oleh

Pimpinan DPD: Desa jadi kunci negara kuat

Wakil Ketua DPD RI H. Mahyudin setelah berbicara dalam seminar urgensi BUMDesa bersama Anggota DPD RI Bali H. Bambang Santoso, Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Klungkung, serta Pengurus BUMDesa Kampung Gelgel Klungkung (31/3/2021). (Antara News Bali/HO-Humas PDPD RI/2021)

Klungkung (ANTARA) – Wakil Ketua DPD RI H Mahyudin menegaskan bahwa Pemerintah memprioritaskan kemajuan suatu daerah melalui dana desa, karena desa jadi kunci dalam membangun negara yg kuat, sehingga UU BUMDesa juga jadi penting.

beincash

“RUU BUMDesa sudah masuk prioritas Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2021. Ini domain DPD RI bersama RUU Daerah Kepulauan, karena itu kami perlu menyisir masukan langsung dari desa, tak cukup cuma dibahas di atas meja,” katanya dalam keterangan yg diterima di Klungkung, Kamis.

Saat berbicara dalam seminar urgensi BUMDesa bersama Anggota DPD RI Bali H Bambang Santoso, Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Klungkung, serta Pengurus BUMDesa Kampung Gelgel Klungkung, Rabu (31/3), ia menjelaskan Desa juga semakin berkembang & berdikari dengan adanya BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa).

“Desa jadi kunci untuk membangun negara yg kuat. Ini sudah sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi membangun desa dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah & desa dalam kerangka negara kesatuan,” katanya.

Baca juga: Ketua DPD RI dukung pengembangan tambak udang milenial
Baca juga: Ketua DPD RI tolak izin impor otomatis
Baca juga: DPD RI usulkan wisata Kalbar masuk kalender pariwisata nasional

Namun, sesuai data pusat, ada sebanyak 2.188 BUMDesa di seluruh Indonesia saat ini dalam kondisi sudah tak beroperasi & 1.670 BUMDesa yg tidak memberikan kontribusi bagi desa.

“Dengan masih banyaknya BUMDesa yg tidak beroperasi & tidak berkontribusi, maka keharapan menjadikan BUMDesa kuat & sanggup dalam menopang ekonomi desa diakui masih jauh dari harapan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Anggota DPD RI H Bambang Santoso berharap dengan adanya regulasi yg baik, dapat memaksimalkan SDA & SDM yg ada di desa, sehingga BUMDes dapat bersinergi melalui usaha-usaha mikro yg ada disekitarnya.

Pemerintah pusat sudah mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) sebagai dasar pelaksanaan teknisnya, walaupun UU BUMDesa ini belum keluar, dengan merujuk UU Cipta Kerja. Salah satu poin urgensi yg nantinya diatur, adalah terkait sertifikasi badan usahanya.

“Dengan adanya sertifikasi Kemenkumham, nanti badan usahanya dapat diatur lewat yayasan atau PT, sehingga dapat memenuhi unsur legalitas, kemudian lebih mudah membangun kerja sama dengan pihak ketiga,” mengatakan Senator asal Bali itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Klungkung Wayan Suteja, mengatakan saat ini masih ada lima desa yg belum memiliki BUMDesa dari 53 desa di Klungkung.

Dia mengakui penatausahaan BUMDesa belum diatur. Demikian juga mengenai klasifikasi BUMDesa, seperti klasifikasi BUMDesa yg tumbuh, berkembang & maju.

“Kami berharap dengan adanya UU BUMDesa ini, nantinya dapat memperkuat keberadaan BUMDesa & sanggup menopang perekonomian masyarakat desa,” katanya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2075490/pimpinan-dpd-desa-jadi-kunci-negara-kuat

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *