sistem ketatanegaraan.

“MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR tidak memilih presiden & wakil presiden sehingga tidak dapat memberi mandat seperti GBHN & tidak dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden karena melanggar GBHN,” mengatakan Bivitri menjelaskan.

Pembicara lainnya, Angota DPR RI Fadli Zon mengingatkan keharapan mengamendemen UUD 1945 harus datang dari kebutuhan & kehendak rakyat.

“Jangan nanti rakyat di-faith accomply untuk sebuah keputusan majelis yg tidak melibatkan rakyat,” ucap Fadli Zon.

Ia mengusulkan MPR RI sebaiknya menggelar referendum sehingga wacana amendemen dapat dipastikan datang dari kehendak publik. “Referendum adalah suatu cara mengembalikan suara rakyat,” katanya.

Baca juga: Sekjen Wantannas mendukung wacana pembentukan PPHN

Baca juga: Anwar Usman: Wacana perubahan UUD miliki keadaan kebatinan berbeda

Dalam sesi yg sama, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyampaikan wacana amendemen sebaiknya tidak diteruskan karena rakyat masih berjuang menghadapi berbagai kesulitan akibat pandemi COVID-19.

“Saya rasa tidak tepat untuk saat ini proses perubahan UUD 1945, meskipun itu dapat dilakukan,” ujar Viva Yoga.

Wacana mengamendemen UUD 1945 demi membentuk PPHN dihinggakan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pada Sidang Tahunan MPR RI di Jakarta pada 16 Agustus 2021.

Dalam pidatonya, Bambang Soesatyo atau yg populer Bamsoet, menyebut PPHN akan menjaga rencana visioner Pemerintah dapat terlaksana meskipun pasangan presiden & wakil presidennya berganti.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2387197/politisi-dan-akademisi-anggota-iluni-ui-tolak-wacana-amendemen-uud

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *