oleh

Perludem: Putusan MK soal uji materi UU Pemilu tak kedepankan keadilan

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

Jakarta (ANTARA) – Perkumpulan untuk Pemilu & Demokrasi (Perludem) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sesuai dengan asas keadilan. Lantaran partai politik yg sudah lulus verifikasi Pemilu 2019 & lolos memenuhi ketentuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi. Namun, tidak diverifikasi secara faktual. Menurut Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati di Jakarta, Rabu, semestinya semua partai politik tetap mengerjakan verifikasi faktual & administrasi mengingat ada kondisi dinamis menyebabkan setiap partai tetap harus mengerjakan verifikasi faktual. “Kalau kami melihatnya, supaya fair memang semua peserta pemilu harus sama startnya. Karena ada kondisi-kondisi yg dinamis tadi, misalnya ada daerah pemekaran & keanggotaan yg dinamis,” mengatakan Khoirunnisa Nur Agustyati dalam siaran persnya. Jika cuma partai baru atau tak lolos ambang batas parlemen yg mengerjakan verifikasi faktual, menurut dia, putusan MK tersebut tidak berasaskan keadilan. “Iya, dalam konteks adanya syarat sebaran kantor & keanggotaan,” ujarnya.

Baca juga: Perludem ingatkan implikasi pemilu & pilkada digelar serentak 2024 Dengan adanya putusan MK yg baru, mengatakan Khoirunnisa, harus ada perlakuan baru kepada parliamentary threshold (PT) karena ambang batas parlemen kini jadi syarat keikutsertaan partai politik dalam pemilu. “Maka, penentuan angka PT-nya harus rasional. Jangan hingga nanti malah PT makin ditingkatkan yg kemudian menyulitkan partai-partai yg tidak punya kursi di parlemen. Syarat kepemilikan kantor itu sebaiknya juga ditinjau ulang karena ini yg menjadikan biayanya mahal,” ujar Khoirunnisa. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan beberapa permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu. Putusan itu merupakan perkara dari uji materi UU Pemilu yg diajukan oleh Partai Garuda & diwakili Ketua DPP Ahmad Ridha serta Sekjen Abdulllah Mansuri. Partai Garuda meminta parpol yg sudah dinyatakan lulus verifikasi pada Pemilu 2019 tak perlu diverifikasi ulang untuk pemilu selanjutnya. “Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” mengatakan Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman di persidangan MK, Jakarta, Selasa, (4/5). MK memutuskan partai politik yg sudah lulus verifikasi Pemilu 2019 & lolos memenuhi ketentuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi. Namun, tidak diverifikasi secara faktual.

Baca juga: Titi: Sangat disayangkan DPR tak lanjutkan pembahasan RUU Pemilu “Sepanjang tidak dimaknai bahwa partai politik yg sudah lulus verifikasi Pemilu 2019 & lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi & tidak diverifikasi faktual,” ucap Anwar. Selain itu, partai politik yg tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yg cuma memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota, & partai politik yg tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi & faktual. “Hal tersebut sama halnya dengan ketentuan yg berlaku kepada partai politik baru,” ucap Anwar. Sementara itu, ada tiga hakim MK yg terdiri atas Saldi Isra, Suhartoyo, & Enny Nurbaningsih menyatakan pendapat beberapa (dissenting opinion) kepada putusan tersebut. Permohonan dinilai harus ditolak. “Harusnya Mahkamah menolak & menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ujar Saldi. Saldi mengacu pada putusan gugatan Nomor 53/PUU-XV/2017. Gugatan itu diajukan Partai Islam Damai Aman (Idaman) pimpinan Rhoma Irama pada bulan Agustus 2017. “Verifikasi partai politik, baik administratif maupun faktual, sebagaimana dimaksud putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 merupakan bagian dari desain memperkuat sistem pemerintahan presidensial,” ucap Saldi. Menurut Saldi, menghapus keharusan verifikasi, baik administratif maupun faktual, bagi semua partai politik yg hendak jadi peserta pemilu, mengubah makna hakiki penyederhanaan partai politik, khususnya dalam sistem pemerintahan presidensial.

Baca juga: Titi sebut bakal terjadi irisan tahapan pileg, pilpres, & pilkada

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2140270/perludem-putusan-mk-soal-uji-materi-uu-pemilu-tak-kedepankan-keadilan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *