oleh

PKB dukung revisi UU Pemilu namun Pilkada serentak tetap di 2024

-Umum-1 views

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim. ANTARA/HO-Aspri/am.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan fraksinya sejak awal mendukung revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, namun ketentuan jadwal Pilkada Serentak pada 2024 yg diatur dalam UU nomor 10 tahun 2016 tidak perlu diubah.

beincash

Menurut dia, UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada belum perlu direvisi karena UU tersebut belum dijalankan 100 persen karena baru dijalankan pada Pilkada 2018 & 2020.

“Ketentuan Jadwal Pilkada serentak November 2024 yg diatur pada Pasal 201 ayat 8 UU Pilkada, beri kesempatan dipraktekkan terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan evaluasi,” mengatakan Luqman Hakim saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Luqman mengatakan, sejak awal PKB pada posisi mengharapkan revisi UU Pemilu untuk memperbaiki berbagai aturan pemilu yg tertuang dalam UU tersebut.

Dia menjelaskan, UU Pemilu sudah dilaksanakan 100 persen pada Pemilu 2019 & PKB sudah mengerjakan evaluasi mendalam atas pelaksanaan Pemilu tersebut.

Baca juga: FPKB hentikan dukungan revisi UU Pemilu
Baca juga: RUU Pemilu nasibnya “layu sebelum berkembang”
Baca juga: Golkar tarik dukungan pembahasan revisi UU Pemilu

“Kebutuhan merevisi suatu UU, dalam hal ini UU Pemilu, menurut PKB harus melihat dua aspek penting, yaitu aspek substansi materi legislasi yg bersumber dari evaluasi Pemilu 2019 & aspek prosedur & prosedur pembentukan UU,” ujarnya.

Menurut dia, pada aspek substansi materi legislasi, upaya revisi UU Pemilu penting dilakukan & harus mencakup masalah-masalah mendasar yg jadi temuan kekurangan pada pelaksanaan Pemilu 2019.

Dia mencontohkan, banyak penyelenggara pemilu yg meninggal dunia akibat aturan penghitungan suara yg harus selesai pada hari pemungutan suara.

“Sedangkan batas maksimum hak pilih tiap TPS masih sangat tinggi, yakni 500 pemilih dengan lima kertas suara. Beban penghitungan yg dibatasi waktu, menyebabkan banyak petugas KPPS kelelahan, sakit & meninggal dunia,” katanya.

Dia juga mencontohkan, praktik politik uang pada Pemilu 2019 makin massif & akbar angka rupiahnya kalau dibandingkan pemilu 2014 & 2009. Hal itu menurut dia disebabkan aturan penegakan hukum kepada praktik politik uang yg tidak tegas & efektif.

“Semakin kuatnya pengaruh politik dalam pemilu, tentu merusak hakikat demokrasi & menyebabkan kekuasaan yg dihasilkan pemilu mengalami penurunan legitimasi & cenderung korup,” ujarnya.

Luqman menjelaskan, pada aspek prosedur & prosedur pembentukan UU, supaya revisi UU Pemilu dapat berjalan maka harus ada kesediaan pemerintah & DPR untuk bersama-sama membahas revisi UU tersebut.

Menurut dia, sebuah UU tidak dapat dibahas & diputuskan oleh satu pihak saja, karena itu F-PKB dalam posisi siap membahas revisi UU Pemilu bersama pemerintah & fraksi-fraksi lain di DPR.

“Saya mendengar pemerintah tidak bersedia membahas revisi UU Pemilu karena sedang berkonsentrasi penuh untuk mengatasi pandemi COVID-19 & memulihkan ekonomi nasional. Karena PKB bagian dari koalisi pemerintah, tentu kami mendukung sikap pemerintah,” katanya.

Namun menurut dia, kalau saat ini pemerintah sudah memiliki cukup kesempatan & kesediaan untuk bersama DPR membahas revisi UU Pemilu, PKB sangat gembira & sangat siap menuntaskan pembahasan UU ini bersama fraksi-fraksi lain di DPR.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2014446/pkb-dukung-revisi-uu-pemilu-namun-pilkada-serentak-tetap-di-2024

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *