oleh

Pilkada 2020 Sesuai Jadwal, Jokowi Sebut Tak Dapat Tunggu Pandemi Berakhir. Ini Alasannya

-Umum-0 views

Online – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap akan digelar sesuai jadwal, yakni pada 9 Desember 2020. Hal ini bertujuan untuk menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, & hak memilih.

“Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakkan hukum & sanksi tegas supaya tidak terjadi klaster baru Pilkada,” ujar Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan penyelenggaraan dalam keterangannya, Senin (21/9/2020).

Fadjroel menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan penyelenggaraan Pilkada tetap dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.

“Presiden menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak dapat menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir,” mengatakan dia.

“Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat supaya kondusif & tetap demokratis,” Fadjroel menambahkan.

Ia kemudian mencontohkan sejumlah negara yg sudah berhasil menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi virus corona.

“Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, & Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yg ketat,” tutur Fadjroel.

Karena itu, pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah.

“Semua Kementerian & Lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi Pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan & penegakan hukum,” mengatakan dia.

Lebih lanjut, Fadjroel menyebut Pilkada serentak ini harus jadi momentum tampilnya cara-cara baru & perkembangan baru di tengah masyarakat. Kemudian menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat & bertindak untuk meredam & memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila & konstitusi UUD 1945,” katanya.(suara.com)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *