oleh

PKB nilai bijak putusan MK terkait syarat verifikasi parpol

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. ANTARA/Aditya Pradana Putra/pras.

Parpol yg sudah lolos PT pada pemilu sebelumnya juga pasti lolos verifikasiJakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat verifikasi partai politik, sangat bijaksana.

Menurut dia, kalau parpol yg sudah lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) pada Pemilu 20219 masih harus mengerjakan verifikasi faktual, maka Pemerintah justru harus mengeluarkan anggaran yg tidak sedikit.

“Padahal, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, parpol yg sudah lolos PT pada pemilu sebelumnya juga pasti lolos verifikasi baik administrasi maupun faktual,” mengatakan Jazilul, di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, dalam verifikasi administrasi bagi parpol yg sudah lolos PT pada Pemilu sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) cukup menanyakan kepada parpol masing-masing daftar pengurusnya.

“Kalau harus verifikasi faktual lagi, itu nyari kerjaan. Karena itu bijaksana putusan MK itu bagi partai yg sudah lolos PT tidak lagi ada verifikasi faktual, cuma administrasi,” ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI itu berharap supaya dalam verifikasi administrasi, prosesnya dibuat sederhana oleh penyelenggara pemilu.

Menurut dia, administrasi yg penting partai sudah melaporkan pengurusnya, cukup.

“Selain efisiensi anggaran, keputusan MK tersebut juga jadi penghargaan bagi partai yg sudah lolos PT diberikan penghargaan,” katanya pula.

Dia menilai, bagi parpol yg belum lolos PT, memang sudah semestinya dilakukan seperti partai baru, sehingga dapat jadi pembelajaran supaya ke depan lebih baik lagi.

Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan beberapa gugatan yg diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) terkait pengujian materiil Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) kepada UUD 1945.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” mengatakan Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara nomor 55/PUU-XVIII/2020 di Jakarta, Selasa.

Kedua, menyatakan Pasal 173 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) yg menyatakan partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yg sudah lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, ujar Anwar, juga tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik yg sudah lolos verifikasi Pemilu 2019 & lolos atau memenuhi ketentuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 diverifikasi secara administrasi namun tidak verifikasi faktual.

Sedangkan partai politik yg tidak lolos atau memenuhi ketentuan PT atau ambang batas parlemen, partai politik yg cuma memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi & kabupaten serta kota, & partai politik yg tidak memiliki keterwakilan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten & kota diharuskan mengerjakan verifikasi faktual maupun administrasi.
Baca juga: Gugatan Partai Garuda soal verifikasi parpol tidak diterima MK
Baca juga: Anggota DPR usulkan Perppu Verifikasi Faktual Parpol

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2138070/pkb-nilai-bijak-putusan-mk-terkait-syarat-verifikasi-parpol

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *