oleh

PKP: Amendemen UUD untuk hadirkan PPHN tidak realistis

Slot SimakNews.com – PKP: Amendemen UUD untuk hadirkan PPHN tidak realistis,

Perubahan Pertama UUD 1945 dalam Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999; Perubahan Kedua UUD 1945 dalam Sidang Tahunan (ST) MPR 7-18 Agustus 2000; Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam ST MPR 1-9 November 2001; Perubahan Keempat UUD 1945 dalam ST MPR 1-11 Agustus 2002. ANTARA/ilustrator/Kliwon.

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan & Persatuan (PKP) Said Salahudin menilai wacana amendemen UUD NRI 1945 untuk memuat kembali pengaturan mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak realistis dilakukan saat ini.

“Agenda untuk memuat kembali pengaturan mengenai GBHN atau PPHN kedalam UUD 1945 tidak realistis untuk dilaksanakan saat ini. Karena dari sisi waktu sangat tidak memungkinkan,” mengatakan Said saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan dari sisi waktu, tahun 2021 cuma tersisa tiga bulan lagi, & pada tahun 2022 partai politik sudah disibukkan dengan kegiatan pendaftaran peserta pemilu.

Baca juga: Politisi & akademisi anggota ILUNI UI tolak wacana amendemen UUD

Pada tahun 2023, menurut dia, sudah memasuki masa kampanye Pemilu 20204, & setahun kemudian sudah masuk Pemilu & Pilkada 2024.

“Jadi, mustahil bagi parpol yg mempunyai kursi di MPR RI, termasuk dari unsur anggota DPD RI dapat berkonsentrasi untuk melaksanakan amendemen sebelum Pemilu 2024,” ujarnya.

Said menegaskan bahwa amendemen UUD NRI 1945 tidak boleh dilakukan asal-asalan sehingga diperlukan waktu yg cukup & ketenangan pikiran dari anggota MPR RI untuk membahas ide GBHN atau PPHN.

Baca juga: Wakil Ketua DPD: Seharusnya amendemen fokus pada penguatan bikameral

Dia menilai ruang partisipasi harus dibuka seluas-luasnya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

“Dalam rangka menyongsong penyelenggaraan Pemilu 2024 yg tenang & damai, saya kira sebaiknya kita akhiri saja wacana amendemen UUD 1945, terkait isu masa jabatan presiden maupun isu lain, seperti pengaturan GBHN atau PPHN,” katanya.

Dia menilai wacana amendemen UUD 1945 menjelang pelaksanaan Pemilu, secara politik tidak realistis sehingga agenda untuk mengatur ulang terkait haluan negara & masa jabatan presiden dapat dibicarakan pasca-Pemilu 2024.

Semua hal itu, menurut Said, dapat dibahas & dibicarakan secara lebih tenang serta fokus kalau dilakukan pasca-Pemilu 2024.

Baca juga: F-Golkar: Tidak ada jaminan amendemen dapat berjalan mulus

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2387465/pkp-amendemen-uud-untuk-hadirkan-pphn-tidak-realistis

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *